Sentil Negara Barat, Rusia Bantah Bicara Damai dengan Ukraina di Jenewa

Rusia membantah kabar akan menggelar pembicaraan perdamaian dengan Ukraina di Jenewa. Bantahan itu ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov.

Riki Chandra | MataMata.com
Jum'at, 19 Januari 2024 | 19:29 WIB
Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa (Dursun Aydemir. [Dok.Antara]

Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa (Dursun Aydemir. [Dok.Antara]

Matamata.com - Rusia membantah kabar akan menggelar pembicaraan perdamaian dengan Ukraina di Jenewa. Bantahan itu ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov.

"Ukraina tidak berhak memutuskan kapan harus mulai membicarakan secara serius mengenai kondisi realistis guna mengakhiri konflik ini," kata Sergey dalam konferensi pers di Moskow pada Kamis waktu setempat.

"Penting sekali membahas kondisi-kondisi untuk mengakhiri konflik di Ukraina bersama Barat, namun negara-negara Barat tidak tertarik pada soal ini. Mereka sama sekali tak membahas penyelesaian konflik," kata Lavrov.

Dia menegaskan, Barat hanya mengenal gagasan gencatan senjata guna memberi kesempatan kepada Ukraina untuk mempersenjatai kembali.

Menurut Lavrov, konflik tersebut seharusnya sudah bisa diselesaikan beberapa tahun lalu. Namun, Barat tidak membolehkannya.

Sebaliknya, Barat malah mendorong Ukraina agar semakin agresif melancarkan serangan ke dalam wilayah Rusia, kata dia.

Dia mengkritik militer Ukraina karena menempatkan sistem pertahanan udara di daerah permukiman sehingga warga sipil menjadi tamengnya.

"Hal ini terjadi terus menerus," kata Lavrov.

Lavrov menegaskan tentara Rusia berkomitmen menghormati norma-norma kemanusiaan internasional dan hanya menggunakan senjata presisi tinggi untuk membidik sasaran-sasaran militer.

Lavrov mengatakan pengalaman di Afganistan, Irak dan Libya membuatnya beranggapan Ukraina juga akan mengalami nasib yang sama.

Baca Juga: Kocaknya Ganjar Pranowo Berikan Coklat ke Anak-anak yang Pakai Baju Prabowo-Gibran: Kamu Aja Tetep Tak Kasih Lho!

Dia menyebutkan retorika-retorika negara-negara Barat telah berubah, dengan berganti dari mendukung Kiev selama diperlukan menjadi mendukung selama memungkinkan.

Lavrov mengecam mereka yang menyebut Ukraina menjunjung nilai-nilai demokrasi karena faktnya mereka menganiaya lawan politik, kelompok etnis, dan institusi keagamaan, sementara Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menolak menggelar pemilu pada akhir masa jabatannya tahun ini.

Dia juga menegaskan "operasi militer khusus" telah menyatukan rakyat Rusia, sementara aktivitas industri meningkat drastis meski dijatuhi sanksi.

Lavrov juga mengutip kalimat mantan presiden Ceko Vaclav Klaus yang menyatakan konflik di Ukraina dimulai pada 2008 ketika NATO membuka pintu bagi Ukraina. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai peringatan Hari Santri Nasional ke-10 yang jatuh pada 22 Oktober menjadi kesempata...

news | 16:15 WIB

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah siap mengalokasikan anggaran untuk pengadaan kendaraan dinas...

news | 14:30 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap menindaklanjuti laporan dugaan tindak pidana korupsi yang diungkapkan...

news | 13:30 WIB

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) tentang tata kelola ...

news | 12:00 WIB

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Haji dan Umrah untuk menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji...

news | 11:30 WIB

Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar dana pengganti kerugian negara senilai Rp13 triliun yang berhasil disita dari...

news | 10:15 WIB

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak para santri dan pesantren di seluruh Indonesia untuk menjadi pelopor transformasi...

news | 09:15 WIB

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa p...

news | 08:15 WIB

Anggota Komisi V DPR RI, Adian Napitupulu, mendesak agar pembengkakan biaya dalam proyek Kereta Cepat JakartaBandung (Wh...

news | 07:00 WIB

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan sebanyak 77 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (...

news | 17:00 WIB