Wakil Ketua DPRD DKI: Fokus Anggaran 2025 Harus Prioritaskan Kebutuhan Dasar Warga

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino menegaskan bahwa kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi titik fokus utama dalam pembahasan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Elara | MataMata.com
Sabtu, 05 Juli 2025 | 11:15 WIB
Arsip foto - Seorang anak berjalan di pinggir proyek normalisasi Kali Ciliwung di Rawajati, Jakarta, Kamis (23/1/2025). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi AdhaYU

Arsip foto - Seorang anak berjalan di pinggir proyek normalisasi Kali Ciliwung di Rawajati, Jakarta, Kamis (23/1/2025). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi AdhaYU

Matamata.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino menegaskan bahwa kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi titik fokus utama dalam pembahasan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025.

"Fokus kita pada skala prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan dasar warga. Program yang tidak relevan, penyerapannya rendah atau berdampak kecil, harus ditangguhkan," ujar Wibi di Jakarta, Jumat (5/7).

Ia menekankan bahwa perubahan KUA-PPAS tidak boleh dipandang sebagai sekadar proses teknis dalam penyusunan anggaran. Sebaliknya, proses tersebut harus dimaknai sebagai momentum untuk mengevaluasi dan memperbaiki arah kebijakan prioritas Pemprov DKI Jakarta.

Wibi juga mendorong agar seluruh komisi di DPRD DKI melakukan pembahasan anggaran secara lebih maksimal, guna memastikan bahwa kebutuhan esensial masyarakat terpenuhi.

"Ini bukan sekadar bicara tentang angka dan pos belanja, tapi tentang menyambut arah pembangunan Jakarta ke depan, terutama dalam menjawab dinamika kebutuhan warga yang berubah sangat cepat," ucapnya.

Ia menyoroti pentingnya alokasi anggaran pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, penanggulangan banjir, dan pemulihan ekonomi. Menurutnya, setiap penggunaan anggaran harus tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Kita kawal bersama agar perubahan ini tidak sekadar prosedural, tapi benar-benar bermakna untuk rakyat Jakarta," tandasnya. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Presiden Prabowo Subianto pimpin rapat terbatas bahas rencana geostrategi Indonesia bersama pimpinan TNI di Istana Merde...

news | 21:29 WIB

Partai Gema Bangsa resmi deklarasi dan menyatakan dukungan untuk Prabowo Subianto di Pilpres 2029. Simak alasan Ketum Ah...

news | 21:25 WIB

Pemerintah China mengecam keras kesepakatan dagang terbaru antara Amerika Serikat dan Taiwan....

news | 14:15 WIB

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengungkapkan bahwa sebanyak 33,2 persen dari total petugas haji tahun 1447 H/2026...

news | 13:00 WIB

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa pendidikan dan pelatihan (diklat) ca...

news | 12:00 WIB

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, meyakini keberadaan Sekolah Rakyat (SR) berbasis asrama menjadi instrumen...

news | 11:00 WIB

Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menegaskan komitmen pemerintah untuk merevitalisasi Museum Situs Pasir Angin di Ka...

news | 10:15 WIB

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa negara akan memberikan gaji kepada para petani melalui s...

news | 09:15 WIB

Uni Eropa mendesak Israel untuk segera menghentikan proyek permukiman E1 di wilayah pendudukan Tepi Barat....

news | 08:00 WIB

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memastikan akan mengoptimalkan penggunaan kanal Kawal Haji untuk menampung seluruh...

news | 07:00 WIB