Indonesia Butuh Menko Polkam Kuat dan Menenangkan Publik

matamata.com - Pengamat pertahanan dan keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES), Khairul Fahmi, menilai pemerintah memerlukan sosok Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) yang tidak hanya kuat secara politik, tetapi juga mampu meredakan kegelisahan masyarakat.

"Indonesia membutuhkan Menko Polkam yang bukan hanya kuat di belakang layar, tapi juga mampu tampil ke depan sebagai wajah pemerintah dan menenangkan publik," kata Fahmi saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Menurutnya, kekuatan tersebut mencakup posisi politik yang solid agar dapat menjaga kondusivitas di kabinet, parlemen, maupun masyarakat. Selain itu, penerimaan publik terhadap figur Menko Polkam dinilai penting agar masyarakat merasa aman dan terlindungi.

Fahmi menegaskan, jabatan Menko Polkam sangat strategis karena berperan menjaga stabilitas keamanan negara melalui koordinasi lintas lembaga, mulai dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Komunikasi dan Digital, hingga Polri, TNI, dan Kejaksaan Agung.

"Jabatan ini secara tradisi diisi figur senior, kuat secara politik, dekat dengan presiden, dan punya kapasitas komunikasi politik dan publik sekaligus," jelasnya.

Ia menyoroti sejumlah nama yang dianggap potensial menduduki kursi tersebut pasca-Budi Gunawan, di antaranya Sjafrie Sjamsoeddin, Hadi Tjahjanto, dan Tito Karnavian.

Tentang Sjafrie, Fahmi menilai Menteri Pertahanan yang kini juga menjabat Menko Polkam ad interim itu memiliki modal kuat karena dekat dengan Presiden Prabowo serta berpengalaman di bidang pertahanan.

"Pak Sjafrie Sjamsuddin, Menteri Pertahanan saat ini, adalah figur senior yang sangat dekat dengan Presiden Prabowo, dan sedang diberi kepercayaan menjabat ad interim," ujarnya.

Fahmi juga menyinggung nama Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto, mantan Panglima TNI sekaligus eks Menko Polkam di era Presiden Joko Widodo.

"Beliau mantan Panglima TNI sekaligus mantan Menteri ATR/BPN era Presiden Jokowi, bahkan pernah menjabat Menko Polhukam. Artinya, beliau sudah sangat memahami ritme kerja dan koordinasi di pos ini," terang Fahmi.

Baca Juga: KPK Telusuri Dugaan Aliran Dana Kasus Kuota Haji hingga ke PBNU

Sementara itu, pengalaman Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian yang pernah menjabat Kapolri dan kini memasuki periode kedua sebagai Menteri Dalam Negeri juga dinilai relevan.

"Pak Tito Karnavian yang kini menjalani periode kedua sebagai Menteri Dalam Negeri, jelas punya pengalaman mendalam di bidang politik dalam negeri, birokrasi, dan keamanan," tutur Fahmi.

Meski demikian, ia menekankan bahwa presiden harus memilih figur yang benar-benar memenuhi kriteria utama.

"Siapa pun yang dipilih nanti, kriterianya jelas, yakni harus kredibel, komunikatif, dan punya kedekatan politik yang memberi otoritas penuh dalam menjalankan fungsi koordinasi dan komunikasi publik di bidang politik dan keamanan," kata Fahmi menegaskan. (Antara)