Amran Sulaiman Tegaskan Pengawasan Ketat Rp150 Triliun Subsidi Pangan: "Harga Harus Dipantau Real Time"

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa dana subsidi pangan senilai Rp150 triliun akan diawasi secara ketat dan real time guna menjaga stabilitas pasokan serta keterjangkauan harga bag

Elara | MataMata.com
Selasa, 14 Oktober 2025 | 08:30 WIB
Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (tengah) memberi keterangan kepada awak media seusai serah terima jabatan Kepala Bapanas di Jakarta, Senin (13/12/2025). ANTARA/Harianto

Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (tengah) memberi keterangan kepada awak media seusai serah terima jabatan Kepala Bapanas di Jakarta, Senin (13/12/2025). ANTARA/Harianto

Matamata.com - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa dana subsidi pangan senilai Rp150 triliun akan diawasi secara ketat dan real time guna menjaga stabilitas pasokan serta keterjangkauan harga bagi masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Amran usai melakukan serah terima jabatan dari Arief Prasetyo Adi di Jakarta, Senin (14/10). Usai pelantikan, ia langsung memimpin rapat perdana untuk mengenal jajaran pejabat di lingkungan Bapanas dan membahas strategi pengendalian harga pangan strategis.

Dalam rapat tersebut, Amran menekankan pentingnya pemantauan harga harian secara langsung agar setiap perubahan harga di pasar dapat segera direspons dengan kebijakan yang tepat.

“Permasalahan-permasalahan apa yang harus ditindaklanjuti secepat-cepatnya. Satu adalah harga pangan strategis. Ini harus dipantau real time. Tiap hari kami minta dipantau terus-menerus. Terus diawasi, khususnya pangan yang disubsidi pemerintah, Rp150 triliun subsidi pemerintah,” ujar Amran.

Amran menjelaskan, pengawasan terhadap pangan bersubsidi perlu dilakukan secara menyeluruh karena dana besar tersebut menyangkut kepentingan petani dan masyarakat luas. Ia juga menegaskan pentingnya intervensi pemerintah untuk menjaga keseimbangan harga melalui penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) bagi petani dan Harga Eceran Tertinggi (HET) bagi konsumen.

“Itu kita wajib intervensi karena kita harus jaga petani dengan HPP, jaga konsumen dengan HET, mutlak. Semua beras yang disubsidi pemerintah itu harus diintervensi, harus diawasi,” tegasnya.

Amran optimistis langkah pengawasan lintas lembaga akan berjalan efektif karena didukung oleh tim yang telah lama bekerja dengannya dan memahami sistem kerja cepat serta terukur.

“Mereka ini bukan tim baru, ini dari dulu saya sama-sama semua. Dia sudah ngerti cara kerja kita. Jadi, insyaallah kami yakin ke depan lebih baik,” katanya.

Salah satu bentuk intervensi yang tengah berjalan adalah program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui Perum Bulog. Hingga 13 Oktober 2025, realisasi penyaluran beras SPHP telah mencapai 463,5 ribu ton. (Antara)

Baca Juga: Penuh Tantangan! Michelle Ziudith Datangi Gereja, Demi Dalami Peran di Film 'Jangan Panggil Mama Kafir'

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Dubes Malaysia puji niat Presiden Prabowo jadi mediator konflik AS-Israel vs Iran pasca serangan di Teheran. Simak upaya...

news | 14:34 WIB

Malam ini, Presiden Prabowo Subianto undang para mantan presiden ke Istana Merdeka. Jokowi dikonfirmasi hadir pukul 19.3...

news | 14:27 WIB

Seskab Teddy pastikan THR ASN dan TNI-Polri 2026 cair 100%. Simak jadwal pencairan, aturan THR swasta, bonus ojol, hingg...

news | 14:24 WIB

Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional 49 SPPG Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk evaluasi s...

news | 12:15 WIB

Kemenhut terbitkan aturan baru! Kayu hanyutan banjir di Aceh, Sumut, dan Sumbar kini resmi boleh digunakan untuk bangun ...

news | 11:00 WIB

Menag Nasaruddin Umar siapkan 6.859 Masjid Ramah Pemudik yang buka 24 jam selama mudik Lebaran 2026. Cek fasilitas grati...

news | 10:00 WIB

Menteri Sosial Saifullah Yusuf umumkan reaktivasi 42 ribu peserta PBI JKN pasca pemutakhiran data DTSEN. Simak kriteria ...

news | 09:45 WIB

Mentan Andi Amran Sulaiman instruksikan BRMP perkuat kemandirian pangan di 6 provinsi Papua melalui peningkatan luas tan...

news | 08:30 WIB

Ketua Komisi XI DPR Misbakhun tegaskan Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak memotong anggaran infrastruktur sekolah. Simak p...

news | 07:30 WIB

Pengamat ekonomi Dr. James Adam ingatkan pemerintah Indonesia segera antisipasi dampak konflik AS-Iran terhadap rantai p...

news | 06:15 WIB