Wakil Ketua DPRD DKI: Fokus Anggaran 2025 Harus Prioritaskan Kebutuhan Dasar Warga

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino menegaskan bahwa kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi titik fokus utama dalam pembahasan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Elara | MataMata.com
Sabtu, 05 Juli 2025 | 11:15 WIB
Arsip foto - Seorang anak berjalan di pinggir proyek normalisasi Kali Ciliwung di Rawajati, Jakarta, Kamis (23/1/2025). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi AdhaYU

Arsip foto - Seorang anak berjalan di pinggir proyek normalisasi Kali Ciliwung di Rawajati, Jakarta, Kamis (23/1/2025). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi AdhaYU

Matamata.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino menegaskan bahwa kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi titik fokus utama dalam pembahasan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025.

"Fokus kita pada skala prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan dasar warga. Program yang tidak relevan, penyerapannya rendah atau berdampak kecil, harus ditangguhkan," ujar Wibi di Jakarta, Jumat (5/7).

Ia menekankan bahwa perubahan KUA-PPAS tidak boleh dipandang sebagai sekadar proses teknis dalam penyusunan anggaran. Sebaliknya, proses tersebut harus dimaknai sebagai momentum untuk mengevaluasi dan memperbaiki arah kebijakan prioritas Pemprov DKI Jakarta.

Wibi juga mendorong agar seluruh komisi di DPRD DKI melakukan pembahasan anggaran secara lebih maksimal, guna memastikan bahwa kebutuhan esensial masyarakat terpenuhi.

"Ini bukan sekadar bicara tentang angka dan pos belanja, tapi tentang menyambut arah pembangunan Jakarta ke depan, terutama dalam menjawab dinamika kebutuhan warga yang berubah sangat cepat," ucapnya.

Ia menyoroti pentingnya alokasi anggaran pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, penanggulangan banjir, dan pemulihan ekonomi. Menurutnya, setiap penggunaan anggaran harus tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Kita kawal bersama agar perubahan ini tidak sekadar prosedural, tapi benar-benar bermakna untuk rakyat Jakarta," tandasnya. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menteri Perdagangan Budi Santoso siapkan 3 Permendag baru untuk ekspor CPO, batu bara, dan ferroalloy. Mulai 1 Januari 2...

news | 15:18 WIB

IHSG hari ini ambles lebih dari 4 persen ke level 5.694. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tegaskan pemerintah tak siapkan int...

news | 14:18 WIB

Presiden ke-6 RI SBY menegaskan dalam Asia Grassroots Forum 2026 bahwa UMKM adalah agenda ekonomi strategis dan tameng u...

news | 13:41 WIB

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menemui Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta di Dili untuk mematangkan rencana kunjungan ...

news | 13:15 WIB

KPK menduga Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim menerima aliran uang pemerasan pengurusan KITAS/KITAP ratusan ...

news | 11:57 WIB

Istana angkat bicara terkait penahanan Wamen Imipas Silmy Karim oleh KPK dan penetapan tersangka eks pimpinan BGN oleh K...

news | 10:45 WIB

KPK resmi menahan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim terkait kasus dugaan korupsi pengurusan...

news | 09:19 WIB

Presiden Prabowo Subianto panggil BPKP dan PPATK setelah mencium indikasi penyelewengan oleh pimpinan di Badan Gizi Nasi...

news | 08:26 WIB

Eks Wamenaker Immanuel Noel Ebenezer menghadapi sidang vonis kasus dugaan pemerasan sertifikat K3 dan gratifikasi di PN ...

news | 07:15 WIB

Anggota DPR RI Yan Mandenas meminta Kepala BGN baru Nanik S. Deyang fokus benahi distribusi dan kualitas program Makan B...

news | 06:00 WIB