FLPP Terserap Rp18,8 Triliun, Pemerintah Siapkan Tambahan Anggaran untuk Rumah Subsidi
Pemerintah telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp18,8 triliun untuk mendukung program rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga semester I 2025.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan Pemerintah pada Rapat Paripurna ke-21 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/7/2025). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/rwa/aa.
Matamata.com - Pemerintah telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp18,8 triliun untuk mendukung program rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga semester I 2025.
Dana tersebut digunakan untuk pembangunan 115.930 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Pembiayaan perumahan dalam APBN 2025 ditargetkan untuk 220 ribu unit rumah, dengan alokasi awal FLPP sebesar Rp18,8 triliun melalui BP Tapera,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Selasa (1/7).
Selain FLPP, pemerintah juga mengalokasikan anggaran Rp4,8 triliun untuk PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) serta Rp5,5 triliun untuk subsidi uang muka. Secara total, anggaran pembiayaan perumahan dalam APBN 2025 awalnya mencapai Rp29,1 triliun.
Namun, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas cakupan program, target pembangunan melalui FLPP dinaikkan menjadi 350 ribu unit rumah. Penyesuaian ini membuat kebutuhan anggaran meningkat menjadi Rp47,4 triliun.
Rinciannya, Rp35,2 triliun untuk FLPP, Rp6,7 triliun untuk SMF, dan Rp5,5 triliun untuk subsidi uang muka.
Sri Mulyani menambahkan, pemerintah juga akan memperkuat kolaborasi dengan pengembang perumahan untuk mendorong pembangunan rumah swadaya.
Targetnya, sebanyak dua juta unit rumah dapat dibangun, dengan alokasi tambahan anggaran disiapkan untuk pelaksanaan di semester II.
Tak hanya itu, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) juga mendapatkan alokasi awal Rp1,45 triliun untuk 65.392 unit rumah. Program ini menyasar MBR yang ingin membangun atau memperbaiki rumah secara mandiri.
“Presiden meminta percepatan pelaksanaan seluruh program prioritas, termasuk FLPP. Akselerasi ini bertujuan agar program memberi dampak berganda bagi perekonomian, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutur Menkeu. (Antara)
Baca Juga: Bukan Sekadar Instalasi, Ini Makna Mendalam 'Eudaimonia' Karya Reza Rahadian di ArtJog 2025
- Share link:
WHO memperingatkan sistem kesehatan Gaza di ambang kehancuran. Stok medis dasar habis dan 18.000 pasien menunggu evakuas...
Perum Bulog dan Kementan jamin stok beras nasional aman hingga 324 hari ke depan di tengah gejolak perang Timur Tengah d...
China kecam serangan AS-Israel ke Iran dan tegaskan dukungan politik bagi kedaulatan Teheran. Simak laporan lengkap evak...
Situs megalit berusia 1.000 tahun di Dongi-Dongi, Poso, diduga dirusak penambang emas ilegal. Simak kronologi dan penjel...
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut harga BBM subsidi berpotensi naik jika harga minyak dunia terus melonjak ...
Dua kapal tanker Pertamina terjebak di Selat Hormuz akibat konflik Iran-AS. Pemerintah Indonesia intensifkan negosiasi d...
BRIN kembangkan Inacell, material MCC dari limbah tandan kosong sawit untuk industri farmasi & pangan. Solusi ramah ling...
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman puji hakim PN Batam yang tak vonis mati ABK pembawa 2 ton sabu, sebut hakim sudah ...
Kabar baik untuk guru madrasah! Kemenag mulai cairkan TPG secara bertahap pekan ini. Simak jadwal penerbitan SKAKPT taha...
