Presiden Prabowo Subianto memberikan pengantar Sidang Kabinet Paripurna pada satu tahun pemerintahan di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025). ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden
Matamata.com - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Haji dan Umrah untuk menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji serta memangkas masa tunggu keberangkatan jamaah haji Indonesia menjadi 26 tahun.
Arahan itu disampaikan Presiden saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10), dalam rangka satu tahun masa pemerintahannya.
“Menteri Haji, dia tidak hadir karena dia berada sekarang di Arab Saudi berurusan sama mereka. Saya minta biaya haji harus terus turun. Ya, bisa dengan efisiensi. Bisa dengan efisiensi dan pelaksanaan yang bersih,” ujar Prabowo dalam pengantarnya.
Selain efisiensi biaya, Kepala Negara juga menargetkan percepatan masa tunggu haji yang saat ini rata-rata mencapai 40 tahun agar dapat dipangkas menjadi 26 tahun. Ia optimistis kedua target tersebut dapat dicapai, mengingat pemerintah telah membentuk Kementerian Haji dan Umrah untuk fokus menangani urusan haji secara lebih profesional.
Menurut Prabowo, pembentukan kementerian baru itu merupakan tindak lanjut dari permintaan Pemerintah Arab Saudi agar urusan haji ditangani oleh pejabat setingkat menteri.
“Kita mendirikan Kementerian Haji atas permintaan pemerintah Arab Saudi karena dia bilang, ‘Kami urusan haji adalah Menteri Haji. Jadi kami harus minta urusannya sama pejabat. Oh, ini Kepala Badan’. Enggak, dia maunya menteri. Apa boleh buat, kita menyesuaikan,” kata Presiden.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Arab Saudi untuk pertama kalinya dalam sejarah telah mengubah undang-undang, memungkinkan negara asing membeli lahan di Tanah Suci.
Melalui kebijakan baru itu, Pemerintah Indonesia berencana membangun Kampung Indonesia di Kota Mekah sebagai hasil pendekatan intensif kepada otoritas Saudi. Sejumlah lahan strategis bahkan telah ditawarkan, termasuk yang lokasinya berdekatan dengan Masjidil Haram.
Namun, proses pembelian lahan dilakukan melalui mekanisme lelang terbuka yang diikuti sekitar 90 entitas dari berbagai negara.
“Waktu kemarin saya ketemu Menteri Luar Negerinya, saya dibilang, ‘Pak, ini ada lelang ditutup tanggal 30 Oktober. Tapi yang daftar lelang ada berapa ribu ya, sudah? Oh, 90 entitas lain yang juga bidding lahan yang kita inginkan. 90, ya?’ Mudah-mudahanlah, mungkin Menteri Agama nanti pimpin doa khusus,” tutur Prabowo. (Antara)
Baca Juga: Menag Nasaruddin Umar: Santri dan Pesantren Harus Jadi Motor Transformasi Sosial Bangsa