Transaksi Kripto Tembus Rp49,57 Triliun di Mei 2025, OJK Catat Lonjakan Pengguna

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa nilai transaksi aset kripto sepanjang Mei 2025 mencapai Rp49,57 triliun. Angka ini menunjukkan lonjakan signifikan dibandingkan bulan sebelumnya, yakni April 2025, yang mencatat transaksi senilai Rp35,61

Elara | MataMata.com
Selasa, 08 Juli 2025 | 19:00 WIB
Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK Hasan Fawzi dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RKDB) Juni 2025 di Jakarta, Selasa (8/7/2025). ANTARA/Rizka Khaerunnisa

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK Hasan Fawzi dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RKDB) Juni 2025 di Jakarta, Selasa (8/7/2025). ANTARA/Rizka Khaerunnisa

Matamata.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa nilai transaksi aset kripto sepanjang Mei 2025 mencapai Rp49,57 triliun. Angka ini menunjukkan lonjakan signifikan dibandingkan bulan sebelumnya, yakni April 2025, yang mencatat transaksi senilai Rp35,61 triliun.

Jumlah konsumen aset kripto pun turut meningkat. Per Mei 2025, total pengguna tercatat sebanyak 14,78 juta, naik dari 14,16 juta pada April 2025.

“Hal ini menunjukkan kepercayaan konsumen dan kondisi pasar yang tetap terjaga baik,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK, Hasan Fawzi, dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RKDB) Juni 2025 di Jakarta, Selasa.

OJK juga mencatat ada 1.153 aset kripto yang dapat diperdagangkan hingga Juni 2025. Selain itu, telah diterbitkan izin bagi 23 entitas yang berperan dalam ekosistem perdagangan aset kripto, terdiri dari satu bursa kripto, satu lembaga kliring, satu pengelola tempat penyimpanan, serta 20 pedagang aset kripto. Sebanyak 10 calon pedagang lainnya masih dalam proses perizinan.

Di sektor Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), sebanyak 47 penyelenggara telah mengajukan pendaftaran ke OJK hingga Juni 2025. Dari jumlah tersebut, 30 penyelenggara telah resmi berstatus terdaftar—terdiri atas 10 Pemeringkat Kredit Alternatif (PKA) dan 20 Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan (PAJK).

Penetapan ini sekaligus menandai berakhirnya proses pendaftaran untuk model bisnis PKA dan PAJK yang sebelumnya telah melewati tahap sandbox OJK. Kini, sesuai dengan POJK Nomor 29 Tahun 2024 dan POJK Nomor 4 Tahun 2025, calon penyelenggara PKA dan PAJK dapat langsung mengajukan perizinan.

Perubahan regulasi ini disebut sebagai bentuk komitmen OJK untuk meningkatkan efisiensi perizinan dan mempercepat inovasi teknologi di sektor jasa keuangan.

Per Mei 2025, penyelenggara ITSK yang telah terdaftar menjalin 987 kemitraan dengan lembaga jasa keuangan dari berbagai sektor, termasuk perbankan, pembiayaan, asuransi, sekuritas, fintech lending, keuangan mikro, pegadaian, serta penyedia teknologi informasi dan sumber data.

Dalam periode yang sama, PAJK mencatat transaksi senilai Rp2,14 triliun yang disetujui mitra, dengan total pengguna sebanyak 928.396 orang yang tersebar di seluruh Indonesia. Sementara itu, PKA mencatat permintaan data skor kredit (total hit) sebanyak 26,37 juta kali.

“Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran layanan dari penyelenggara ITSK telah berkontribusi dalam peningkatan pendalaman pasar di sektor jasa keuangan, serta meningkatkan aksesibilitas dan inklusi pemanfaatan produk dan layanan pembiayaan jasa keuangan,” ungkap Hasan.

Baca Juga: KPK Buka Peluang Sita Aset Kripto Tersangka Adjie di Platform PINTU

Tingginya minat terhadap sandbox juga tampak dari 205 permintaan konsultasi yang diterima OJK hingga Juni 2025. Dari jumlah tersebut, 119 pihak telah menyerahkan formulir konsultasi dan 113 di antaranya sudah menjalani proses konsultasi.

OJK telah menerima 18 permohonan untuk menjadi peserta sandbox, dan menyetujui delapan di antaranya—terdiri dari tujuh penyelenggara dengan model bisnis aset keuangan digital dan aset kripto (AKD-AK), serta satu penyelenggara dengan model bisnis pendukung pasar. Saat ini, empat permohonan lainnya masih dalam tahap evaluasi. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah upaya pemenuhan hak dasar warga, bukan p...

news | 14:32 WIB

BPP HIPMI siap menjadi jembatan investasi dan transfer teknologi antara pengusaha muda Indonesia dengan Jerman menyusul ...

news | 10:55 WIB

China mendukung penuh kesepakatan damai tahap pertama antara AS dan Iran yang berujung pada pembukaan kembali Selat Horm...

news | 10:00 WIB

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono membantah kabur saat dialog di UGM berakhir ricuh. Ia mengaku sempat dilempar botol hi...

news | 09:15 WIB

Ketua MK Suhartoyo menegaskan putusan gugatan dana pendidikan untuk Program Makan Bergizi Gratis target rampung Juli 202...

news | 08:30 WIB

Pemerintah tetapkan pagu indikatif Kementerian ESDM tahun anggaran 2027 sebesar Rp27,33 triliun. Simak rincian alokasi p...

news | 07:00 WIB

Jubir Kementerian ESDM Dwi Anggia angkat bicara terkait hoaks yang mencatut namanya soal kenaikan harga Pertamax dan Sol...

news | 06:00 WIB

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengusulkan anggaran Rp815,56 miliar dalam RAPBN 2027 untuk program kompor listrik demi me...

news | 17:24 WIB

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sukses menggagalkan 11.542 penindakan barang ilegal senilai Rp7,71 triliun hing...

news | 17:21 WIB

Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani menyebut koreksi IHSG hingga 40 persen membuat harga saham emiten RI sangat murah da...

news | 17:13 WIB