Efisiensi Anggaran, Gubernur Jabar Pastikan Layanan Publik Tetap Prioritas

matamata.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan pelayanan publik tetap menjadi prioritas meskipun Pemprov Jabar harus memangkas sejumlah pos belanja akibat penurunan dana transfer pusat sebesar Rp2,4 triliun pada 2026.

"Dana transfer pusat ke Jabar pada 2026 penurunannya mencapai Rp2,458 triliun. Namun pembangunan layanan dasar masyarakat tetap jalan, tidak boleh dikurangi," kata Dedi di Bandung, Kamis.

Dedi menjelaskan, penurunan alokasi dana tersebut berdampak pada revisi APBD 2026 dari semula Rp31,1 triliun menjadi Rp28,6 triliun. Penyesuaian dilakukan dengan mengurangi belanja nonprioritas, salah satunya belanja pegawai yang dikurangi Rp768 miliar. Dampaknya, pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2026 ditunda.

"Kalau tidak ada kegiatan pembangunan, ASN-nya juga akan menganggur. Jadi percuma kita angkat CPNS baru," ujarnya.

Selain belanja pegawai, sejumlah pos juga ikut ditekan, di antaranya:

• Belanja hibah dari Rp3,03 triliun menjadi Rp2,3 triliun, dengan hibah pendidikan dialihkan langsung ke beasiswa siswa kurang mampu.
• Bantuan keuangan kabupaten/kota dari Rp2 triliun menjadi Rp1,2 triliun.
• Belanja barang dan jasa dari Rp7,6 triliun menjadi Rp5 triliun.
• Dedi juga menginstruksikan penghematan penggunaan listrik, air, hingga fasilitas kantor di seluruh dinas Pemprov Jabar.

"Listrik hanya boleh dinyalakan saat jam kerja dan saat ruangan dipakai. Kalau tidak dipakai, dimatikan, termasuk AC, air, dan internet," katanya.

Bahkan, biaya jamuan makan yang semula Rp5 miliar ikut dipangkas. "Kita cukup sediakan minuman saja. Kalau perlu makanan, masak sendiri pakai jasa tukang masak. Tidak perlu katering," ucapnya.

Meski banyak pos anggaran dipangkas, Gubernur memastikan infrastruktur dasar tetap jadi prioritas utama. "Jalan harus halus, jembatan harus bagus, sekolah tidak boleh rusak, PJU harus menyala. Kita tetap harus prima melayani rakyat, walau anggaran menurun," tegasnya.