Prabowo Instruksikan Perkuat Tata Kelola BGN Pasca Insiden Keracunan MBG

Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait untuk memperkuat tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN) menyusul kasus keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah.

Elara | MataMata.com
Minggu, 28 September 2025 | 16:20 WIB
Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan (tengah) menyampaikan keterangan konferensi pers terkait hasil rapat koordinasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Gedung Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, Minggu (28/9/2025). Rakor dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo. ANTARA/Tri Meilani Ameliya.

Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan (tengah) menyampaikan keterangan konferensi pers terkait hasil rapat koordinasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Gedung Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, Minggu (28/9/2025). Rakor dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo. ANTARA/Tri Meilani Ameliya.

Matamata.com - Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait untuk memperkuat tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN) menyusul kasus keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah.

Arahan tersebut ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi (rakor) yang digelar di Gedung Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, Minggu (28/9). Rapat dihadiri Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Dalam Negeri, Kantor Staf Kepresidenan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Komunikasi Pemerintah, hingga BGN.

"Hari ini, kita menindaklanjuti petunjuk Bapak Presiden, tadi malam," ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi usai menghadiri rakor. Ia menambahkan, pemerintah fokus menyikapi status Kejadian Luar Biasa (KLB) terkait keracunan makanan MBG yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat dan daerah lain.

"Yang penting BGN dulu, MBG dulu ya. Jangan sampai ada kejadian lagi," tegasnya.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menekankan pentingnya langkah tegas untuk menjamin program MBG berjalan aman.

“Kami rakor perkuat tata kelola di BGN. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang bermasalah akan ditutup sementara untuk dilakukan evaluasi dan investigasi,” katanya.

Ia menegaskan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib memiliki sertifikat laik higienis (SLHS). “Sertifikat laik higienis jadi perhatian khusus. Wajib hukumnya setiap SPPG harus punya SLHS,” ujarnya.

Zulkifli juga meminta Kementerian Kesehatan mengoptimalkan peran puskesmas dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dalam memantau SPPG secara rutin. Menurutnya, keterlibatan tenaga kesehatan di daerah sangat penting untuk menjaga kualitas dan keamanan makanan.

Rakor lanjutan dijadwalkan pada Rabu (1/10) untuk membahas langkah strategis selanjutnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa pihaknya akan menggelar rapat virtual bersama kepala daerah pada Senin (29/9).

Baca Juga: SARGA.CO Gelar Indonesias Horse Racing (IHR) Cup II 2025 dan Sarga Festival di Payakumbuh

“Besok, kami dari Kemendagri akan zoom meeting dengan seluruh kepala daerah, kepala dinas kesehatan, kepala dinas pendidikan serta sekda. Akan dihadiri langsung Menkes untuk beri arahan teknis,” ungkap Tito.

Rapat daring yang dimulai pukul 08.00 WIB tersebut akan membahas peran pemerintah daerah dalam pengawasan dan penerapan standar higienis di setiap SPPG.

Rakor yang berlangsung sejak pukul 13.00 WIB itu turut dihadiri Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala BGN Dadan Hindayana, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, serta Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

ITDC berkomitmen menerapkan pariwisata berkelanjutan di KEK Mandalika dengan mengalokasikan 30% lahan untuk RTH dan mena...

news | 15:37 WIB

Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra menggelar sidang etik tertutup terhadap Anggota DPRD Jember, Achmad Syahri As Sid...

news | 15:34 WIB

Pemkot Palembang resmi memberlakukan denda maksimal Rp500 ribu dan sanksi sosial sapu jalanan bagi pembuang sampah semba...

news | 15:30 WIB

Menko Pangan Zulkifli Hasan menargetkan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan di Indonesia pada 2026, lengkap dengan cold st...

news | 14:28 WIB

Penebusan pupuk subsidi melonjak 36% menjadi 3,4 juta ton per Mei 2026. PT Pupuk Indonesia (Persero) siapkan strategi di...

news | 14:20 WIB

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni sebut penyelamatan uang negara Rp10,27 triliun oleh Kejagung di era Prabowo jad...

news | 14:14 WIB

Presiden Prabowo Subianto membeli sapi kurban jenis Simental seberat 1,05 ton dari peternak di Bantul, DIY seharga Rp110...

news | 14:03 WIB

Wamendag Dyah Roro Esti memperkuat kerja sama ekonomi RI-Rusia di Kazan. Nilai perdagangan naik 21,7%, targetkan ratifik...

news | 08:08 WIB

Presiden AS Donald Trump memaparkan sejarah panjang hubungan AS-China, mulai dari pengaruh Konfusius hingga kerja sama e...

news | 07:15 WIB

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono meresmikan pabrik pengolahan ikan PT BIG di Bintan. Tegaskan komitmen stop kapal luar ...

news | 06:00 WIB