Dedi Mulyadi Usulkan UMK Dihapus, Gantikan dengan Upah Sektoral Nasional

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan agar sistem Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dihapus dan digantikan dengan skema upah sektoral nasional berbasis industri. Usulan ini disampaikan dalam Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) Aso

Elara | MataMata.com
Selasa, 05 Agustus 2025 | 17:15 WIB
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan keterangan di sela Rakerkonas ke-34 Apindo di Bandung Selasa (5/8/2025). (ANTARA/Ricky Prayoga)

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan keterangan di sela Rakerkonas ke-34 Apindo di Bandung Selasa (5/8/2025). (ANTARA/Ricky Prayoga)

Matamata.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan agar sistem Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dihapus dan digantikan dengan skema upah sektoral nasional berbasis industri. Usulan ini disampaikan dalam Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) Asosiasi Pengusaha Indonesia (do) yang digelar di Bandung pada Selasa (5/8).

Dedi menilai perbedaan upah antarwilayah sering memicu migrasi tenaga kerja dan relokasi industri yang tidak produktif. "UMK itu sering kali menimbulkan problem," ujarnya.

Ia mencontohkan perbedaan upah di wilayah yang berdekatan seperti Purwakarta dan Karawang, atau Sumedang dan Bandung, yang selisihnya bisa mencapai Rp500 ribu hingga Rp1 juta. Menurutnya, kondisi tersebut tidak merefleksikan realitas industri, melainkan hasil negosiasi yang kerap dipengaruhi oleh dinamika politik lokal.

"Ini menyebabkan pabrik-pabrik berpindah lokasi hanya demi mencari daerah dengan UMK lebih rendah. Purwakarta lari ke Karawang, Karawang lari ke Indramayu, nanti ke Jawa Tengah. Ini harus dihentikan," tegas Dedi.

Jika sistem upah sektoral nasional diterapkan, kata Dedi, maka akan tercipta keadilan dan stabilitas bagi pelaku industri maupun tenaga kerja. Skema ini akan mengatur standar upah berdasarkan sektor industri—seperti pertambangan, energi, makanan dan minuman, serta manufaktur—yang berlaku merata di seluruh Indonesia.

"Jika ditetapkan sektoral dan terpusat, maka industri makanan dan minuman akan punya standar upah yang sama, baik di Sumatera, Jawa, maupun Kalimantan. Ini menciptakan kepastian bagi investor dan tenaga kerja," jelasnya.

Lebih lanjut, Dedi juga menilai sistem ini dapat mengurangi potensi politisasi dalam penetapan UMK yang kerap terjadi menjelang momentum politik tertentu.

"Kadang momentum politik dimanfaatkan untuk menaikkan UMK demi popularitas. Itu tidak tepat. Sistem sektoral nasional akan menutup ruang-ruang seperti itu," pungkasnya. Ia berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan usulan tersebut. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Dubes Iran Mohammad Boroujerdi menyatakan kesiapan perusahaan Iran mendukung visi Astacita Presiden Prabowo, khususnya d...

news | 18:15 WIB

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) memperingatkan kader dan pejabat PAN agar tidak sombong dan rajin turun ke rakyat...

news | 17:51 WIB

Presiden Prabowo peringatkan pengganggu kemajuan Indonesia: "We are not stupid!". Presiden ungkap bukti keberhasilan swa...

news | 11:45 WIB

Menbud Fadli Zon menyebut Imlek Festival 2026 di Lapangan Banteng sebagai simbol akulturasi. Simak jadwal dan rangkaian ...

news | 10:30 WIB

Presiden Prabowo peringatkan aparat penegak hukum agar tidak menggunakan hukum untuk menjatuhkan lawan politik. Simak ko...

news | 09:30 WIB

Presiden Prabowo instruksikan Menteri Rosan dan Purbaya lakukan roadshow ekonomi global. Tim gabungan akan sasar lembaga...

news | 08:15 WIB

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tegaskan batas defisit APBN tetap 3 persen. Pemerintah fokus pada investasi dan optimalisasi...

news | 07:15 WIB

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman secara resmi melibatkan anggota Pramuka Saka Taruna Bumi dalam misi besar...

news | 17:29 WIB

Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan reformasi total pasar modal RI untuk tiru kesuksesan India tarik investasi...

news | 17:25 WIB

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memaparkan capaian masif program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah mene...

news | 17:18 WIB