Sentil Negara Barat, Rusia Bantah Bicara Damai dengan Ukraina di Jenewa

Rusia membantah kabar akan menggelar pembicaraan perdamaian dengan Ukraina di Jenewa. Bantahan itu ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov.

Riki Chandra | MataMata.com
Jum'at, 19 Januari 2024 | 19:29 WIB
Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa (Dursun Aydemir. [Dok.Antara]

Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa (Dursun Aydemir. [Dok.Antara]

Matamata.com - Rusia membantah kabar akan menggelar pembicaraan perdamaian dengan Ukraina di Jenewa. Bantahan itu ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov.

"Ukraina tidak berhak memutuskan kapan harus mulai membicarakan secara serius mengenai kondisi realistis guna mengakhiri konflik ini," kata Sergey dalam konferensi pers di Moskow pada Kamis waktu setempat.

"Penting sekali membahas kondisi-kondisi untuk mengakhiri konflik di Ukraina bersama Barat, namun negara-negara Barat tidak tertarik pada soal ini. Mereka sama sekali tak membahas penyelesaian konflik," kata Lavrov.

Dia menegaskan, Barat hanya mengenal gagasan gencatan senjata guna memberi kesempatan kepada Ukraina untuk mempersenjatai kembali.

Menurut Lavrov, konflik tersebut seharusnya sudah bisa diselesaikan beberapa tahun lalu. Namun, Barat tidak membolehkannya.

Sebaliknya, Barat malah mendorong Ukraina agar semakin agresif melancarkan serangan ke dalam wilayah Rusia, kata dia.

Dia mengkritik militer Ukraina karena menempatkan sistem pertahanan udara di daerah permukiman sehingga warga sipil menjadi tamengnya.

"Hal ini terjadi terus menerus," kata Lavrov.

Lavrov menegaskan tentara Rusia berkomitmen menghormati norma-norma kemanusiaan internasional dan hanya menggunakan senjata presisi tinggi untuk membidik sasaran-sasaran militer.

Lavrov mengatakan pengalaman di Afganistan, Irak dan Libya membuatnya beranggapan Ukraina juga akan mengalami nasib yang sama.

Baca Juga: Kocaknya Ganjar Pranowo Berikan Coklat ke Anak-anak yang Pakai Baju Prabowo-Gibran: Kamu Aja Tetep Tak Kasih Lho!

Dia menyebutkan retorika-retorika negara-negara Barat telah berubah, dengan berganti dari mendukung Kiev selama diperlukan menjadi mendukung selama memungkinkan.

Lavrov mengecam mereka yang menyebut Ukraina menjunjung nilai-nilai demokrasi karena faktnya mereka menganiaya lawan politik, kelompok etnis, dan institusi keagamaan, sementara Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menolak menggelar pemilu pada akhir masa jabatannya tahun ini.

Dia juga menegaskan "operasi militer khusus" telah menyatukan rakyat Rusia, sementara aktivitas industri meningkat drastis meski dijatuhi sanksi.

Lavrov juga mengutip kalimat mantan presiden Ceko Vaclav Klaus yang menyatakan konflik di Ukraina dimulai pada 2008 ketika NATO membuka pintu bagi Ukraina. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

IHSG hari ini ambles lebih dari 4 persen ke level 5.694. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tegaskan pemerintah tak siapkan int...

news | 14:18 WIB

Presiden ke-6 RI SBY menegaskan dalam Asia Grassroots Forum 2026 bahwa UMKM adalah agenda ekonomi strategis dan tameng u...

news | 13:41 WIB

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menemui Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta di Dili untuk mematangkan rencana kunjungan ...

news | 13:15 WIB

KPK menduga Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim menerima aliran uang pemerasan pengurusan KITAS/KITAP ratusan ...

news | 11:57 WIB

Istana angkat bicara terkait penahanan Wamen Imipas Silmy Karim oleh KPK dan penetapan tersangka eks pimpinan BGN oleh K...

news | 10:45 WIB

KPK resmi menahan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim terkait kasus dugaan korupsi pengurusan...

news | 09:19 WIB

Presiden Prabowo Subianto panggil BPKP dan PPATK setelah mencium indikasi penyelewengan oleh pimpinan di Badan Gizi Nasi...

news | 08:26 WIB

Eks Wamenaker Immanuel Noel Ebenezer menghadapi sidang vonis kasus dugaan pemerasan sertifikat K3 dan gratifikasi di PN ...

news | 07:15 WIB

Anggota DPR RI Yan Mandenas meminta Kepala BGN baru Nanik S. Deyang fokus benahi distribusi dan kualitas program Makan B...

news | 06:00 WIB

KPK menyita 33 kendaraan hingga uang asing dalam OTT Kepala Imigrasi Jakarta Barat Ronald Arman Abdullah terkait suap KI...

news | 19:47 WIB