Konflik Israel-Hizbullah Memanas, DPR RI Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan 934 WNI di Lebanon

Anggota Komisi I DPR Yudha Novanza Utama meminta pemerintah segera siapkan rencana darurat untuk lindungi 934 WNI di Lebanon akibat eskalasi konflik Israel-Hizbullah.

Elara | MataMata.com
Senin, 20 April 2026 | 10:30 WIB
Anggota Komisi I DPR RI Yudha Novanza Utama. ANTARA/HO-DPR

Anggota Komisi I DPR RI Yudha Novanza Utama. ANTARA/HO-DPR

Matamata.com - Anggota Komisi I DPR RI, Yudha Novanza Utama, mendesak pemerintah untuk memperkuat perlindungan bagi warga negara Indonesia (WNI) di Lebanon. Langkah antisipasi ini dinilai mendesak seiring meningkatnya eskalasi konflik bersenjata antara Israel dan Hizbullah.

"Keselamatan WNI di luar negeri harus menjadi prioritas utama negara, terutama di tengah situasi konflik bersenjata yang berpotensi meningkat sewaktu-waktu," tegas Yudha di Jakarta, Senin (20/4/2026).

Berdasarkan data Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, saat ini tercatat ada 934 WNI yang berada di Lebanon. Jumlah tersebut terdiri dari 178 warga sipil dan 756 personel TNI yang bertugas dalam misi perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).

Yudha menekankan pentingnya kesiapan rencana kontingensi (contingency plan) yang matang untuk mengantisipasi skenario terburuk. Menurutnya, konflik di Lebanon tidak hanya mengancam stabilitas kawasan, tetapi juga berdampak langsung pada peran Indonesia dalam misi perdamaian dunia.

“Saya mengapresiasi langkah cepat Kemlu dan perwakilan RI dalam memantau kondisi WNI. Namun, kewaspadaan harus terus ditingkatkan mengingat dinamika konflik yang sangat fluktuatif,” tambahnya.

Selain perlindungan fisik, Yudha juga mendorong pemerintah Indonesia untuk tetap agresif dalam diplomasi internasional. Indonesia diharapkan mampu menekan deeskalasi konflik melalui forum multilateral seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Komisi I DPR RI memastikan akan terus memantau perkembangan situasi di Lebanon secara berkala. "Indonesia harus konsisten mendorong penyelesaian damai dan memastikan keselamatan WNI tetap menjadi prioritas tertinggi dalam kebijakan luar negeri kita," pungkas Yudha. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Wapres Gibran Rakabuming Raka mengawali kunker di Papua Tengah dengan atribut adat. Agenda utama meliputi peninjauan Ban...

news | 11:43 WIB

Pakar ekonomi UGM dan Unima menilai kenaikan harga BBM non-subsidi per 18 April 2026 sebagai langkah koreksi wajar di te...

news | 09:15 WIB

Kementerian Kebudayaan peringati 71 tahun KAA. Menbud Fadli Zon tekankan pentingnya budaya untuk perdamaian dunia dan us...

news | 08:15 WIB

Ketua DPRD Kaltara Achmad Djufrie menekankan pentingnya harmoni nasional dan daerah usai mengikuti retret Lemhannas 2026...

news | 07:15 WIB

Dirut Bulog Ahmad Rizal Ramdhani persilakan warga cek stok beras di gudang. Per April 2026, cadangan beras nasional menc...

news | 06:00 WIB

Mentan Andi Amran Sulaiman sebut ekspor CPO RI melonjak 26,40% di awal 2026. Indonesia kini kuasai 60% pasar sawit dunia...

news | 12:35 WIB

Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan 503 Ketua DPRD se-Indonesia di Magelang. Dalam arahannya, Prabowo menekankan pent...

news | 12:31 WIB

Menhaj Mochamad Irfan Yusuf melantik PPIH Embarkasi 2026. Ia menekankan perlindungan bagi jamaah lansia, integritas petu...

news | 12:28 WIB

Menko Pangan Zulkifli Hasan mendorong kolaborasi riset dengan kampus dan mengumumkan pembangunan rice mill modern di Ban...

news | 12:25 WIB

Badan Gizi Nasional (BGN) mendorong pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), hingg...

news | 06:15 WIB