FLPP Terserap Rp18,8 Triliun, Pemerintah Siapkan Tambahan Anggaran untuk Rumah Subsidi
Pemerintah telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp18,8 triliun untuk mendukung program rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga semester I 2025.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan Pemerintah pada Rapat Paripurna ke-21 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/7/2025). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/rwa/aa.
Matamata.com - Pemerintah telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp18,8 triliun untuk mendukung program rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga semester I 2025.
Dana tersebut digunakan untuk pembangunan 115.930 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Pembiayaan perumahan dalam APBN 2025 ditargetkan untuk 220 ribu unit rumah, dengan alokasi awal FLPP sebesar Rp18,8 triliun melalui BP Tapera,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Selasa (1/7).
Selain FLPP, pemerintah juga mengalokasikan anggaran Rp4,8 triliun untuk PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) serta Rp5,5 triliun untuk subsidi uang muka. Secara total, anggaran pembiayaan perumahan dalam APBN 2025 awalnya mencapai Rp29,1 triliun.
Namun, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas cakupan program, target pembangunan melalui FLPP dinaikkan menjadi 350 ribu unit rumah. Penyesuaian ini membuat kebutuhan anggaran meningkat menjadi Rp47,4 triliun.
Rinciannya, Rp35,2 triliun untuk FLPP, Rp6,7 triliun untuk SMF, dan Rp5,5 triliun untuk subsidi uang muka.
Sri Mulyani menambahkan, pemerintah juga akan memperkuat kolaborasi dengan pengembang perumahan untuk mendorong pembangunan rumah swadaya.
Targetnya, sebanyak dua juta unit rumah dapat dibangun, dengan alokasi tambahan anggaran disiapkan untuk pelaksanaan di semester II.
Tak hanya itu, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) juga mendapatkan alokasi awal Rp1,45 triliun untuk 65.392 unit rumah. Program ini menyasar MBR yang ingin membangun atau memperbaiki rumah secara mandiri.
“Presiden meminta percepatan pelaksanaan seluruh program prioritas, termasuk FLPP. Akselerasi ini bertujuan agar program memberi dampak berganda bagi perekonomian, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutur Menkeu. (Antara)
Baca Juga: Bukan Sekadar Instalasi, Ini Makna Mendalam 'Eudaimonia' Karya Reza Rahadian di ArtJog 2025
- Share link:
Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir memberikan pesan khusus kepada Kontingen Indonesia yang akan berlaga pada SEA G...
Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mulai menelusuri dugaan kerusakan hutan yang menjadi pemicu banjir da...
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan terdapat 23 izin pertambangan yang berada di wilayah ter...
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah masih menunggu pengajuan resmi tambahan anggaran dar...
Seorang pelajar MTs Negeri 3 Banyuwangi, Jawa Timur, Reyno Felix Altair Hidayat, berhasil meraih prestasi membanggakan d...
Kementerian Agama melalui Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Puspenma) bersama Lembaga Pengelol...
Bupati Aceh Timur Minta Hunian Darurat untuk Korban Banjir Lokop...
Sekitar 800 mahasiswa dari Universitas Palangka Raya (UPR) bersama sejumlah perguruan tinggi lain di Kalimantan Tengah m...
Pemerintah akan mengaktifkan perangkat Very Small Aperture Terminal (VSAT), yakni stasiun bumi telekomunikasi berukuran ...
