DKI Siap Patungan Perbaiki Parung Panjang, Respons Tudingan Gubernur Jabar

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan kesiapan untuk bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) guna memperbaiki infrastruktur di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, yang rusak akibat distribusi material bangunan ke Jakarta.

Elara | MataMata.com
Rabu, 18 Juni 2025 | 11:45 WIB
DKI Siap Patungan Perbaiki Parung Panjang, Respons Tudingan Gubernur Jabar

DKI Siap Patungan Perbaiki Parung Panjang, Respons Tudingan Gubernur Jabar

matamata.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan kesiapan untuk bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) guna memperbaiki infrastruktur di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, yang rusak akibat distribusi material bangunan ke Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, menyambut ajakan kolaborasi tersebut sebagai respons atas pernyataan Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, yang menyoroti dampak buruk dari distribusi material proyek-proyek besar di Jakarta dan Tangerang terhadap wilayah hulu seperti Parung Panjang.

“Pokoknya kalau kolaborasi, Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta dengan siapa saja siap,” ujar Pramono usai menghadiri rapat Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa malam (17/6).

Dalam forum tersebut, Dedi mengungkapkan bahwa infrastruktur di Parung Panjang tidak bisa dipulihkan hanya dengan kekuatan anggaran Jabar. Ia menyebutkan bahwa pembangunan ulang wilayah itu secara menyeluruh memerlukan anggaran sekitar Rp1,2 triliun, angka yang dinilainya tidak realistis jika hanya ditanggung Jabar.

“Tidak mungkin Jawa Barat mengalokasikan Rp1,2 triliun hanya untuk satu kecamatan, karena kami punya lebih dari 600 kecamatan,” ujar Dedi.

Dedi menegaskan, Parung Panjang selama ini menjadi jalur vital penyedia material pembangunan untuk Jakarta dan Tangerang, namun dampaknya justru dirasakan oleh masyarakat lokal yang harus menghadapi jalan rusak dan ancaman kesehatan, seperti kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

Ia pun mendorong adanya tanggung jawab bersama dari daerah yang selama ini menerima manfaat ekonomi, seperti Jakarta dan Banten.

“Pertumbuhan pembangunan yang menciptakan efek berlipat dan kekayaan baru di Jakarta tidak boleh menimbulkan penderitaan bagi rakyat Jabar. Harus ada pemulihan yang dilakukan secara kolektif,” tutup Dedi. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

TNI AL mengerahkan tiga kapal perang (KRI Leuser-924, KRI Kerambit-627, KRI Lepu-861) untuk mencari 5 jurnalis hilang di...

news | 15:44 WIB

Polisi memeriksa 8 saksi kasus kebakaran di Paniai, Papua Tengah, yang menewaskan 11 orang dan merugikan Rp2 miliar. Pen...

news | 15:41 WIB

DPR RI bakal berkoordinasi dengan pemerintah merespons usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa (Kades AMJ) demi efi...

news | 13:07 WIB

KPK memanggil Kepala Perum Bulog Jateng dan 37 saksi terkait dugaan korupsi bansos beras PKH Kemensos yang merugikan neg...

news | 12:09 WIB

Pemprov DKI Jakarta mengecek langsung penerima bansos di lapangan guna memastikan bantuan tepat sasaran di masa transisi...

news | 10:45 WIB