Prabowo Instruksikan Perkuat Tata Kelola BGN Pasca Insiden Keracunan MBG

Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait untuk memperkuat tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN) menyusul kasus keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah.

Elara | MataMata.com
Minggu, 28 September 2025 | 16:20 WIB
Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan (tengah) menyampaikan keterangan konferensi pers terkait hasil rapat koordinasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Gedung Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, Minggu (28/9/2025). Rakor dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo. ANTARA/Tri Meilani Ameliya.

Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan (tengah) menyampaikan keterangan konferensi pers terkait hasil rapat koordinasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Gedung Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, Minggu (28/9/2025). Rakor dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo. ANTARA/Tri Meilani Ameliya.

Matamata.com - Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait untuk memperkuat tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN) menyusul kasus keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah.

Arahan tersebut ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi (rakor) yang digelar di Gedung Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, Minggu (28/9). Rapat dihadiri Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Dalam Negeri, Kantor Staf Kepresidenan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Komunikasi Pemerintah, hingga BGN.

"Hari ini, kita menindaklanjuti petunjuk Bapak Presiden, tadi malam," ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi usai menghadiri rakor. Ia menambahkan, pemerintah fokus menyikapi status Kejadian Luar Biasa (KLB) terkait keracunan makanan MBG yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat dan daerah lain.

"Yang penting BGN dulu, MBG dulu ya. Jangan sampai ada kejadian lagi," tegasnya.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menekankan pentingnya langkah tegas untuk menjamin program MBG berjalan aman.

“Kami rakor perkuat tata kelola di BGN. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang bermasalah akan ditutup sementara untuk dilakukan evaluasi dan investigasi,” katanya.

Ia menegaskan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib memiliki sertifikat laik higienis (SLHS). “Sertifikat laik higienis jadi perhatian khusus. Wajib hukumnya setiap SPPG harus punya SLHS,” ujarnya.

Zulkifli juga meminta Kementerian Kesehatan mengoptimalkan peran puskesmas dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dalam memantau SPPG secara rutin. Menurutnya, keterlibatan tenaga kesehatan di daerah sangat penting untuk menjaga kualitas dan keamanan makanan.

Rakor lanjutan dijadwalkan pada Rabu (1/10) untuk membahas langkah strategis selanjutnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa pihaknya akan menggelar rapat virtual bersama kepala daerah pada Senin (29/9).

Baca Juga: SARGA.CO Gelar Indonesias Horse Racing (IHR) Cup II 2025 dan Sarga Festival di Payakumbuh

“Besok, kami dari Kemendagri akan zoom meeting dengan seluruh kepala daerah, kepala dinas kesehatan, kepala dinas pendidikan serta sekda. Akan dihadiri langsung Menkes untuk beri arahan teknis,” ungkap Tito.

Rapat daring yang dimulai pukul 08.00 WIB tersebut akan membahas peran pemerintah daerah dalam pengawasan dan penerapan standar higienis di setiap SPPG.

Rakor yang berlangsung sejak pukul 13.00 WIB itu turut dihadiri Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala BGN Dadan Hindayana, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, serta Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Kurniasih Mufidayati, mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang merehabilitasi d...

news | 17:00 WIB

Polda Metro Jaya memastikan proses pemeriksaan terhadap tersangka Roy Suryo (RS), Rismon Sianipar Hasiholan (RH), dan Ti...

news | 16:15 WIB

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) siap melaksanakan uji jalan program B50, bahan bakar nabati dengan kan...

news | 14:15 WIB

Juru Bicara Hashim Djojohadikusumo, Ariseno Ridhwan, meminta publik mewaspadai akun media sosial yang mengatasnamakan Ha...

news | 13:00 WIB

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid meminta para kepala daerah untuk ...

news | 10:15 WIB

Dewan Pers menegaskan bahwa konten yang diunggah melalui media sosial milik perusahaan pers tetap tergolong produk jurna...

news | 09:00 WIB

Kepala Ekonom The Indonesia Economic Intelligence (IEI) Sunarsip menilai kebijakan ekonomi Menteri Keuangan Purbaya Yudh...

news | 08:00 WIB

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan dua area pertambangan PT Freeport Indonesia, yakni Deep Mil...

news | 07:00 WIB

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut putusan Mahkamah Konst...

news | 06:00 WIB

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memulangkan sebanyak 300 warga negara Indonesia (WNI) dan pekerja migran Indonesia (P...

news | 16:00 WIB