DKI Siap Patungan Perbaiki Parung Panjang, Respons Tudingan Gubernur Jabar

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan kesiapan untuk bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) guna memperbaiki infrastruktur di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, yang rusak akibat distribusi material bangunan ke Jakarta.

Elara | MataMata.com
Rabu, 18 Juni 2025 | 11:45 WIB
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sedang bercengkrama. ANTARA/instagram @pramonoanungw.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sedang bercengkrama. ANTARA/instagram @pramonoanungw.

Matamata.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan kesiapan untuk bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) guna memperbaiki infrastruktur di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, yang rusak akibat distribusi material bangunan ke Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, menyambut ajakan kolaborasi tersebut sebagai respons atas pernyataan Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, yang menyoroti dampak buruk dari distribusi material proyek-proyek besar di Jakarta dan Tangerang terhadap wilayah hulu seperti Parung Panjang.

“Pokoknya kalau kolaborasi, Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta dengan siapa saja siap,” ujar Pramono usai menghadiri rapat Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa malam (17/6).

Dalam forum tersebut, Dedi mengungkapkan bahwa infrastruktur di Parung Panjang tidak bisa dipulihkan hanya dengan kekuatan anggaran Jabar. Ia menyebutkan bahwa pembangunan ulang wilayah itu secara menyeluruh memerlukan anggaran sekitar Rp1,2 triliun, angka yang dinilainya tidak realistis jika hanya ditanggung Jabar.

“Tidak mungkin Jawa Barat mengalokasikan Rp1,2 triliun hanya untuk satu kecamatan, karena kami punya lebih dari 600 kecamatan,” ujar Dedi.

Dedi menegaskan, Parung Panjang selama ini menjadi jalur vital penyedia material pembangunan untuk Jakarta dan Tangerang, namun dampaknya justru dirasakan oleh masyarakat lokal yang harus menghadapi jalan rusak dan ancaman kesehatan, seperti kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

Ia pun mendorong adanya tanggung jawab bersama dari daerah yang selama ini menerima manfaat ekonomi, seperti Jakarta dan Banten.

“Pertumbuhan pembangunan yang menciptakan efek berlipat dan kekayaan baru di Jakarta tidak boleh menimbulkan penderitaan bagi rakyat Jabar. Harus ada pemulihan yang dilakukan secara kolektif,” tutup Dedi. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Tentara Nasional Indonesia (TNI) sedang menyiapkan peralatan medis dan fasilitas pendukung bagi pasukan penjaga perdamai...

news | 14:00 WIB

PBB menyatakan harapan agar kapal tanker minyak yang diduga disita Iran dapat segera dilepaskan, sebagaimana disampaikan...

news | 12:00 WIB

Indonesia untuk pertama kalinya menjadi tuan rumah CMAS Southeast Asia Championship Finswimming Indoor 2025 dan Asian Ju...

news | 10:00 WIB

Mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat sekaligus Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Dj...

news | 08:00 WIB

Presiden RI Prabowo Subianto dan Raja Kerajaan Yordania Hasyimiah, Abdullah II ibn Al-Hussein, menunjukkan kedekatan hub...

news | 06:00 WIB

Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang mene...

news | 15:00 WIB

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan penanganan tanggap darurat tanah longsor di Kabupaten Cilacap, J...

news | 11:30 WIB

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Eddy Soeparno menegaskan bahwa Indonesia siap memimpin aksi iklim di...

news | 09:30 WIB

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) berhasil kembali menguasai 2.390 hektare (ha) dari 6.000 ha areal yang terindikasi seba...

news | 08:30 WIB

Bank Indonesia (BI) Perwakilan Jawa Barat menyatakan Provinsi Jabar menjadi pusat investasi Indonesia dan berperan penti...

news | 07:15 WIB