Kemkomdigi Ajukan Tambahan Anggaran Rp12,6 Triliun untuk Dorong Transformasi Digital 2026

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp12,6 triliun untuk mendukung pelaksanaan program prioritas pada tahun anggaran 2026. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di komp

Elara | MataMata.com
Selasa, 08 Juli 2025 | 11:15 WIB
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menghadiri rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (7/7/2025). (ANTARA/HO-Kementerian Komunikasi dan Digital)

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menghadiri rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (7/7/2025). (ANTARA/HO-Kementerian Komunikasi dan Digital)

Matamata.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp12,6 triliun untuk mendukung pelaksanaan program prioritas pada tahun anggaran 2026. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Senin (7/7).

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menjelaskan bahwa penambahan ini diperlukan agar kementerian dapat merealisasikan sejumlah program strategis yang telah direncanakan.

“Untuk mendukung pelaksanaan program-program prioritas, kami membutuhkan tambahan anggaran dari pagu indikatif Kemkomdigi Tahun Anggaran 2026,” ujar Meutya dalam keterangan persnya di Jakarta, Selasa (8/7).

Pagu indikatif anggaran tahun 2026 yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar Rp7,75 triliun, dinilai belum mencukupi untuk membiayai pembangunan akses internet di wilayah Papua, menjamin kelangsungan Pusat Data Nasional (PDN), serta mempercepat pengembangan teknologi kecerdasan artifisial (AI) sebagai bagian dari agenda transformasi digital nasional.

Meutya menegaskan bahwa ketiga sektor tersebut merupakan bagian penting dalam mewujudkan pemerataan digital dan mendorong daya saing Indonesia di tingkat global.

Tambahan anggaran itu nantinya akan dialokasikan untuk mendukung program penguatan infrastruktur, pengembangan ekosistem digital, pengamanan ruang digital, serta peningkatan komunikasi publik dan dukungan manajemen.

“Program-program ini ditujukan untuk mewujudkan konektivitas digital yang inklusif, ekosistem digital yang memberdayakan, serta ruang digital yang aman dan berdaulat,” jelas Meutya.

Dalam kesempatan yang sama, Meutya juga melaporkan bahwa Kemkomdigi memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.

Ia menyatakan komitmen Kemkomdigi untuk terus menjalankan rekomendasi BPK agar predikat tersebut dapat dipertahankan.

Lebih lanjut, Meutya menyampaikan bahwa hingga 4 Juli 2025, Kemkomdigi mencatatkan kontribusi sebesar Rp8,66 triliun sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP), menjadikannya sebagai kementerian/lembaga dengan kontribusi PNBP tertinggi pada kuartal pertama 2025.

Baca Juga: Indonesia Resmi Gabung BRICS, Seskab: Ini Sejarah Baru Diplomasi Global

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Pemerintah resmi mengimbau penundaan keberangkatan umrah akibat konflik di Timur Tengah. Simak penjelasan Wamen Haji Dah...

news | 07:00 WIB

Prof. Quraish Shihab memanjatkan doa khusus untuk Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Nuzulul Qur'an di Istana Ne...

news | 06:00 WIB

Gubernur DKI Pramono Anung resmi menghentikan praktik open dumping di Zona 4A TPST Bantargebang menyusul instruksi Mente...

news | 15:41 WIB

Mendiktisaintek Brian Yuliarto dorong percepatan hilirisasi riset kampus di bidang pangan dan energi guna hadapi dampak ...

news | 15:06 WIB

Menko Pangan Zulkifli Hasan tinjau MBG di Jepara. Distribusi sekolah umum capai 97%, sementara madrasah ditargetkan tunt...

news | 14:58 WIB

Kejagung sita dokumen dari kantor Ombudsman RI dan rumah Yeka Hendra Fatika terkait dugaan perintangan penyidikan kasus ...

news | 12:30 WIB

Ketua Umum DMI Jusuf Kalla (JK) menegaskan masjid harus jadi pusat peradaban, penguatan ekonomi, dan penguasaan teknolog...

news | 11:30 WIB

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni desak Polri dan BNN usut tuntas peredaran Tramadol di Jakarta Timur menyusul ak...

news | 10:30 WIB

Presiden Vladimir Putin menyatakan bahwa Rusia terus meningkatkan pasokan minyak dan gas kepada mitra-mitra yang dinilai...

news | 09:00 WIB

Pemerintah Irak kembali menegaskan penolakan keras terhadap penggunaan wilayah kedaulatannya sebagai lokasi peluncuran s...

news | 08:15 WIB