PBNU Tegas Tolak Kehadiran Atlet Israel: Langkah Konsisten Menolak Penjajahan

matamata.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan penolakannya terhadap rencana kehadiran atlet senam asal Israel yang dijadwalkan bertanding di Indonesia.

Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi atau yang akrab disapa Gus Fahrur menilai izin tersebut bukan hanya berpotensi memicu polemik, tetapi juga melanggar prinsip dasar konstitusi Indonesia yang menolak segala bentuk penjajahan.

"Izin bagi atlet Israel bertanding di Tanah Air berpotensi menimbulkan kegaduhan publik dan mencederai amanat konstitusi kita. Indonesia sejak awal berdiri telah menegaskan menolak segala bentuk penjajahan di muka bumi," ujar Gus Fahrur di Jakarta, Kamis.

Ia menekankan bahwa Indonesia hingga kini tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Karena itu, menurutnya, tidak ada alasan maupun manfaat yang bisa dijadikan dasar untuk memberikan izin kepada atlet Israel masuk dan bertanding di Indonesia.

"Kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi tidak ada alasan, tidak ada manfaat apa pun bagi kita untuk menerima mereka datang dan bertanding di Indonesia," tegasnya.

Gus Fahrur juga mengingatkan bahwa sikap Indonesia terhadap Israel telah konsisten sejak lama, termasuk dalam ajang olahraga internasional. Ia mencontohkan keputusan Indonesia pada tahun 1958 yang memilih mundur dari babak kualifikasi Piala Dunia agar tidak perlu berhadapan dengan Israel.

"Sejarah mencatat Indonesia pernah mundur dari kualifikasi Piala Dunia 1958, karena tidak ingin bertanding melawan Israel. Sikap itu menunjukkan konsistensi moral bangsa kita," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyebut bahwa penolakan terhadap kehadiran atlet Israel merupakan bentuk nyata solidaritas Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina yang masih menghadapi penjajahan dan agresi dari Israel hingga kini.

PBNU, kata Gus Fahrur, akan terus berpihak kepada rakyat Palestina dan mendukung segala langkah diplomatik yang memperjuangkan kemerdekaan serta kedaulatan mereka.

"Dari dulu sampai sekarang, sikap kita jelas, menolak penjajahan, menolak penindasan, dan menolak segala bentuk normalisasi dengan penjajah," tegas Ahmad Fahrur Rozi. (Antara)

Baca Juga: Kemenkeu Pastikan Dana APBN Siap untuk Pembangunan Fisik Kopdes Merah Putih