Misbakhun Desak Pemerintah Dorong Penyaluran Kredit Demi Pertumbuhan Dunia Usaha

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mendorong pemerintah untuk memperkuat penyaluran kredit sebagai langkah strategis dalam mendukung pertumbuhan sektor usaha nasional. Hal ini ia sampaikan merespons tren pelambatan kredit perbankan yang masi

Elara | MataMata.com
Minggu, 13 Juli 2025 | 13:24 WIB
Pedagang menyiapkan makanan yang dijual pada gerai kuliner UMKM di GOR Segiri Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa (1/7/2025). Menurut data dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Kalimantan Timur, penyaluran kredit pada triwulan I 2025 di Kaltim tumbuh positif sebesar 3,03 persen (yoy), namun melambat dibandingkan dengan triwulan IV 2024 yang sebesar 4,05 persen (yoy). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/nym.

Pedagang menyiapkan makanan yang dijual pada gerai kuliner UMKM di GOR Segiri Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa (1/7/2025). Menurut data dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Kalimantan Timur, penyaluran kredit pada triwulan I 2025 di Kaltim tumbuh positif sebesar 3,03 persen (yoy), namun melambat dibandingkan dengan triwulan IV 2024 yang sebesar 4,05 persen (yoy). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/nym.

Matamata.com - Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mendorong pemerintah untuk memperkuat penyaluran kredit sebagai langkah strategis dalam mendukung pertumbuhan sektor usaha nasional. Hal ini ia sampaikan merespons tren pelambatan kredit perbankan yang masih berada di kisaran satu digit pada triwulan pertama 2025.

“Penurunan ini terutama disebabkan oleh melemahnya daya beli masyarakat dan menyusutnya kelas menengah di Indonesia,” ujar Misbakhun dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (13/7).

Data terbaru menunjukkan bahwa pertumbuhan kredit perbankan secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Mei 2025 hanya mencapai 8,43 persen. Angka ini menurun dari 8,8 persen pada April dan 9,16 persen di bulan Maret—terendah sejak pertengahan 2023.

Politikus Golkar itu menyoroti sejumlah sektor strategis yang masih kesulitan mengakses pembiayaan, di antaranya industri tekstil, pertambangan, dan sektor hilirisasi.

Menurutnya, hambatan dalam penyaluran kredit berdampak langsung terhadap keterbatasan investasi modal (capex) dan biaya operasional (opex), sehingga menghambat ekspansi dan peningkatan produktivitas.

“Bagi sektor riil untuk tumbuh dan berkembang sangat membutuhkan dukungan proaktif dari perbankan. Pendekatan proaktif ini yang masih belum dirasakan oleh pelaku usaha,” katanya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, pada Mei 2025 kredit investasi tumbuh sebesar 13,74 persen, sementara kredit modal kerja hanya 4,94 persen. Meski demikian, Misbakhun menilai capaian ini masih belum cukup untuk menjawab kebutuhan sektor usaha yang semakin kompleks.

“Perbankan diharapkan tidak hanya fokus pada pengelolaan kapital, tetapi juga lebih aktif dalam menyalurkan kredit kepada sektor-sektor produktif yang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional,” ujar Misbakhun.

Ia menambahkan, penyaluran kredit yang optimal akan memperkuat daya saing pelaku usaha, mendukung perluasan bisnis, dan membuka lapangan kerja baru. Langkah ini juga dinilai sejalan dengan arah kebijakan ekonomi Presiden Prabowo.

“Langkah ini sekaligus mendukung program-program ekonomi yang digariskan dari kebijakan Presiden Prabowo,” ucapnya.

Baca Juga: RIMesir Sepakat Bentuk Kelompok Kerja Perkuat Kerja Sama Pertahanan

Misbakhun juga menekankan pentingnya kolaborasi antara regulator, lembaga keuangan, dan dunia usaha untuk mengatasi hambatan dalam distribusi kredit, terutama pada sektor-sektor yang selama ini kurang mendapatkan perhatian.

“Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi nasional dapat terus didukung oleh pembiayaan pembangunan yang memadai dan tepat sasaran,” tutupnya. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Kemenkes percepat penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk 26.000 dapur SPPG. Simak syarat dan cara ikut...

news | 14:51 WIB

KPK memeriksa Direktur PT Marco Tour and Travel Syarif Thalib terkait dugaan jual beli kuota haji 2023-2024 yang merugik...

news | 11:30 WIB

Pemprov DKI Jakarta setujui penambahan 5.000 personel Satpol PP untuk kurangi beban kerja. Simak penjelasan Wagub Rano K...

news | 10:15 WIB

Permenhut Nomor 6 Tahun 2026 resmi dirilis untuk memberikan stabilitas dan kepastian hukum bagi investor di proyek karbo...

news | 09:15 WIB

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa ungkap strategi 'survival mode' RI. Pemerintah fokus hapus inefisiensi dan tutup kebocoran p...

news | 06:00 WIB

Menaker Yassierli menargetkan pemerataan program Magang Nasional agar lebih inklusif bagi putra daerah dan lulusan baru ...

news | 13:06 WIB

Kementan tegaskan industri sawit Indonesia ramah lingkungan dan penuhi standar global ISPO. Simak peran strategis sawit ...

news | 13:03 WIB

Ketua DPR Puan Maharani soroti temuan 2.640 peserta UTBK 2026 yang terindikasi curang. Desak pemerintah perbarui sistem ...

news | 13:00 WIB

Indonesia mencalonkan diri sebagai anggota Komite Warisan Budaya Takbenda UNESCO 2026-2030. Menteri Kebudayaan Fadli Zon...

news | 11:00 WIB

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menggelar pertemuan dengan Panglima TNI dan sejumlah purnawirawan seperti Andika ...

news | 10:39 WIB