FLPP Terserap Rp18,8 Triliun, Pemerintah Siapkan Tambahan Anggaran untuk Rumah Subsidi
Pemerintah telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp18,8 triliun untuk mendukung program rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga semester I 2025.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan Pemerintah pada Rapat Paripurna ke-21 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/7/2025). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/rwa/aa.
Matamata.com - Pemerintah telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp18,8 triliun untuk mendukung program rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga semester I 2025.
Dana tersebut digunakan untuk pembangunan 115.930 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Pembiayaan perumahan dalam APBN 2025 ditargetkan untuk 220 ribu unit rumah, dengan alokasi awal FLPP sebesar Rp18,8 triliun melalui BP Tapera,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Selasa (1/7).
Selain FLPP, pemerintah juga mengalokasikan anggaran Rp4,8 triliun untuk PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) serta Rp5,5 triliun untuk subsidi uang muka. Secara total, anggaran pembiayaan perumahan dalam APBN 2025 awalnya mencapai Rp29,1 triliun.
Namun, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas cakupan program, target pembangunan melalui FLPP dinaikkan menjadi 350 ribu unit rumah. Penyesuaian ini membuat kebutuhan anggaran meningkat menjadi Rp47,4 triliun.
Rinciannya, Rp35,2 triliun untuk FLPP, Rp6,7 triliun untuk SMF, dan Rp5,5 triliun untuk subsidi uang muka.
Sri Mulyani menambahkan, pemerintah juga akan memperkuat kolaborasi dengan pengembang perumahan untuk mendorong pembangunan rumah swadaya.
Targetnya, sebanyak dua juta unit rumah dapat dibangun, dengan alokasi tambahan anggaran disiapkan untuk pelaksanaan di semester II.
Tak hanya itu, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) juga mendapatkan alokasi awal Rp1,45 triliun untuk 65.392 unit rumah. Program ini menyasar MBR yang ingin membangun atau memperbaiki rumah secara mandiri.
“Presiden meminta percepatan pelaksanaan seluruh program prioritas, termasuk FLPP. Akselerasi ini bertujuan agar program memberi dampak berganda bagi perekonomian, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutur Menkeu. (Antara)
Baca Juga: Bukan Sekadar Instalasi, Ini Makna Mendalam 'Eudaimonia' Karya Reza Rahadian di ArtJog 2025
- Share link:
Indonesia mendorong negara Asia Pasifik menjadi kompas pembangunan global dalam Sidang UNESCAP ke-82 di Bangkok. Simak p...
Peneliti BRIN ungkap potensi besar ikan gabus sebagai superfood lokal. Kaya akan albumin untuk penyembuhan luka dan nutr...
Wapres Gibran Rakabuming Raka menjalani prosesi adat Mansorandak dalam kunjungan perdananya ke Raja Ampat. Simak momen h...
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan strategis kepada Penasihat Khusus Pertahanan Jenderal (Purn) Dudung Abdurach...
KPK beberkan alasan panggil staf PBNU berinisial SB sebagai saksi kasus korupsi kuota haji yang seret eks Menag Yaqut Ch...
Sebanyak 391 jemaah haji Kloter 1 Embarkasi Jakarta resmi diberangkatkan via Bandara Soetta. Simak fasilitas Makkah Rout...
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tegaskan aturan pajak kendaraan listrik terbaru (Permendagri 11/2026) tidak menambah beban k...
Presiden Prabowo terima laporan realisasi investasi kuartal I 2026 sebesar Rp498,79 triliun. Simak rincian sektor dan ne...
Kemenag bantah keras isu pemerintah ambil alih uang kas masjid. Thobib Al Asyhar tegaskan narasi yang mencatut Menag Nas...
