KPK Geledah Rumah Dinas Plt Gubernur Riau Terkait Penyidikan Kasus Abdul Wahid

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah dinas Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, Sofyan Franyata Hariyanto (SFH).

Elara | MataMata.com
Senin, 15 Desember 2025 | 14:15 WIB
KPK Geledah Rumah Dinas Plt Gubernur Riau Terkait Penyidikan Kasus Abdul Wahid

KPK Geledah Rumah Dinas Plt Gubernur Riau Terkait Penyidikan Kasus Abdul Wahid

matamata.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah dinas Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, Sofyan Franyata Hariyanto (SFH).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya kegiatan tersebut. “Benar, tim sedang melakukan giat penggeledahan di rumah dinas SFH selaku Plt. Gubernur Riau,” ujarnya kepada jurnalis di Jakarta, Senin.

Menurut Budi, penggeledahan itu berkaitan dengan proses penyidikan perkara yang menjerat mantan Gubernur Riau, Abdul Wahid (AW). “Penggeledahan terkait penyidikan perkara dugaan tindak pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, yang bermula dari kegiatan tertangkap tangan pada awal November lalu,” jelasnya.

Sebelumnya, pada 3 November 2025, KPK mengonfirmasi telah menangkap Gubernur Riau Abdul Wahid bersama delapan orang lainnya dalam operasi tangkap tangan (OTT). Sehari berselang, tepatnya 4 November 2025, KPK juga mengumumkan bahwa Tenaga Ahli Gubernur Riau, Dani M. Nursalam, menyerahkan diri kepada lembaga antirasuah tersebut.

Pada tanggal yang sama, KPK menyatakan telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka pasca-OTT, meski belum memerinci identitasnya kepada publik.

Selanjutnya, pada 5 November 2025, KPK secara resmi menetapkan Abdul Wahid (AW), Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP) Riau M. Arief Setiawan (MAS), serta Tenaga Ahli Gubernur Riau Dani M. Nursalam (DAN) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2025. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Sebanyak 1.200 personel gabungan dikerahkan amankan sidang pencemaran nama baik Roy Suryo di PN Jaktim yang dihadiri Jok...

news | 10:00 WIB

Pakar UIN Rulli Nasrullah mendorong pembentukan lembaga independen pengawas penyadapan pascaisus dugaan penyadapan ilega...

news | 09:35 WIB

Menteri HAM Natalius Pigai mendesak Polri mengusut tuntas kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yan...

news | 17:30 WIB

Relawan Arus Bawah Prabowo (ABP) sebut gelombang narasi dukungan untuk Presiden Prabowo di media sosial sebagai bentuk b...

news | 16:54 WIB

Istana Kepresidenan menunggu hasil penyidikan Bareskrim Polri terkait dalang penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan se...

news | 15:00 WIB