Lebih dari 3 Juta Warga Portugal Turun ke Jalan Tolak Reformasi Ketenagakerjaan

Portugal diguncang aksi mogok nasional terbesar dalam lebih dari satu dekade. Pada Kamis, lebih dari tiga juta warga menghentikan aktivitas mereka sebagai bentuk protes terhadap rencana reformasi undang-undang ketenagakerjaan yang diajukan pemerintah

Elara | MataMata.com
Jum'at, 12 Desember 2025 | 09:15 WIB
Lebih dari 3 Juta Warga Portugal Turun ke Jalan Tolak Reformasi Ketenagakerjaan

Lebih dari 3 Juta Warga Portugal Turun ke Jalan Tolak Reformasi Ketenagakerjaan

matamata.com - Portugal diguncang aksi mogok nasional terbesar dalam lebih dari satu dekade. Pada Kamis, lebih dari tiga juta warga menghentikan aktivitas mereka sebagai bentuk protes terhadap rencana reformasi undang-undang ketenagakerjaan yang diajukan pemerintah.

Menurut laporan Europa Press, aksi tersebut dikoordinasikan oleh dua serikat pekerja terbesar—General Union of Workers dan General Confederation of Portuguese Workers—yang menolak keras rencana pemerintahan Perdana Menteri Luis Montenegro.

Pemerintah Montenegro diketahui tengah mengusulkan revisi terhadap hampir seratus pasal dalam Kode Ketenagakerjaan, yang mengatur hubungan kerja, hak dan kewajiban pekerja serta perusahaan. Perubahan tersebut mencakup penyederhanaan proses pemutusan hubungan kerja (PHK) dan memperluas sistem kerja sementara.

Serikat pekerja menilai revisi itu berpotensi menggerus perlindungan buruh, memperbesar ketidakpastian pekerjaan, dan membatasi ruang gerak organisasi pekerja.

Aksi mogok nasional dengan skala serupa terakhir kali terjadi pada 2013, ketika para buruh memprotes kebijakan penghematan yang diberlakukan pemerintah sesuai tuntutan lembaga-lembaga internasional—Komisi Eropa, Bank Sentral Eropa, dan Dana Moneter Internasional—sebagai syarat bantuan di masa krisis utang.

Serikat pekerja menyebut mobilisasi besar kali ini sebagai cerminan kegelisahan mendalam para pekerja terhadap arah reformasi pemerintah. Sementara itu, pembicaraan antara kabinet Montenegro dan perwakilan buruh hingga kini belum menghasilkan titik temu. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Wamenkeu Suahasil Nazara melantik 17 pejabat baru DJP, DJBC, dan Sekretariat KSSK untuk menuntaskan target APBN 2026 dan...

news | 15:49 WIB

KPK mengimbau pejabat baru dilantik Presiden Prabowo Subianto dan pejabat purnatugas segera melaporkan LHKPN paling lamb...

news | 15:45 WIB

Kementerian ESDM menerapkan metode 'hunting' untuk mengamankan stok BBM nasional akibat dampak konflik Timur Tengah. Pem...

news | 14:15 WIB

KPK memanggil Direktur Fasilitas Kepabeanan Bea Cukai Susila Brata sebagai saksi kasus dugaan korupsi Bea Cukai hasil pe...

news | 13:46 WIB

Presiden Prabowo Subianto menegaskan kekuatan TNI tidak hanya dari senjata dan anggaran, melainkan jiwa rela berkorban p...

news | 13:42 WIB