Survei Gallup: 57 Persen Warga Amerika Serikat Dukung Kemerdekaan Palestina

Survei terbaru Gallup mengungkap 57% warga AS dukung kemerdekaan Palestina. Simpati terhadap Israel di kalangan Republikan dan Independen merosot tajam.

Elara | MataMata.com
Sabtu, 28 Februari 2026 | 12:00 WIB
Jalur Gaza (ANTARA/Anadolu/py.)

Jalur Gaza (ANTARA/Anadolu/py.)

Matamata.com - Gelombang dukungan terhadap kemerdekaan Palestina terus menguat di Amerika Serikat. Hasil jajak pendapat terbaru yang dirilis Gallup menunjukkan bahwa 57 persen warga Negeri Paman Sam kini menyatakan dukungannya terhadap berdirinya negara Palestina yang berdaulat.

Angka ini menyamai rekor tertinggi yang pernah tercatat pada survei serupa tahun 2003. Berdasarkan panel penelitian berbasis probabilitas terbesar di AS tersebut, terjadi pergeseran sikap yang signifikan dalam peta simpati warga Amerika terhadap konflik Israel-Palestina.

Polarisasi Partai Politik Perbedaan pandangan terlihat kontras berdasarkan afiliasi politik. Di kubu Partai Demokrat, sebanyak 65 persen partisipan mengaku lebih bersimpati kepada Palestina. Angka ini berbanding terbalik dengan hanya 17 persen partisipan yang tetap condong kepada Israel.

Di sisi lain, Partai Republik secara tradisional masih menjadi basis pendukung utama Israel dengan angka simpati mencapai 70 persen. Namun, angka ini sebenarnya mencerminkan tren penurunan. Simpati kalangan Republikan terhadap Israel anjlok 10 poin sejak 2024, mencapai level terendah sejak dua dekade lalu (2004).

Pergeseran Pemilih Independen Perubahan paling mencolok terlihat pada kelompok pemilih independen. Untuk pertama kalinya, simpati kepada Palestina mengungguli Israel di kelompok ini.

Data Gallup mencatat 41 persen pemilih independen kini lebih mendukung Palestina, sementara yang bersimpati kepada Israel turun menjadi 30 persen. Sebagai perbandingan, pada tahun-tahun sebelumnya, dukungan terhadap Israel di kelompok ini masih mendominasi di angka 42 persen berbanding 34 persen untuk Palestina.

Pergeseran sentimen publik di jantung negara sekutu utama Israel ini dinilai bakal memberikan tekanan politik baru bagi arah kebijakan luar negeri Gedung Putih di masa depan. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Gubernur Jatim Khofifah dan Gubernur Malut Sherly Tjoanda bahas penguatan SPBE, manajemen ASN, hingga optimalisasi Tol L...

news | 14:15 WIB

BGN meluruskan alokasi dana Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp500 juta per SPPG untuk periode 12 hari. Dana disalurka...

news | 14:11 WIB

KPK duga korupsi di Ditjen Bea Cukai melibatkan perintah atasan secara berjenjang. Temuan uang Rp5 miliar di safe house ...

news | 09:15 WIB

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengungkap realisasi kredit UMKM 2025 baru 19,4%, jauh dari target RPJMN. Simak detail ke...

news | 07:15 WIB

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendorong DPR RI untuk segera memprioritaskan pembahasan Rancangan Undang-Unda...

news | 16:03 WIB

Kementerian Sosial (Kemensos) berkomitmen penuh menindaklanjuti laporan memilukan mengenai dugaan kekerasan yang dialami...

news | 15:50 WIB

Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Sakti Wahyu Trenggono, meluapkan kemarahannya saat meninjau infrastruktur Kampung N...

news | 15:15 WIB

Anggota Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas, mendesak agar proses hukum terhadap Fandi Ramadhan, anak buah kapal (ABK) y...

news | 14:15 WIB

Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, mengkritik keras narasi yang memisahkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari ...

news | 13:15 WIB

Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menegaskan bahwa perjanjian dagang resiprokal antara Republik Indon...

news | 12:00 WIB