DKI Siap Patungan Perbaiki Parung Panjang, Respons Tudingan Gubernur Jabar

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan kesiapan untuk bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) guna memperbaiki infrastruktur di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, yang rusak akibat distribusi material bangunan ke Jakarta.

Elara | MataMata.com
Rabu, 18 Juni 2025 | 11:45 WIB
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sedang bercengkrama. ANTARA/instagram @pramonoanungw.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sedang bercengkrama. ANTARA/instagram @pramonoanungw.

Matamata.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan kesiapan untuk bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) guna memperbaiki infrastruktur di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, yang rusak akibat distribusi material bangunan ke Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, menyambut ajakan kolaborasi tersebut sebagai respons atas pernyataan Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, yang menyoroti dampak buruk dari distribusi material proyek-proyek besar di Jakarta dan Tangerang terhadap wilayah hulu seperti Parung Panjang.

“Pokoknya kalau kolaborasi, Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta dengan siapa saja siap,” ujar Pramono usai menghadiri rapat Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa malam (17/6).

Dalam forum tersebut, Dedi mengungkapkan bahwa infrastruktur di Parung Panjang tidak bisa dipulihkan hanya dengan kekuatan anggaran Jabar. Ia menyebutkan bahwa pembangunan ulang wilayah itu secara menyeluruh memerlukan anggaran sekitar Rp1,2 triliun, angka yang dinilainya tidak realistis jika hanya ditanggung Jabar.

“Tidak mungkin Jawa Barat mengalokasikan Rp1,2 triliun hanya untuk satu kecamatan, karena kami punya lebih dari 600 kecamatan,” ujar Dedi.

Dedi menegaskan, Parung Panjang selama ini menjadi jalur vital penyedia material pembangunan untuk Jakarta dan Tangerang, namun dampaknya justru dirasakan oleh masyarakat lokal yang harus menghadapi jalan rusak dan ancaman kesehatan, seperti kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

Ia pun mendorong adanya tanggung jawab bersama dari daerah yang selama ini menerima manfaat ekonomi, seperti Jakarta dan Banten.

“Pertumbuhan pembangunan yang menciptakan efek berlipat dan kekayaan baru di Jakarta tidak boleh menimbulkan penderitaan bagi rakyat Jabar. Harus ada pemulihan yang dilakukan secara kolektif,” tutup Dedi. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Rapat Paripurna DPR RI resmi menyetujui 15 RUU tentang kabupaten/kota di Kalimantan Barat, Kalteng, dan Kalsel menjadi R...

news | 14:23 WIB

Perum Bulog membuka akses gudang sebagai sarana edukasi ketahanan pangan. Di saat bersamaan, stok beras Bulog mencetak r...

news | 12:33 WIB

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra bertemu PM Malaysia Anwar Ibrahim. Indonesia tegas tolak intervensi Malaysia da...

news | 11:18 WIB

Menko Infrastruktur AHY menegaskan adopsi kendaraan listrik (EV) krusial untuk pembangunan berkelanjutan dan target Net ...

news | 11:10 WIB

Eks Menpora Dito Ariotedjo penuhi panggilan KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 yang merugikan n...

news | 11:05 WIB

Wapres Gibran Rakabuming mengajak pemuda GPdI memperkuat persatuan dan toleransi, serta mengapresiasi materi mental heal...

news | 09:12 WIB

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan Inpres Irigasi sukses jamin pemerataan air pertanian. Di Bogor, rehabilitasi irigasi...

news | 09:09 WIB

DPP Partai Golkar mengapresiasi langkah Presiden Prabowo menurunkan harga gas LNG industri menjadi 13 dolar AS per MMBTU...

news | 08:59 WIB

Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menjalani sidang vonis kasus dugaan korupsi Chromebook hari ini. Sebelumnya, ia di...

news | 07:56 WIB

MK menolak gugatan uji materi UU Desa yang diajukan mahasiswa. Syarat minimal usia calon kepala desa (kades) ditegaskan ...

news | 07:47 WIB