Konflik Israel-Hizbullah Memanas, DPR RI Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan 934 WNI di Lebanon

Anggota Komisi I DPR Yudha Novanza Utama meminta pemerintah segera siapkan rencana darurat untuk lindungi 934 WNI di Lebanon akibat eskalasi konflik Israel-Hizbullah.

Elara | MataMata.com
Senin, 20 April 2026 | 10:30 WIB
Konflik Israel-Hizbullah Memanas, DPR RI Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan 934 WNI di Lebanon

Konflik Israel-Hizbullah Memanas, DPR RI Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan 934 WNI di Lebanon

matamata.com - Anggota Komisi I DPR RI, Yudha Novanza Utama, mendesak pemerintah untuk memperkuat perlindungan bagi warga negara Indonesia (WNI) di Lebanon. Langkah antisipasi ini dinilai mendesak seiring meningkatnya eskalasi konflik bersenjata antara Israel dan Hizbullah.

"Keselamatan WNI di luar negeri harus menjadi prioritas utama negara, terutama di tengah situasi konflik bersenjata yang berpotensi meningkat sewaktu-waktu," tegas Yudha di Jakarta, Senin (20/4/2026).

Berdasarkan data Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, saat ini tercatat ada 934 WNI yang berada di Lebanon. Jumlah tersebut terdiri dari 178 warga sipil dan 756 personel TNI yang bertugas dalam misi perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).

Yudha menekankan pentingnya kesiapan rencana kontingensi (contingency plan) yang matang untuk mengantisipasi skenario terburuk. Menurutnya, konflik di Lebanon tidak hanya mengancam stabilitas kawasan, tetapi juga berdampak langsung pada peran Indonesia dalam misi perdamaian dunia.

“Saya mengapresiasi langkah cepat Kemlu dan perwakilan RI dalam memantau kondisi WNI. Namun, kewaspadaan harus terus ditingkatkan mengingat dinamika konflik yang sangat fluktuatif,” tambahnya.

Selain perlindungan fisik, Yudha juga mendorong pemerintah Indonesia untuk tetap agresif dalam diplomasi internasional. Indonesia diharapkan mampu menekan deeskalasi konflik melalui forum multilateral seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Komisi I DPR RI memastikan akan terus memantau perkembangan situasi di Lebanon secara berkala. "Indonesia harus konsisten mendorong penyelesaian damai dan memastikan keselamatan WNI tetap menjadi prioritas tertinggi dalam kebijakan luar negeri kita," pungkas Yudha. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

DPR RI mendesak Polri dan Komdigi bekerja sama dengan TikTok dan Meta untuk memblokir akun live streaming provokasi tawu...

news | 10:45 WIB

KPK menemukan dokumen dan bukti elektronik aliran uang suap pengurusan HGB Summarecon saat menggeledah rumah Dirjen ATR/...

news | 10:15 WIB

KBRI Moskow mengimbau WNI mewaspadai tawaran tentara bayaran di Rusia via jalur ilegal. Ketahui risiko pidana agen dan a...

news | 09:34 WIB

Presiden Prabowo Subianto berkelakar soal larangan berjoget dari pakar saat menghadiri puncak peringatan HUT ke-28 PAN d...

news | 08:15 WIB

Presiden Prabowo Subianto mewajibkan ekspor komoditas strategis melalui satu pintu BUMN guna mencegah laporan palsu dan ...

news | 07:15 WIB