FLPP Terserap Rp18,8 Triliun, Pemerintah Siapkan Tambahan Anggaran untuk Rumah Subsidi
Pemerintah telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp18,8 triliun untuk mendukung program rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga semester I 2025.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan Pemerintah pada Rapat Paripurna ke-21 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/7/2025). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/rwa/aa.
Matamata.com - Pemerintah telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp18,8 triliun untuk mendukung program rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga semester I 2025.
Dana tersebut digunakan untuk pembangunan 115.930 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Pembiayaan perumahan dalam APBN 2025 ditargetkan untuk 220 ribu unit rumah, dengan alokasi awal FLPP sebesar Rp18,8 triliun melalui BP Tapera,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Selasa (1/7).
Selain FLPP, pemerintah juga mengalokasikan anggaran Rp4,8 triliun untuk PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) serta Rp5,5 triliun untuk subsidi uang muka. Secara total, anggaran pembiayaan perumahan dalam APBN 2025 awalnya mencapai Rp29,1 triliun.
Namun, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas cakupan program, target pembangunan melalui FLPP dinaikkan menjadi 350 ribu unit rumah. Penyesuaian ini membuat kebutuhan anggaran meningkat menjadi Rp47,4 triliun.
Rinciannya, Rp35,2 triliun untuk FLPP, Rp6,7 triliun untuk SMF, dan Rp5,5 triliun untuk subsidi uang muka.
Sri Mulyani menambahkan, pemerintah juga akan memperkuat kolaborasi dengan pengembang perumahan untuk mendorong pembangunan rumah swadaya.
Targetnya, sebanyak dua juta unit rumah dapat dibangun, dengan alokasi tambahan anggaran disiapkan untuk pelaksanaan di semester II.
Tak hanya itu, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) juga mendapatkan alokasi awal Rp1,45 triliun untuk 65.392 unit rumah. Program ini menyasar MBR yang ingin membangun atau memperbaiki rumah secara mandiri.
“Presiden meminta percepatan pelaksanaan seluruh program prioritas, termasuk FLPP. Akselerasi ini bertujuan agar program memberi dampak berganda bagi perekonomian, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutur Menkeu. (Antara)
Baca Juga: Bukan Sekadar Instalasi, Ini Makna Mendalam 'Eudaimonia' Karya Reza Rahadian di ArtJog 2025
- Share link:
Presiden Prabowo cabut izin 22 perusahaan kehutanan dan 6 perusahaan tambang di Sumatera & Aceh karena terbukti rusak li...
CEO Zoho Corporation Shailesh Kumar Davey ungkap rencana bangun pusat data di Indonesia. Simak syarat investasi dan stra...
Presiden Prabowo Subianto targetkan bangun 10 kampus baru bidang Kedokteran dan STEM berstandar internasional pada 2028 ...
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) terus berinovasi dalam memperkuat ketahanan pangan lokal dengan mengembangkan mi...
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mendorong percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat te...
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan praktik jual beli jabatan yang dilakukan Bupati Pati, Sudewo ...
Presiden RI Prabowo Subianto mencanangkan rencana ambisius untuk membangun 10 universitas baru yang difokuskan pada bida...
Pemerintah China menegaskan komitmennya untuk memberikan dukungan penuh terhadap sistem perdagangan bebas global dalam F...
Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan bahwa Uni Eropa (UE) tidak akan ragu menggunakan mekanisme perdagangan anti-...
