PWI Siap Genjot Literasi Publik Merespons Dorongan Menko Polkam soal Konten Bermutu

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti arahan Menko Polkam Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago terkait pentingnya memperbanyak konten berkualitas, salah satunya melalui penguatan literasi publik.

Elara | MataMata.com
Sabtu, 22 November 2025 | 10:15 WIB
PWI Siap Genjot Literasi Publik Merespons Dorongan Menko Polkam soal Konten Bermutu

PWI Siap Genjot Literasi Publik Merespons Dorongan Menko Polkam soal Konten Bermutu

matamata.com - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti arahan Menko Polkam Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago terkait pentingnya memperbanyak konten berkualitas, salah satunya melalui penguatan literasi publik.

Dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu, Djamari menilai masih minim konten edukatif dan sejarah yang dapat dijangkau oleh anak-anak maupun generasi muda saat berdiskusi dengan jajaran PWI Pusat pada Jumat (21/11).

“Kita kurang memiliki konten edukatif yang bisa diakses anak-anak, termasuk sejarah,” katanya.

Ia juga mendorong pemerintah untuk menggerakkan kementerian serta lembaga terkait agar memproduksi film pendek maupun film panjang yang dapat meningkatkan literasi masyarakat.

Tak hanya itu, Djamari berharap koordinasi antara pemerintah dan organisasi profesi seperti PWI dapat diperkuat guna meningkatkan literasi dan pendidikan publik melalui konten yang relevan serta bermutu.

Menanggapi hal tersebut, Ketua PWI Pusat Akhmad Munir menyatakan dukungan penuh.

"PWI concern bagaimana informasi yang dikonsumsi masyarakat adalah informasi berkualitas, yang mendidik, mencerahkan, dan memberdayakan masyarakat," katanya.
Direktur Utama LKBN Antara itu juga menegaskan bahwa sejak berdiri tahun 1946, PWI memiliki sejarah panjang dengan semangat perjuangan dalam memberikan kontribusi bagi bangsa.

Dengan nilai perjuangan tersebut, PWI mendorong adanya kolaborasi serta sinergi dengan Kementerian Polkam untuk memperkuat pertahanan dan ketahanan nasional, terutama dalam menghadapi disrupsi informasi yang berkembang di masyarakat. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

KPK menetapkan tersangka dalam kasus OTT Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini. Delapan orang diperiksa intensif dan rua...

news | 11:23 WIB

Rapat Paripurna DPR RI resmi mengesahkan RUU PFII menjadi Undang-Undang. Beleid ini mengatur kawasan bebas pajak, lembag...

news | 11:19 WIB

Dinas ESDM mencatat luas wilayah tambang berizin (IUP) di Kabupaten Blora, Jawa Tengah mencapai 299,86 hektare yang dike...

news | 09:52 WIB

Polda Metro Jaya membenarkan telah menerima laporan dari PWI Pusat terhadap pengacara berinisial HP terkait dugaan tinda...

news | 09:48 WIB

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian merespons OTT KPK terhadap Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini. Ia mengi...

news | 07:30 WIB