Kementerian PU Tinjau dan Rencanakan Rekonstruksi Gedung DPRD Makassar

Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan rencana rekonstruksi Gedung DPRD Kota Makassar, Sulawesi Selatan, yang rusak parah usai dibakar massa aksi pada Jumat (29/8).

Elara | MataMata.com
Rabu, 17 September 2025 | 10:00 WIB
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Dewi Chomistriana didampingi Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin saat meninjau lokasi kantor DPRD Makassar usai pembakaran oleh massa pengunjuk rasa untuk melakukan rekonstruksi di Makassar, Senin (16/9/2025). ANTARA/HO-Reza

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Dewi Chomistriana didampingi Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin saat meninjau lokasi kantor DPRD Makassar usai pembakaran oleh massa pengunjuk rasa untuk melakukan rekonstruksi di Makassar, Senin (16/9/2025). ANTARA/HO-Reza

Matamata.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan rencana rekonstruksi Gedung DPRD Kota Makassar, Sulawesi Selatan, yang rusak parah usai dibakar massa aksi pada Jumat (29/8).

Direktur Jenderal Cipta Karya, Dewi Chomistriana, meninjau langsung kondisi gedung DPRD Makassar pada Selasa (17/9), didampingi Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, serta Ketua DPRD Supratman.

“Dari hasil kajian dan pengamatan, ada dua bangunan yang terdampak. Satu adalah bangunan yang dibangun dan diresmikan pada 1986. Usianya sudah lebih dari 40 tahun,” ujar Dewi.

Ia menilai gedung utama tersebut mengalami kerusakan berat. “Secara struktur mungkin sebagian masih bisa dimanfaatkan, tetapi dari sisi non-struktur sudah masuk kategori berat,” jelasnya.

Dewi menambahkan, masukan dari Wali Kota Makassar turut menjadi pertimbangan, mengingat standar bangunan tahun 1980-an berbeda jauh dengan ketentuan saat ini, mulai dari ketahanan gempa, jalur evakuasi, hingga sistem pengamanan kebakaran.

“Untuk gedung utama yang dibangun tahun 1986, kami akan mengusulkan rekonstruksi penuh atau pembangunan baru sesuai usulan Pak Wali,” tuturnya.

Sementara itu, gedung tambahan yang dibangun pada 2024 hanya mengalami kerusakan ringan. “Kondisinya relatif baik sehingga masih bisa dimanfaatkan setelah rehabilitasi,” kata Dewi.

Ia menegaskan, jika opsi rekonstruksi diputuskan, maka gedung lama dipastikan harus diratakan. Namun, langkah tersebut memerlukan tahapan administrasi, termasuk penghapusan aset karena bangunan lama masih tercatat sebagai aset negara.

“Tim Direktorat Bina Teknik akan melakukan kajian lanjutan. Jika rekonstruksi diputuskan, pasti harus diratakan. Tetapi ada syarat seperti penghapusan aset yang harus diselesaikan terlebih dahulu,” terangnya.

Terkait pembiayaan, Kementerian PU masih melakukan perhitungan ulang. Estimasi awal untuk rehabilitasi seluruh bangunan sebelumnya berkisar Rp50 miliar–Rp55 miliar.

Baca Juga: Purbaya Ingatkan Anak Muda: Jangan FOMO, Pahami Dulu Instrumen Investasi

“Dari hitungan awal kami, seluruh masa bangunan diperkirakan sekitar Rp50 miliar–Rp55 miliar. Tetapi setelah peninjauan, arah pembangunannya tampak menuju rekonstruksi. Artinya, kami harus berhitung ulang,” ucap Dewi. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Aparat gabungan di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, mengamankan sebanyak 451 bungkus rokok ilegal dalam operasi penertiban...

news | 19:50 WIB

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Wa Ode Herlina menilai, keterlibatan Generasi Z dengan gagasan kreatif dan berpikir di...

news | 18:00 WIB

Kementerian Keuangan mencatat realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga 30 November 2025 mencapai Rp444,9 tr...

news | 17:00 WIB

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyerukan keterlibatan aktif perempuan sebagai kekuatan utama dalam up...

news | 16:00 WIB

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menyalurkan subsidi dan kompensasi dengan total nilai mencapai Rp345,1 tri...

news | 15:00 WIB

Pemerintah China membantah tudingan telah memasok persenjataan kepada Kamboja terkait bentrokan perbatasan terbaru denga...

news | 13:00 WIB

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan kesiapan Jawa Timur menjadi motor utama dalam pencapaian swasemb...

news | 12:00 WIB

Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana di Desa Salare...

news | 11:16 WIB

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa penurunan signifikan transaksi judi daring men...

news | 08:15 WIB

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyatakan Jalan KKA yang menghubungkan Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bener M...

news | 07:00 WIB