Misbakhun Desak Pemerintah Dorong Penyaluran Kredit Demi Pertumbuhan Dunia Usaha

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mendorong pemerintah untuk memperkuat penyaluran kredit sebagai langkah strategis dalam mendukung pertumbuhan sektor usaha nasional. Hal ini ia sampaikan merespons tren pelambatan kredit perbankan yang masi

Elara | MataMata.com
Minggu, 13 Juli 2025 | 13:24 WIB
Pedagang menyiapkan makanan yang dijual pada gerai kuliner UMKM di GOR Segiri Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa (1/7/2025). Menurut data dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Kalimantan Timur, penyaluran kredit pada triwulan I 2025 di Kaltim tumbuh positif sebesar 3,03 persen (yoy), namun melambat dibandingkan dengan triwulan IV 2024 yang sebesar 4,05 persen (yoy). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/nym.

Pedagang menyiapkan makanan yang dijual pada gerai kuliner UMKM di GOR Segiri Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa (1/7/2025). Menurut data dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Kalimantan Timur, penyaluran kredit pada triwulan I 2025 di Kaltim tumbuh positif sebesar 3,03 persen (yoy), namun melambat dibandingkan dengan triwulan IV 2024 yang sebesar 4,05 persen (yoy). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/nym.

Matamata.com - Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mendorong pemerintah untuk memperkuat penyaluran kredit sebagai langkah strategis dalam mendukung pertumbuhan sektor usaha nasional. Hal ini ia sampaikan merespons tren pelambatan kredit perbankan yang masih berada di kisaran satu digit pada triwulan pertama 2025.

“Penurunan ini terutama disebabkan oleh melemahnya daya beli masyarakat dan menyusutnya kelas menengah di Indonesia,” ujar Misbakhun dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (13/7).

Data terbaru menunjukkan bahwa pertumbuhan kredit perbankan secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Mei 2025 hanya mencapai 8,43 persen. Angka ini menurun dari 8,8 persen pada April dan 9,16 persen di bulan Maret—terendah sejak pertengahan 2023.

Politikus Golkar itu menyoroti sejumlah sektor strategis yang masih kesulitan mengakses pembiayaan, di antaranya industri tekstil, pertambangan, dan sektor hilirisasi.

Menurutnya, hambatan dalam penyaluran kredit berdampak langsung terhadap keterbatasan investasi modal (capex) dan biaya operasional (opex), sehingga menghambat ekspansi dan peningkatan produktivitas.

“Bagi sektor riil untuk tumbuh dan berkembang sangat membutuhkan dukungan proaktif dari perbankan. Pendekatan proaktif ini yang masih belum dirasakan oleh pelaku usaha,” katanya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, pada Mei 2025 kredit investasi tumbuh sebesar 13,74 persen, sementara kredit modal kerja hanya 4,94 persen. Meski demikian, Misbakhun menilai capaian ini masih belum cukup untuk menjawab kebutuhan sektor usaha yang semakin kompleks.

“Perbankan diharapkan tidak hanya fokus pada pengelolaan kapital, tetapi juga lebih aktif dalam menyalurkan kredit kepada sektor-sektor produktif yang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional,” ujar Misbakhun.

Ia menambahkan, penyaluran kredit yang optimal akan memperkuat daya saing pelaku usaha, mendukung perluasan bisnis, dan membuka lapangan kerja baru. Langkah ini juga dinilai sejalan dengan arah kebijakan ekonomi Presiden Prabowo.

“Langkah ini sekaligus mendukung program-program ekonomi yang digariskan dari kebijakan Presiden Prabowo,” ucapnya.

Baca Juga: RIMesir Sepakat Bentuk Kelompok Kerja Perkuat Kerja Sama Pertahanan

Misbakhun juga menekankan pentingnya kolaborasi antara regulator, lembaga keuangan, dan dunia usaha untuk mengatasi hambatan dalam distribusi kredit, terutama pada sektor-sektor yang selama ini kurang mendapatkan perhatian.

“Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi nasional dapat terus didukung oleh pembiayaan pembangunan yang memadai dan tepat sasaran,” tutupnya. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Presiden Prabowo Subianto memanggil Ketua DEN Luhut Pandjaitan dan ekonom senior Chatib Basri ke Istana Kepresidenan, Se...

news | 16:44 WIB

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa memberi sinyal kebijakan efisiensi anggaran berlanjut pada 2027. Skema bansos dan subsidi ak...

news | 16:40 WIB

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan tiga strategi utama untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 5,8% hingga 6,5% pa...

news | 14:15 WIB

Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan perpanjangan batas usia pensiun Kapolri dalam RUU Polri baru disesuaikan dengan kebut...

news | 13:49 WIB

Bapanas rampungkan uji sampel dan sertifikasi mutu untuk ekspor 200 ribu ton beras ke Malaysia. Bulog pastikan harga jua...

news | 10:15 WIB

Tim Kepresidenan meluncurkan buku 'Presiden Solusi' yang mendokumentasikan 108 kebijakan strategis dan transformasi huku...

news | 09:15 WIB

Rencana kenaikan HET Minyakita bergulir. Mentan Amran Sulaiman siap gelar rapat koordinasi dengan Mendag Budi Santoso da...

news | 08:49 WIB

Kejagung limpahkan 11 tersangka korupsi ekspor CPO modus samarkan minyak sawit jadi limbah POME ke JPU. Tiga tersangka d...

news | 08:39 WIB

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan tidak ada jabatan yang kebal hukum terkait pengusutan dugaan kasus l...

news | 07:15 WIB

KPK dalami peran pemilik Maktour Fuad Hasan Masyhur dalam kasus korupsi kuota haji 2023-2024 setelah resmi menahan dua t...

news | 06:00 WIB