Gubernur Jabar Janji Tindaklanjuti Aspirasi Mahasiswa dalam Dialog Terbuka

Matamata.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti aspirasi mahasiswa yang disampaikan dalam Forum Dialog Terbuka dan audiensi Mahasiswa Jawa Barat di Gedung Sate, Bandung, Rabu (3/9).

Dialog tersebut juga dihadiri jajaran Pemprov Jabar, Ketua DPRD Jabar, Kapolda Jabar, serta Pangdam III Siliwangi. Dalam forum itu, mahasiswa menyampaikan kritik dan tuntutan terkait percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, sistem penganggaran daerah, hingga transparansi tunjangan anggota legislatif.

"Permohonan pada kita dan seluruhnya akan segera kita lanjuti ya, yang daerah kita lakukan, yang ke pusat kita akomodir untuk disampaikan. Jadi kita memiliki komitmen yang sama agar negara ini lebih baik," ujar Dedi.

Menjawab soal penganggaran daerah, Dedi menyebut pihaknya telah merealokasi Rp120 miliar untuk program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Dana tersebut digunakan antara lain untuk asuransi ketenagakerjaan serta perbaikan jalan di berbagai kabupaten/kota.

"Di antaranya untuk asuransi ketenagakerjaan, kemudian jalan-jalan di kabupaten/kota yang masih buruk itu kan karena sistem pengalokasian anggarannya tidak menjadi prioritas. Dan kita sudah bikin surat edaran untuk segera menjadi skala prioritas, termasuk Tasik, Cirebon, Cianjur, kemudian isu sampah segala macam itu yang lagi kita benahi," jelasnya.

Dedi menambahkan, usulan mahasiswa yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah pusat juga akan diakomodasi. Ia turut mengapresiasi kehadiran peserta dalam dialog tersebut yang menurut data mencapai 1.048 mahasiswa dari 143 perguruan tinggi di Jawa Barat.

"Ini relatif cukup banyak loh," katanya.

Sebelumnya, Dedi memang berjanji memfasilitasi mahasiswa untuk berdialog secara terbuka dengan DPRD Jabar. Ratusan perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) hadir menyuarakan aspirasi, mulai dari percepatan RUU Perampasan Aset, reformasi Polri, insiden gas air mata di sekitar Kampus Unpas dan Unisba, hingga kritik terhadap konten media sosial pimpinan daerah yang dianggap sarat populisme.