Biaya Kesehatan Korban Runtuhnya Mushala Ponpes di Sidoarjo Ditanggung Pemerintah

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan seluruh biaya perawatan santri korban runtuhnya mushala Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Sidoarjo, ditanggung pemerintah daerah.

Elara | MataMata.com
Selasa, 30 September 2025 | 10:00 WIB
Biaya Kesehatan Korban Runtuhnya Mushala Ponpes di Sidoarjo Ditanggung Pemerintah

Biaya Kesehatan Korban Runtuhnya Mushala Ponpes di Sidoarjo Ditanggung Pemerintah

matamata.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan seluruh biaya perawatan santri korban runtuhnya mushala Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Sidoarjo, ditanggung pemerintah daerah.

“Seluruh biaya jika itu dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) akan ditanggung Pemkab Sidoarjo, sementara untuk biaya layanan kesehatan lain termasuk biaya rumah sakit swasta ditanggung oleh Pemprov Jatim,” ujar Khofifah saat meninjau lokasi kejadian, Selasa dini hari (30/9).

Ia menegaskan, pemerintah tidak ingin keluarga korban terbebani dengan biaya pengobatan. Untuk itu, Dinas Kesehatan Jawa Timur telah berkoordinasi dengan rumah sakit rujukan guna memastikan layanan kesehatan korban ditanggung penuh. Tiga rumah sakit yang menjadi rujukan antara lain RSUD Sidoarjo, RS Islam Siti Hajar, dan RS Delta Surya Sidoarjo.

Selain penanganan medis, Khofifah juga menekankan komitmen pemerintah dalam proses evakuasi. “Saya sudah sampaikan ke keluarga korban bahwa proses evakuasi tidak akan berhenti,” katanya.

Ia menjelaskan, dua ekskavator yang berada di lokasi masih siaga namun belum dapat dioperasikan karena dikhawatirkan puing-puing ambruk kembali dan membahayakan korban yang masih tertimbun.

Khofifah memastikan upaya penyelamatan dilakukan secara maksimal dengan melibatkan tim gabungan dari Basarnas, BPBD, TNI, hingga Polri. Ia pun mengajak masyarakat mendoakan para korban agar seluruhnya dapat dievakuasi dalam kondisi selamat. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

KPK menetapkan tersangka dalam kasus OTT Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini. Delapan orang diperiksa intensif dan rua...

news | 11:23 WIB

Rapat Paripurna DPR RI resmi mengesahkan RUU PFII menjadi Undang-Undang. Beleid ini mengatur kawasan bebas pajak, lembag...

news | 11:19 WIB

Dinas ESDM mencatat luas wilayah tambang berizin (IUP) di Kabupaten Blora, Jawa Tengah mencapai 299,86 hektare yang dike...

news | 09:52 WIB

Polda Metro Jaya membenarkan telah menerima laporan dari PWI Pusat terhadap pengacara berinisial HP terkait dugaan tinda...

news | 09:48 WIB

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian merespons OTT KPK terhadap Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini. Ia mengi...

news | 07:30 WIB