FLPP Terserap Rp18,8 Triliun, Pemerintah Siapkan Tambahan Anggaran untuk Rumah Subsidi

Pemerintah telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp18,8 triliun untuk mendukung program rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga semester I 2025.

Elara | MataMata.com
Selasa, 01 Juli 2025 | 16:15 WIB
FLPP Terserap Rp18,8 Triliun, Pemerintah Siapkan Tambahan Anggaran untuk Rumah Subsidi

FLPP Terserap Rp18,8 Triliun, Pemerintah Siapkan Tambahan Anggaran untuk Rumah Subsidi

matamata.com - Pemerintah telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp18,8 triliun untuk mendukung program rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga semester I 2025.

Dana tersebut digunakan untuk pembangunan 115.930 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Pembiayaan perumahan dalam APBN 2025 ditargetkan untuk 220 ribu unit rumah, dengan alokasi awal FLPP sebesar Rp18,8 triliun melalui BP Tapera,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Selasa (1/7).

Selain FLPP, pemerintah juga mengalokasikan anggaran Rp4,8 triliun untuk PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) serta Rp5,5 triliun untuk subsidi uang muka. Secara total, anggaran pembiayaan perumahan dalam APBN 2025 awalnya mencapai Rp29,1 triliun.

Namun, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas cakupan program, target pembangunan melalui FLPP dinaikkan menjadi 350 ribu unit rumah. Penyesuaian ini membuat kebutuhan anggaran meningkat menjadi Rp47,4 triliun.

Rinciannya, Rp35,2 triliun untuk FLPP, Rp6,7 triliun untuk SMF, dan Rp5,5 triliun untuk subsidi uang muka.

Sri Mulyani menambahkan, pemerintah juga akan memperkuat kolaborasi dengan pengembang perumahan untuk mendorong pembangunan rumah swadaya.

Targetnya, sebanyak dua juta unit rumah dapat dibangun, dengan alokasi tambahan anggaran disiapkan untuk pelaksanaan di semester II.

Tak hanya itu, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) juga mendapatkan alokasi awal Rp1,45 triliun untuk 65.392 unit rumah. Program ini menyasar MBR yang ingin membangun atau memperbaiki rumah secara mandiri.

“Presiden meminta percepatan pelaksanaan seluruh program prioritas, termasuk FLPP. Akselerasi ini bertujuan agar program memberi dampak berganda bagi perekonomian, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutur Menkeu. (Antara)

Baca Juga: Bukan Sekadar Instalasi, Ini Makna Mendalam 'Eudaimonia' Karya Reza Rahadian di ArtJog 2025

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

KPK menetapkan tersangka dalam kasus OTT Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini. Delapan orang diperiksa intensif dan rua...

news | 11:23 WIB

Rapat Paripurna DPR RI resmi mengesahkan RUU PFII menjadi Undang-Undang. Beleid ini mengatur kawasan bebas pajak, lembag...

news | 11:19 WIB

Dinas ESDM mencatat luas wilayah tambang berizin (IUP) di Kabupaten Blora, Jawa Tengah mencapai 299,86 hektare yang dike...

news | 09:52 WIB

Polda Metro Jaya membenarkan telah menerima laporan dari PWI Pusat terhadap pengacara berinisial HP terkait dugaan tinda...

news | 09:48 WIB

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian merespons OTT KPK terhadap Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini. Ia mengi...

news | 07:30 WIB