DKI Siap Patungan Perbaiki Parung Panjang, Respons Tudingan Gubernur Jabar

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan kesiapan untuk bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) guna memperbaiki infrastruktur di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, yang rusak akibat distribusi material bangunan ke Jakarta.

Elara | MataMata.com
Rabu, 18 Juni 2025 | 11:45 WIB
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sedang bercengkrama. ANTARA/instagram @pramonoanungw.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sedang bercengkrama. ANTARA/instagram @pramonoanungw.

Matamata.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan kesiapan untuk bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) guna memperbaiki infrastruktur di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, yang rusak akibat distribusi material bangunan ke Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, menyambut ajakan kolaborasi tersebut sebagai respons atas pernyataan Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, yang menyoroti dampak buruk dari distribusi material proyek-proyek besar di Jakarta dan Tangerang terhadap wilayah hulu seperti Parung Panjang.

“Pokoknya kalau kolaborasi, Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta dengan siapa saja siap,” ujar Pramono usai menghadiri rapat Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa malam (17/6).

Dalam forum tersebut, Dedi mengungkapkan bahwa infrastruktur di Parung Panjang tidak bisa dipulihkan hanya dengan kekuatan anggaran Jabar. Ia menyebutkan bahwa pembangunan ulang wilayah itu secara menyeluruh memerlukan anggaran sekitar Rp1,2 triliun, angka yang dinilainya tidak realistis jika hanya ditanggung Jabar.

“Tidak mungkin Jawa Barat mengalokasikan Rp1,2 triliun hanya untuk satu kecamatan, karena kami punya lebih dari 600 kecamatan,” ujar Dedi.

Dedi menegaskan, Parung Panjang selama ini menjadi jalur vital penyedia material pembangunan untuk Jakarta dan Tangerang, namun dampaknya justru dirasakan oleh masyarakat lokal yang harus menghadapi jalan rusak dan ancaman kesehatan, seperti kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

Ia pun mendorong adanya tanggung jawab bersama dari daerah yang selama ini menerima manfaat ekonomi, seperti Jakarta dan Banten.

“Pertumbuhan pembangunan yang menciptakan efek berlipat dan kekayaan baru di Jakarta tidak boleh menimbulkan penderitaan bagi rakyat Jabar. Harus ada pemulihan yang dilakukan secara kolektif,” tutup Dedi. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Jajaran Dewan Komisaris PT Pertamina (Persero) melakukan tinjauan lapangan ke sejumlah fasilitas operasional dan infrast...

news | 14:15 WIB

Anggota DPR RI, Atalia Praratya, menghadiri sidang lanjutan gugatan cerai terhadap suaminya, mantan Gubernur Jawa Barat ...

news | 12:58 WIB

Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) mengumumkan telah memperoleh hak siar Piala Dunia 2026. ...

news | 11:15 WIB

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyatakan bahwa pemerintah telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Sementara (...

news | 09:00 WIB

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamen Komdigi), Nezar Patria, menyatakan bahwa rata-rata uptime atau durasi operas...

news | 07:00 WIB

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat produksi garam nasional pada tahun 2025 mencapai sekitar 1 juta ton. J...

news | 17:11 WIB

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa percepatan pemulihan pasca-bencana banjir dan tanah longsor di P...

news | 16:15 WIB

Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, memberikan respons terkait pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Tru...

news | 15:30 WIB

Wakil Ketua Umum I PSSI, Zainudin Amali, mengungkapkan bahwa seluruh proses pemilihan pelatih baru tim nasional Indonesi...

news | 13:30 WIB

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi, menyatakan pemerintah tengah melaku...

news | 12:30 WIB