Polda Jabar Ambil Alih Kasus Tragedi di Pernikahan Anak Gubernur Dedi Mulyadi

Kepolisian Daerah Jawa Barat resmi mengambil alih penyelidikan kasus tewasnya tiga orang, termasuk seorang anggota Polri, dalam acara pesta rakyat yang digelar dalam rangka pernikahan anak Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), di Pendopo Kabupaten

Elara | MataMata.com
Senin, 21 Juli 2025 | 10:00 WIB
Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Polisi Hendra Rochmawan saat memberikan keterangan di Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (21/7/2025). ANTARA/Rubby Jovan

Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Polisi Hendra Rochmawan saat memberikan keterangan di Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (21/7/2025). ANTARA/Rubby Jovan

Matamata.com - Kepolisian Daerah Jawa Barat resmi mengambil alih penyelidikan kasus tewasnya tiga orang, termasuk seorang anggota Polri, dalam acara pesta rakyat yang digelar dalam rangka pernikahan anak Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), di Pendopo Kabupaten Garut pada Jumat (18/7).

Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rochmawan, menjelaskan bahwa pihaknya masih melakukan penyelidikan awal untuk mengungkap penyebab utama dari tragedi tersebut.

“(Penanganan) diambil ke polda. Kita masih terus lakukan asistensi terhadap jalannya acara tersebut,” ujar Hendra di Bandung, Senin (21/7).

Menurut Hendra, event organizer (EO) yang mengelola acara kemungkinan akan diperiksa karena dinilai memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan.

“Tahapan kami adalah penyelidikan awal. Kalau mempelai kan sudah menyerahkan kepada EO,” ucapnya.

Ia mengungkapkan, insiden bermula saat ribuan warga memadati area pendopo untuk mendapatkan paket makanan gratis. Panitia menyediakan sekitar 5.000 paket, namun jumlah pengunjung yang hadir hampir dua kali lipat dari itu.

“Kronologi awalnya itu, di pendopo disiapkan paket makanan gratis. Jumlahnya informasi awal yang kita dapatkan adalah 5.000 pack. Kemudian masyarakat itu mengantre di luar dari pintu-pintu pendopo ini,” jelas Hendra.

Akibat kerumunan yang membludak dan aksi saling dorong saat pembagian makanan, tiga orang meninggal dunia dan 30 lainnya mengalami luka-luka hingga harus dilarikan ke rumah sakit.

Sebelum acara dimulai, kata Hendra, warga dari dalam dan luar Kabupaten Garut telah memenuhi area pendopo sejak pagi hari untuk mengikuti rangkaian acara yang direncanakan berlangsung hingga malam.

“Antara masyarakat yang boleh masuk dengan masyarakat yang berdatangan dari luar itu lebih banyak masyarakat yang datang dari luar mau masuk tadi itu. Sehingga ketika acara ini hanya dibatasi seberapa, akhirnya dorongan dari dari luar itu sangat deras,” ungkapnya.

Baca Juga: Dasco: Pemerintah Sudah Tetapkan Target Pemindahan Ibu Kota ke IKN

Menanggapi kejadian tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan kesiapannya apabila harus memberikan keterangan kepada pihak kepolisian.

“Enggak ada masalah. Kan semua orang kedudukannya sama di depan hukum. Mau anak saya, mau saya, kan kalau ada panggilan harus datang dan memberikan keterangan secara benar,” tegas KDM. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Kepala BGN Dadan Hindayana jelaskan mekanisme Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyesuaikan hari sekolah. Simak penjelasa...

news | 14:35 WIB

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menambah penempatan dana SAL Rp100 triliun ke bank (Himbara & BPD) dengan skema fleksibel un...

news | 14:30 WIB

Setjen DPR RI resmi memberlakukan pemadaman listrik gedung mulai pukul 18.00 WIB dan pemangkasan jatah BBM pejabat ASN d...

news | 14:25 WIB

Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq mempercepat proyek Waste to Energy senilai Rp1 triliun di Banten guna atasi ancaman over...

news | 12:00 WIB

Pemerintah melalui Kemenko Perekonomian memastikan fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat di angka 5,11% meski dihanta...

news | 11:00 WIB

Menbud Fadli Zon instruksikan museum lakukan digitalisasi dan perkuat storytelling koleksi agar lebih relevan dan menari...

news | 10:15 WIB

Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, mengingatkan pemerintah untuk melakukan verifikasi data penerima ban...

news | 09:30 WIB

KPK menegaskan pengalihan penahanan tersangka korupsi, termasuk kasus mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas, murni berdasarka...

news | 08:45 WIB

Pemerintah Malaysia resmi memangkas kuota BBM subsidi RON 95 menjadi 200 liter per bulan mulai 1 April 2026 untuk cegah ...

news | 05:57 WIB

Mendikdasmen Abdul Muti dipastikan hadir dalam Syawalan Muhammadiyah Sulsel di Makassar pada 28 Maret 2026. Simak rangka...

news | 05:54 WIB