Menteri PKP Desak PPN 0 Persen untuk Rumah Rp2 M ke Bawah Tetap Dilanjutkan

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengirimkan surat resmi kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati guna meminta kelanjutan kebijakan PPN 0 persen untuk pembelian rumah senilai maksimal Rp2 miliar.

Elara | MataMata.com
Rabu, 02 Juli 2025 | 08:15 WIB
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara). ANTARA/Aji Cakti

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara). ANTARA/Aji Cakti

Matamata.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengirimkan surat resmi kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati guna meminta kelanjutan kebijakan PPN 0 persen untuk pembelian rumah senilai maksimal Rp2 miliar.

"Doakan, saya sudah kirim surat ke Ibu Sri Mulyani supaya PPN 0 persen tetap berlanjut," ujar Maruarar saat ditemui di Jakarta, Selasa (2/7).

Pengajuan tersebut, menurutnya, berdasarkan aspirasi yang disampaikan oleh para pengembang dan konsumen kepada Kementerian PKP. Surat itu telah dikirim sekitar sepekan lalu.

Kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah (PPN-DTP) sendiri memberikan insentif bagi masyarakat dengan menghapus beban PPN pada rumah tertentu, sehingga harga menjadi lebih terjangkau.

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13 Tahun 2025 dan merupakan lanjutan dari kebijakan serupa pada 2023 dan 2024.

Sebagai ilustrasi, pembelian rumah seharga Rp2 miliar pada Februari 2025 tidak akan dikenakan PPN sebesar Rp220 juta karena ditanggung pemerintah. Namun, untuk rumah seharga Rp2,5 miliar, PPN hanya dikenakan atas selisih Rp500 juta, yaitu sekitar Rp55 juta.

Kebijakan ini dinilai mampu meringankan beban masyarakat kelas menengah yang ingin memiliki rumah di tengah tekanan daya beli akibat situasi ekonomi. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Jawa Tengah, Sai...

news | 15:15 WIB

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menilai keberadaan Sekolah Garuda memiliki peran strategis dala...

news | 14:17 WIB

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa pihaknya akan menghentikan sementara operasional Satua...

news | 13:15 WIB

Indonesia berhasil mengekspor 206,7 ribu ton kopi sepanjang semester pertama tahun 2025 ke berbagai negara, seperti Amer...

news | 12:15 WIB

Perum Bulog mengirim sebanyak 270 ton beras ke Ternate, Maluku Utara, sebagai langkah cepat untuk menjaga ketersediaan c...

news | 11:15 WIB

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengimbau para calon peserta program Magang Nasional untuk tidak terburu-bur...

news | 10:30 WIB

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas belanja serta memperbaiki ...

news | 09:15 WIB

Pemerintah Malaysia menyampaikan rasa duka mendalam atas tragedi ambruknya gedung Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarj...

news | 08:15 WIB

Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang juga Gubernur Jambi, Al Haris, mengungkapkan berbagai ...

news | 07:00 WIB

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang Percepatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene San...

news | 17:00 WIB