Konflik Israel-Hizbullah Memanas, DPR RI Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan 934 WNI di Lebanon

Anggota Komisi I DPR Yudha Novanza Utama meminta pemerintah segera siapkan rencana darurat untuk lindungi 934 WNI di Lebanon akibat eskalasi konflik Israel-Hizbullah.

Elara | MataMata.com
Senin, 20 April 2026 | 10:30 WIB
Konflik Israel-Hizbullah Memanas, DPR RI Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan 934 WNI di Lebanon

Konflik Israel-Hizbullah Memanas, DPR RI Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan 934 WNI di Lebanon

matamata.com - Anggota Komisi I DPR RI, Yudha Novanza Utama, mendesak pemerintah untuk memperkuat perlindungan bagi warga negara Indonesia (WNI) di Lebanon. Langkah antisipasi ini dinilai mendesak seiring meningkatnya eskalasi konflik bersenjata antara Israel dan Hizbullah.

"Keselamatan WNI di luar negeri harus menjadi prioritas utama negara, terutama di tengah situasi konflik bersenjata yang berpotensi meningkat sewaktu-waktu," tegas Yudha di Jakarta, Senin (20/4/2026).

Berdasarkan data Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, saat ini tercatat ada 934 WNI yang berada di Lebanon. Jumlah tersebut terdiri dari 178 warga sipil dan 756 personel TNI yang bertugas dalam misi perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).

Yudha menekankan pentingnya kesiapan rencana kontingensi (contingency plan) yang matang untuk mengantisipasi skenario terburuk. Menurutnya, konflik di Lebanon tidak hanya mengancam stabilitas kawasan, tetapi juga berdampak langsung pada peran Indonesia dalam misi perdamaian dunia.

“Saya mengapresiasi langkah cepat Kemlu dan perwakilan RI dalam memantau kondisi WNI. Namun, kewaspadaan harus terus ditingkatkan mengingat dinamika konflik yang sangat fluktuatif,” tambahnya.

Selain perlindungan fisik, Yudha juga mendorong pemerintah Indonesia untuk tetap agresif dalam diplomasi internasional. Indonesia diharapkan mampu menekan deeskalasi konflik melalui forum multilateral seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Komisi I DPR RI memastikan akan terus memantau perkembangan situasi di Lebanon secara berkala. "Indonesia harus konsisten mendorong penyelesaian damai dan memastikan keselamatan WNI tetap menjadi prioritas tertinggi dalam kebijakan luar negeri kita," pungkas Yudha. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

PT Transjakarta bersama Dishub DKI merampungkan penataan separator Koridor 9 demi menekan angka kecelakaan dan menjaga k...

news | 14:30 WIB

Komnas Perempuan mendesak Kementerian Keuangan meninjau PPN produk menstruasi. Pajak pembalut dinilai menambah beban eko...

news | 14:00 WIB

PM Malaysia Anwar Ibrahim menyebut keberadaan intelijen Israel di negara tetangga dan serangan siber hibrida sebagai pot...

news | 13:45 WIB

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengendalikan produksi batu bara nasional lewat RKAB demi kerek harga global dan mendongkr...

news | 12:30 WIB

Partai Gerindra menegaskan tidak mengintervensi kasus penyalahgunaan narkoba yang menjerat tiga anggota DPRD di Jawa Tim...

news | 12:15 WIB