Wakil Ketua DPRD DKI: Fokus Anggaran 2025 Harus Prioritaskan Kebutuhan Dasar Warga

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino menegaskan bahwa kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi titik fokus utama dalam pembahasan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Elara | MataMata.com
Sabtu, 05 Juli 2025 | 11:15 WIB
Arsip foto - Seorang anak berjalan di pinggir proyek normalisasi Kali Ciliwung di Rawajati, Jakarta, Kamis (23/1/2025). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi AdhaYU

Arsip foto - Seorang anak berjalan di pinggir proyek normalisasi Kali Ciliwung di Rawajati, Jakarta, Kamis (23/1/2025). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi AdhaYU

Matamata.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino menegaskan bahwa kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi titik fokus utama dalam pembahasan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025.

"Fokus kita pada skala prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan dasar warga. Program yang tidak relevan, penyerapannya rendah atau berdampak kecil, harus ditangguhkan," ujar Wibi di Jakarta, Jumat (5/7).

Ia menekankan bahwa perubahan KUA-PPAS tidak boleh dipandang sebagai sekadar proses teknis dalam penyusunan anggaran. Sebaliknya, proses tersebut harus dimaknai sebagai momentum untuk mengevaluasi dan memperbaiki arah kebijakan prioritas Pemprov DKI Jakarta.

Wibi juga mendorong agar seluruh komisi di DPRD DKI melakukan pembahasan anggaran secara lebih maksimal, guna memastikan bahwa kebutuhan esensial masyarakat terpenuhi.

"Ini bukan sekadar bicara tentang angka dan pos belanja, tapi tentang menyambut arah pembangunan Jakarta ke depan, terutama dalam menjawab dinamika kebutuhan warga yang berubah sangat cepat," ucapnya.

Ia menyoroti pentingnya alokasi anggaran pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, penanggulangan banjir, dan pemulihan ekonomi. Menurutnya, setiap penggunaan anggaran harus tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Kita kawal bersama agar perubahan ini tidak sekadar prosedural, tapi benar-benar bermakna untuk rakyat Jakarta," tandasnya. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Dua kapal tanker Pertamina terjebak di Selat Hormuz akibat konflik Iran-AS. Pemerintah Indonesia intensifkan negosiasi d...

news | 15:00 WIB

BRIN kembangkan Inacell, material MCC dari limbah tandan kosong sawit untuk industri farmasi & pangan. Solusi ramah ling...

news | 14:15 WIB

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman puji hakim PN Batam yang tak vonis mati ABK pembawa 2 ton sabu, sebut hakim sudah ...

news | 13:30 WIB

Kabar baik untuk guru madrasah! Kemenag mulai cairkan TPG secara bertahap pekan ini. Simak jadwal penerbitan SKAKPT taha...

news | 12:00 WIB

Komisi Reformasi Polri siapkan rekomendasi besar untuk Presiden Prabowo, mulai dari revisi 32 regulasi internal hingga e...

news | 11:15 WIB

Gus Yahya dan Nusron Wahid beberkan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mendamaikan konflik Timur Tengah melalui ja...

news | 10:00 WIB

Menaker Yassierli tegaskan THR dan BHR 2026 wajib dibayar tepat waktu. Cek di sini lokasi posko aduan, nomor WhatsApp, d...

news | 09:30 WIB

Presiden Prabowo Subianto berdiskusi 3 jam dengan pimpinan NU, Muhammadiyah, dan MUI membahas ancaman geopolitik global ...

news | 08:15 WIB

Presiden Prabowo Subianto kumpulkan tokoh PBNU, Muhammadiyah, dan MUI di Istana Negara untuk bahas stabilitas nasional d...

news | 07:00 WIB

Menkop Ferry Juliantono menegaskan program Kopdes Merah Putih adalah kunci eksistensi koperasi Indonesia di tengah arus ...

news | 06:15 WIB