Wakil Ketua DPRD DKI: Fokus Anggaran 2025 Harus Prioritaskan Kebutuhan Dasar Warga

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino menegaskan bahwa kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi titik fokus utama dalam pembahasan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Elara | MataMata.com
Sabtu, 05 Juli 2025 | 11:15 WIB
Arsip foto - Seorang anak berjalan di pinggir proyek normalisasi Kali Ciliwung di Rawajati, Jakarta, Kamis (23/1/2025). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi AdhaYU

Arsip foto - Seorang anak berjalan di pinggir proyek normalisasi Kali Ciliwung di Rawajati, Jakarta, Kamis (23/1/2025). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi AdhaYU

Matamata.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino menegaskan bahwa kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi titik fokus utama dalam pembahasan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025.

"Fokus kita pada skala prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan dasar warga. Program yang tidak relevan, penyerapannya rendah atau berdampak kecil, harus ditangguhkan," ujar Wibi di Jakarta, Jumat (5/7).

Ia menekankan bahwa perubahan KUA-PPAS tidak boleh dipandang sebagai sekadar proses teknis dalam penyusunan anggaran. Sebaliknya, proses tersebut harus dimaknai sebagai momentum untuk mengevaluasi dan memperbaiki arah kebijakan prioritas Pemprov DKI Jakarta.

Wibi juga mendorong agar seluruh komisi di DPRD DKI melakukan pembahasan anggaran secara lebih maksimal, guna memastikan bahwa kebutuhan esensial masyarakat terpenuhi.

"Ini bukan sekadar bicara tentang angka dan pos belanja, tapi tentang menyambut arah pembangunan Jakarta ke depan, terutama dalam menjawab dinamika kebutuhan warga yang berubah sangat cepat," ucapnya.

Ia menyoroti pentingnya alokasi anggaran pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, penanggulangan banjir, dan pemulihan ekonomi. Menurutnya, setiap penggunaan anggaran harus tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Kita kawal bersama agar perubahan ini tidak sekadar prosedural, tapi benar-benar bermakna untuk rakyat Jakarta," tandasnya. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menekankan pentingnya penyediaan layanan pemulihan trauma bagi korban ben...

news | 09:15 WIB

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir meminta Perkumpulan Besar Padel Indonesia (PBPI) untuk segera menyiap...

news | 08:15 WIB

PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) memastikan ketersediaan BBM dan LPG...

news | 07:00 WIB

Ketua MPR RI Ahmad Muzani terlihat memasuki kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa sore untuk menemui Presiden...

news | 06:00 WIB

Sebanyak 280 pengemudi becak di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, menerima bantuan becak listrik dari Presiden Prabowo Su...

news | 16:15 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan menindaklanjuti informasi mengenai dugaan aliran uang dari mantan Bup...

news | 15:15 WIB

Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Aceh mendapatkan tambah...

news | 14:00 WIB

Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi mengusulkan perubahan kebijakan pemanfaatan kapal asing hasil ...

news | 13:00 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah mengirimkan surat panggilan kepada mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwa...

news | 12:05 WIB

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat sebanyak 6.334 penyelenggara, yang terdiri dari perusahaan hingga kement...

news | 10:30 WIB