Konflik Israel-Hizbullah Memanas, DPR RI Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan 934 WNI di Lebanon

Anggota Komisi I DPR Yudha Novanza Utama meminta pemerintah segera siapkan rencana darurat untuk lindungi 934 WNI di Lebanon akibat eskalasi konflik Israel-Hizbullah.

Elara | MataMata.com
Senin, 20 April 2026 | 10:30 WIB
Anggota Komisi I DPR RI Yudha Novanza Utama. ANTARA/HO-DPR

Anggota Komisi I DPR RI Yudha Novanza Utama. ANTARA/HO-DPR

Matamata.com - Anggota Komisi I DPR RI, Yudha Novanza Utama, mendesak pemerintah untuk memperkuat perlindungan bagi warga negara Indonesia (WNI) di Lebanon. Langkah antisipasi ini dinilai mendesak seiring meningkatnya eskalasi konflik bersenjata antara Israel dan Hizbullah.

"Keselamatan WNI di luar negeri harus menjadi prioritas utama negara, terutama di tengah situasi konflik bersenjata yang berpotensi meningkat sewaktu-waktu," tegas Yudha di Jakarta, Senin (20/4/2026).

Berdasarkan data Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, saat ini tercatat ada 934 WNI yang berada di Lebanon. Jumlah tersebut terdiri dari 178 warga sipil dan 756 personel TNI yang bertugas dalam misi perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).

Yudha menekankan pentingnya kesiapan rencana kontingensi (contingency plan) yang matang untuk mengantisipasi skenario terburuk. Menurutnya, konflik di Lebanon tidak hanya mengancam stabilitas kawasan, tetapi juga berdampak langsung pada peran Indonesia dalam misi perdamaian dunia.

“Saya mengapresiasi langkah cepat Kemlu dan perwakilan RI dalam memantau kondisi WNI. Namun, kewaspadaan harus terus ditingkatkan mengingat dinamika konflik yang sangat fluktuatif,” tambahnya.

Selain perlindungan fisik, Yudha juga mendorong pemerintah Indonesia untuk tetap agresif dalam diplomasi internasional. Indonesia diharapkan mampu menekan deeskalasi konflik melalui forum multilateral seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Komisi I DPR RI memastikan akan terus memantau perkembangan situasi di Lebanon secara berkala. "Indonesia harus konsisten mendorong penyelesaian damai dan memastikan keselamatan WNI tetap menjadi prioritas tertinggi dalam kebijakan luar negeri kita," pungkas Yudha. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Description: Komisi III DPR RI mengusulkan agar RUU Polri terbaru turut mengatur netralitas anggota aktif terhadap ormas...

news | 14:28 WIB

Ketua Fraksi Golkar DPR M. Sarmuji mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) transparan dalam penunjukan titik SPPG dan mengeva...

news | 14:24 WIB

KSP tegaskan komitmen selamatkan aset negara. Kepala KSP Dudung Abdurachman sebut Satgas PKH berhasil amankan aset & keu...

news | 14:21 WIB

Menteri HAM Natalius Pigai mengusulkan agar jabatan utama nonoperasional di Polri dapat diisi oleh sipil lewat revisi UU...

news | 12:51 WIB

Menkum Supratman Andi Agtas ingatkan ASN jangan main-main dengan layanan publik usai kasus korupsi Wamen Imigrasi Silmy ...

news | 12:45 WIB

Mendag Budi Santoso resmi merevisi aturan PMSE (Permendag 31/2023). Kini, pedagang online wajib punya izin usaha, dan fi...

news | 11:29 WIB

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra mendukung penuh KPK mengusut dugaan korupsi izin tinggal WNA Rp145,5 miliar yan...

news | 11:24 WIB

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pastikan tarif bus Transjabodetabek, termasuk rute Blok M - Bandara Soetta naik bulan...

news | 10:07 WIB

Mensos Saifullah Yusuf memberikan peringatan keras bahwa korupsi akan dikejar sampai pensiun. Kemensos kini menonaktifka...

news | 08:15 WIB

Mendagri Tito Karnavian dan Menteri PKP Maruarar Sirait meninjau langsung program bedah rumah (BSPS) di Bantul. Pemerint...

news | 07:15 WIB