Dedi Mulyadi Usulkan UMK Dihapus, Gantikan dengan Upah Sektoral Nasional

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan agar sistem Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dihapus dan digantikan dengan skema upah sektoral nasional berbasis industri. Usulan ini disampaikan dalam Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) Aso

Elara | MataMata.com
Selasa, 05 Agustus 2025 | 17:15 WIB
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan keterangan di sela Rakerkonas ke-34 Apindo di Bandung Selasa (5/8/2025). (ANTARA/Ricky Prayoga)

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan keterangan di sela Rakerkonas ke-34 Apindo di Bandung Selasa (5/8/2025). (ANTARA/Ricky Prayoga)

Matamata.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan agar sistem Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dihapus dan digantikan dengan skema upah sektoral nasional berbasis industri. Usulan ini disampaikan dalam Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) Asosiasi Pengusaha Indonesia (do) yang digelar di Bandung pada Selasa (5/8).

Dedi menilai perbedaan upah antarwilayah sering memicu migrasi tenaga kerja dan relokasi industri yang tidak produktif. "UMK itu sering kali menimbulkan problem," ujarnya.

Ia mencontohkan perbedaan upah di wilayah yang berdekatan seperti Purwakarta dan Karawang, atau Sumedang dan Bandung, yang selisihnya bisa mencapai Rp500 ribu hingga Rp1 juta. Menurutnya, kondisi tersebut tidak merefleksikan realitas industri, melainkan hasil negosiasi yang kerap dipengaruhi oleh dinamika politik lokal.

"Ini menyebabkan pabrik-pabrik berpindah lokasi hanya demi mencari daerah dengan UMK lebih rendah. Purwakarta lari ke Karawang, Karawang lari ke Indramayu, nanti ke Jawa Tengah. Ini harus dihentikan," tegas Dedi.

Jika sistem upah sektoral nasional diterapkan, kata Dedi, maka akan tercipta keadilan dan stabilitas bagi pelaku industri maupun tenaga kerja. Skema ini akan mengatur standar upah berdasarkan sektor industri—seperti pertambangan, energi, makanan dan minuman, serta manufaktur—yang berlaku merata di seluruh Indonesia.

"Jika ditetapkan sektoral dan terpusat, maka industri makanan dan minuman akan punya standar upah yang sama, baik di Sumatera, Jawa, maupun Kalimantan. Ini menciptakan kepastian bagi investor dan tenaga kerja," jelasnya.

Lebih lanjut, Dedi juga menilai sistem ini dapat mengurangi potensi politisasi dalam penetapan UMK yang kerap terjadi menjelang momentum politik tertentu.

"Kadang momentum politik dimanfaatkan untuk menaikkan UMK demi popularitas. Itu tidak tepat. Sistem sektoral nasional akan menutup ruang-ruang seperti itu," pungkasnya. Ia berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan usulan tersebut. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Rapat Paripurna DPR RI resmi menyetujui 15 RUU tentang kabupaten/kota di Kalimantan Barat, Kalteng, dan Kalsel menjadi R...

news | 14:23 WIB

Perum Bulog membuka akses gudang sebagai sarana edukasi ketahanan pangan. Di saat bersamaan, stok beras Bulog mencetak r...

news | 12:33 WIB

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra bertemu PM Malaysia Anwar Ibrahim. Indonesia tegas tolak intervensi Malaysia da...

news | 11:18 WIB

Menko Infrastruktur AHY menegaskan adopsi kendaraan listrik (EV) krusial untuk pembangunan berkelanjutan dan target Net ...

news | 11:10 WIB

Eks Menpora Dito Ariotedjo penuhi panggilan KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 yang merugikan n...

news | 11:05 WIB

Wapres Gibran Rakabuming mengajak pemuda GPdI memperkuat persatuan dan toleransi, serta mengapresiasi materi mental heal...

news | 09:12 WIB

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan Inpres Irigasi sukses jamin pemerataan air pertanian. Di Bogor, rehabilitasi irigasi...

news | 09:09 WIB

DPP Partai Golkar mengapresiasi langkah Presiden Prabowo menurunkan harga gas LNG industri menjadi 13 dolar AS per MMBTU...

news | 08:59 WIB

Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menjalani sidang vonis kasus dugaan korupsi Chromebook hari ini. Sebelumnya, ia di...

news | 07:56 WIB

MK menolak gugatan uji materi UU Desa yang diajukan mahasiswa. Syarat minimal usia calon kepala desa (kades) ditegaskan ...

news | 07:47 WIB