KPAI Desak DPR Segera Bahas RUU Pengasuhan Anak, Soroti 25 Kasus Filisida Sepanjang 2025

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendorong DPR RI untuk segera memprioritaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengasuhan Anak. Desakan ini menyusul kasus tragis tewasnya NS (12), seorang anak di Sukabumi, Jawa Barat, yang d

Elara | MataMata.com
Jum'at, 27 Februari 2026 | 16:03 WIB
Wakil Ketua KPAI Jasra Putra (kedua kiri) pada jumpa pers usai mendampingi Lisna, ibu kandung NS, anak laki-laki yang diduga tewas dianiaya oleh ibu tirinya, mengajukan perlindungan ke Kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta Timur, Jumat (27/2/2026). ANTARA/Fath Putra Mulya

Wakil Ketua KPAI Jasra Putra (kedua kiri) pada jumpa pers usai mendampingi Lisna, ibu kandung NS, anak laki-laki yang diduga tewas dianiaya oleh ibu tirinya, mengajukan perlindungan ke Kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta Timur, Jumat (27/2/2026). ANTARA/Fath Putra Mulya

Matamata.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendorong DPR RI untuk segera memprioritaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengasuhan Anak. Desakan ini menyusul kasus tragis tewasnya NS (12), seorang anak di Sukabumi, Jawa Barat, yang diduga dianiaya hingga tewas oleh ibu tirinya.

Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, menegaskan bahwa regulasi ini sangat mendesak agar penanganan masalah anak tidak selalu bersifat reaktif. "Kami terus mengingatkan agar RUU Pengasuhan segera dibahas DPR.

Jangan sampai kita terlambat, sudah terjadi baru kita bergerak," ujar Jasra dalam jumpa pers di Kantor LPSK, Jakarta Timur, Jumat (27/2).

Kasus NS menjadi pemantik diskusi publik setelah bocah malang tersebut ditemukan meninggal dengan luka lebam dan luka bakar saat sedang libur pesantren di kediamannya, Jampang Kulon. Polres Sukabumi telah menetapkan ibu tiri korban, Teni Ridha Shi (47), sebagai tersangka.

Fenomena Gunung Es KPAI mencatat kasus pembunuhan anak oleh orang terdekat atau filisida telah mencapai angka yang mengkhawatirkan. Sepanjang tahun 2025, tercatat ada sedikitnya 25 kasus filisida yang dilaporkan ke KPAI.

"Saya kira ini adalah fenomena gunung es yang harus menjadi kewaspadaan kita. Betapa orang terdekat ternyata tidak menjamin keamanan bagi anak-anak kita," tutur Jasra.

Sebagai langkah jangka pendek, KPAI meminta kepolisian menerapkan pasal berlapis terhadap pelaku. Mengingat pelaku adalah orang terdekat korban, KPAI mendorong adanya pemberatan hukuman sepertiga dari ancaman pidana dasar guna memberikan rasa keadilan.

Teror terhadap Ibu Kandung Selain masalah regulasi, KPAI mendampingi Lisna, ibu kandung NS, untuk mengajukan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Lisna dilaporkan mengalami serangkaian teror melalui pesan singkat dan telepon setelah ia bersuara terkait kematian anaknya dan melaporkan mantan suaminya atas dugaan penelantaran.

Peneror mendesak Lisna agar diam dan tidak mencampuri penyidikan. KPAI menegaskan perlindungan terhadap Lisna krusial agar kasus ini bisa terungkap secara terang benderang.

Baca Juga: Gus Ipul Janji Sisir 'Manusia Tak Terlihat', Respons Dugaan Kekerasan di Panti Disabilitas Mental

"Perlindungan ini penting untuk mengungkap siapa saja pelakunya, apakah memang hanya ibu tiri atau ada pihak lain yang terlibat," pungkas Jasra. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menteri Perdagangan Budi Santoso siapkan 3 Permendag baru untuk ekspor CPO, batu bara, dan ferroalloy. Mulai 1 Januari 2...

news | 15:18 WIB

IHSG hari ini ambles lebih dari 4 persen ke level 5.694. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tegaskan pemerintah tak siapkan int...

news | 14:18 WIB

Presiden ke-6 RI SBY menegaskan dalam Asia Grassroots Forum 2026 bahwa UMKM adalah agenda ekonomi strategis dan tameng u...

news | 13:41 WIB

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menemui Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta di Dili untuk mematangkan rencana kunjungan ...

news | 13:15 WIB

KPK menduga Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim menerima aliran uang pemerasan pengurusan KITAS/KITAP ratusan ...

news | 11:57 WIB

Istana angkat bicara terkait penahanan Wamen Imipas Silmy Karim oleh KPK dan penetapan tersangka eks pimpinan BGN oleh K...

news | 10:45 WIB

KPK resmi menahan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim terkait kasus dugaan korupsi pengurusan...

news | 09:19 WIB

Presiden Prabowo Subianto panggil BPKP dan PPATK setelah mencium indikasi penyelewengan oleh pimpinan di Badan Gizi Nasi...

news | 08:26 WIB

Eks Wamenaker Immanuel Noel Ebenezer menghadapi sidang vonis kasus dugaan pemerasan sertifikat K3 dan gratifikasi di PN ...

news | 07:15 WIB

Anggota DPR RI Yan Mandenas meminta Kepala BGN baru Nanik S. Deyang fokus benahi distribusi dan kualitas program Makan B...

news | 06:00 WIB