Zulhas: Stok Pupuk Bersubsidi Masih Melimpah, Petani Dipersilakan Ajukan Tambahan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Menteri Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa stok pupuk bersubsidi di Indonesia saat ini masih mencukupi. Ia bahkan mempersilakan para petani untuk mengajukan tambahan apabila merasa jatah yang di

Elara | MataMata.com
Minggu, 26 Oktober 2025 | 07:15 WIB
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat di Jombang, Jawa Timur, Sabtu (25/10/2025) malam. Zulhas memantau stok pupuk di gudang serta realisasi harga di tingkat kios usai pemerintah menurunkan harga pupuk bersubsidi hingga 20 persen. ANTARA/ Asmaul

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat di Jombang, Jawa Timur, Sabtu (25/10/2025) malam. Zulhas memantau stok pupuk di gudang serta realisasi harga di tingkat kios usai pemerintah menurunkan harga pupuk bersubsidi hingga 20 persen. ANTARA/ Asmaul

Matamata.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Menteri Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa stok pupuk bersubsidi di Indonesia saat ini masih mencukupi. Ia bahkan mempersilakan para petani untuk mengajukan tambahan apabila merasa jatah yang diterima masih kurang.

Menurut Zulhas, pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sektor pertanian. Salah satu bentuk dukungan itu adalah dengan menaikkan kuota pupuk bersubsidi dari sekitar 4 juta ton menjadi 9,5 juta ton pada tahun 2025.

“Dulu jatahnya 4 juta ton setahun, sekarang 9,5 juta ton. Namun ini tetap harus dikontrol, jangan sampai yang tidak punya sawah mengambil pupuk. Itu namanya makelar, tidak boleh,” ujarnya saat menghadiri kegiatan di Jombang, Sabtu (25/10) malam.

Ia menambahkan, penyerapan pupuk bersubsidi secara nasional juga belum sepenuhnya terealisasi. Dari total 9,5 juta ton yang disiapkan, baru sekitar 6,3 juta ton yang tersalurkan. Sementara di Jawa Timur, dari alokasi 2 juta ton, baru 1,5 juta ton yang telah ditebus.

“Kita stok masih sangat cukup. Kalau ada yang kurang, lapor saja. Tapi tidak boleh makelar, tengkulak,” tegas Zulhas.

Zulhas mengaku akan segera berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk memastikan distribusi pupuk berjalan lancar. Ia juga mengaku telah berdialog langsung dengan sejumlah petani yang menilai jatah pupuk mereka masih kurang, meski stok di gudang sebenarnya berlimpah.

“Di gudang banyak pupuknya, tidak pernah habis. Di mana itu salahnya? Pupuk banyak, stok penuh, tapi tiap musim tanam tidak habis. Nanti akan dicek lagi, saya juga koordinasi dengan Bu Khofifah,” katanya.

Selain memastikan stok aman, pemerintah juga telah menurunkan harga pupuk bersubsidi hingga 20 persen.

Urea: Rp1.800/kg (Rp90.000 per sak 50 kg) dari sebelumnya Rp112.500
NPK Phonska: Rp1.840/kg (Rp92.000 per sak 50 kg)
NPK Kakao: Rp2.640/kg (Rp132.000 per sak 50 kg)
ZA: Rp1.360/kg (Rp68.000 per sak 50 kg)
Petroganik: Rp640/kg (Rp25.600 per sak 40 kg)

Kabar baik ini disambut positif oleh para petani. Koirul, petani asal Desa Plosogenuk, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, menyampaikan apresiasinya atas perhatian pemerintah.

Baca Juga: Doddy Irawan Bangga! 'Rempeyek Yekiko' Produksinya, jadi Langganan Artis hingga Menteri

“Kami berterimakasih kepada Bapak Prabowo karena harga pupuk turun, harga gabah naik. Namun, untuk pupuk mohon kalau bisa jatahnya ditambah,” ujar Koirul.
Senada, Karlan, petani lainnya, berharap alokasi pupuk bersubsidi bisa ditingkatkan.

“Kalau jatahnya empat karung, biasanya kurang jadi harus beli lagi yang nonsubsidi. Harapannya bisa ditambah untuk pupuknya dan yang nonsubsidi harganya bisa turun juga,” katanya.

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

KPK menyebut lemahnya kaderisasi parpol memicu mahar politik. Simak usulan KPK mulai dari jenjang kader hingga batasan m...

news | 15:32 WIB

Seskab Teddy Indra Wijaya dan Dirut KAI meninjau progres pembangunan 824 unit hunian layak bagi warga bantaran rel Senen...

news | 14:58 WIB

Kemenkes percepat penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk 26.000 dapur SPPG. Simak syarat dan cara ikut...

news | 14:51 WIB

Menko Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak menganggap pengkritik sebagai musuh, menyusul pelap...

news | 14:15 WIB

KPK menyerahkan hasil kajian tata kelola parpol kepada Presiden Prabowo dan DPR. Simak 3 rekomendasi utama KPK termasuk ...

news | 14:00 WIB

Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta mendesak PBB mengevaluasi total perlindungan pasukan UNIFIL di Lebanon menyusul gugurny...

news | 13:15 WIB

KPK memeriksa Direktur PT Marco Tour and Travel Syarif Thalib terkait dugaan jual beli kuota haji 2023-2024 yang merugik...

news | 11:30 WIB

Pemprov DKI Jakarta setujui penambahan 5.000 personel Satpol PP untuk kurangi beban kerja. Simak penjelasan Wagub Rano K...

news | 10:15 WIB

Permenhut Nomor 6 Tahun 2026 resmi dirilis untuk memberikan stabilitas dan kepastian hukum bagi investor di proyek karbo...

news | 09:15 WIB

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa ungkap strategi 'survival mode' RI. Pemerintah fokus hapus inefisiensi dan tutup kebocoran p...

news | 06:00 WIB