Badan Gizi Nasional Klarifikasi Alokasi Dana MBG Rp500 Juta Per 12 Hari Per Satuan Pelayanan

BGN meluruskan alokasi dana Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp500 juta per SPPG untuk periode 12 hari. Dana disalurkan langsung tanpa perantara Pemda.

Elara | MataMata.com
Sabtu, 28 Februari 2026 | 14:11 WIB
Arsip - Guru membagikan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menu berbuka puasa di SD Negeri 17 Satu Atap (Satap), Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo, Jumat (27/2/2026). . ANTARA FOTO/Adiwinata Solihin

Arsip - Guru membagikan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menu berbuka puasa di SD Negeri 17 Satu Atap (Satap), Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo, Jumat (27/2/2026). . ANTARA FOTO/Adiwinata Solihin

Matamata.com - Badan Gizi Nasional (BGN) merilis pembaruan data terkait periode alokasi dana Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil untuk meluruskan informasi yang beredar di masyarakat mengenai penyaluran anggaran program unggulan tersebut.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menegaskan bahwa setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menerima alokasi dana sekitar Rp500 juta untuk masa pelaksanaan 12 hari.

"Dalam rangka transparansi dan akurasi informasi publik, kami sampaikan bahwa setiap SPPG menerima alokasi sekitar Rp500 juta per dua belas hari," ujar Khairul Hidayati di Jakarta, Sabtu (28/2/2026).

Pernyataan ini sekaligus mengoreksi pemberitahuan sebelumnya yang memuat kesalahan mengenai periode alokasi dana. BGN memandang perlu melakukan klarifikasi agar publik mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Potong Jalur Birokrasi Mengenai mekanisme penyaluran, Khairul menjelaskan bahwa dana tersebut ditransfer langsung ke masing-masing SPPG tanpa melalui perantara pemerintah daerah. Skema direct transfer ini bertujuan agar dana BGN dapat segera berperan sebagai penggerak ekonomi lokal secara merata.

"Peredaran dana ini memberi kepastian pasar bagi produk lokal yang digunakan dalam MBG. Hal ini berdampak positif pada sektor produksi, termasuk peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) yang kini rata-rata mencapai 125," tambahnya.

BGN optimistis peningkatan NTP ini akan memberi ruang lebih bagi para petani untuk melakukan investasi sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga di pedesaan.

Melalui klarifikasi ini, BGN menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas data dan transparansi dalam pelaksanaan program nasional demi pemenuhan gizi masyarakat yang lebih baik. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Gubernur Jatim Khofifah dan Gubernur Malut Sherly Tjoanda bahas penguatan SPBE, manajemen ASN, hingga optimalisasi Tol L...

news | 14:15 WIB

Survei terbaru Gallup mengungkap 57% warga AS dukung kemerdekaan Palestina. Simpati terhadap Israel di kalangan Republik...

news | 12:00 WIB

KPK duga korupsi di Ditjen Bea Cukai melibatkan perintah atasan secara berjenjang. Temuan uang Rp5 miliar di safe house ...

news | 09:15 WIB

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengungkap realisasi kredit UMKM 2025 baru 19,4%, jauh dari target RPJMN. Simak detail ke...

news | 07:15 WIB

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendorong DPR RI untuk segera memprioritaskan pembahasan Rancangan Undang-Unda...

news | 16:03 WIB

Kementerian Sosial (Kemensos) berkomitmen penuh menindaklanjuti laporan memilukan mengenai dugaan kekerasan yang dialami...

news | 15:50 WIB

Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Sakti Wahyu Trenggono, meluapkan kemarahannya saat meninjau infrastruktur Kampung N...

news | 15:15 WIB

Anggota Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas, mendesak agar proses hukum terhadap Fandi Ramadhan, anak buah kapal (ABK) y...

news | 14:15 WIB

Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, mengkritik keras narasi yang memisahkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari ...

news | 13:15 WIB

Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menegaskan bahwa perjanjian dagang resiprokal antara Republik Indon...

news | 12:00 WIB