Jangan hanya Fokus ke IKN, Gibran Rakabuming Raka Diingatkan Pemerataan Harus Menyasar ke Seluruh Wilayah

Kehadiran Gibran ke NTT juga diingatkan untuk mengembangkan wilayah di daerah utara dan timur.

Baktora | MataMata.com
Sabtu, 30 Desember 2023 | 12:51 WIB
Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka. (Twitter/@Rocky___2023)

Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka. (Twitter/@Rocky___2023)

Matamata.com - Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka menyebutkan mendapat masukan dari para tokoh masyarakat di NTT untuk melakukan pemerataan. Tak hanya mendukung IKN di Kalimantan saja, melainkan pemeretaan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia

Di sisi lain, pembangunan IKN sebagai lanjutan proyek besar Joko Widodo jika Gibran terpilih sebagai cawapres di Pemilu 2024 harus adil.

"Ada masukan dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, intinya semua mengharap ada pemerataan pembangunan," kata Gibran dikutip, Sabtu (30/12/2023).

Lebih lanjut, tokoh masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) NTT juga berharap pembangunan dan pemerataan wilayah bisa dicapai.

"Tentu kami berharap pemerataan ini sasarannya ke semua wilayah. Kehadiran beliau juga sebagai cintanya ke NTT," ujar Ketua GAMKI NTT, Gadi Buli.

Seperti diketahui, Gibran dalam debat cawapres kemarin menyebutkan bahwa IKN menjadi salah satu sasaran pembangunan yang akan ia kawal bersama Prabowo Subianto jika terpilih nanti.

Ia bahkan menyebut bahwa pembangunan di IKN merupakan simbol pemerataan yang dilakukan di Indonesia.

"IKN ini bukan soal pembangunan bangunan pemerintahan saja, tapi juga simbol pemerataan pembangunan di Indonesia. Ini juga simbol transformasi pembangunan," terang Gibran dalam debat 22 Desember 2023 lalu.

Gibran bahkan menyatakan bahwa pembangunan IKN tak seluruhnya menggunakan APBN. Menurut dia hanya 20 persen yang menggunakan APBN, sementara sisanya adalah investor.

"Sudah banyak yang masuk, Mayapada, Agung Sedayu, dan nanti ditambah lagi. Mungkin setelah pilpres karena mereka [investor] akan wait and see melihat elektabilitas politik di Indonesia," kata Gibran.

Baca Juga: Khofifah bakal Merapat ke Kubu Prabowo-Gibran, Anies-Muhaimin Perkuat Suara di Jawa Timur

Pemerataan pembangunan di Indonesia memang masih berproses hingga hari ini. Termasuk saat pemerintahan Joko Widodo, Papua yang cukup tertingal, terus dikembangkan meski proses tersebut berjalan pelan.

Pemerataan pembangunan sendiri menjadi perdebatan yang cukup menarik saat Muhaimin Iskandar dan Gibran beradu gagasan. Bagi Cak Imin, sapaan akrabnya, pembangunan IKN tak begitu tepat. Ia mengklaim dengan pembangunan 40 kota setara Jakarta akan terasa lebih baik.

Paslon nomor urut 1 memang tak begitu setuju dengan IKN yang saat ini tengah berproses. Meski begitu, Anies Baswedan dalam dialog bersama mahasiswa Kalimantan beberapa waktu lalu mengungkapkan bahwa IKN memang sudah diundang-undangkan, jika nantinya terpilih sebagai presiden, Anies mengaku tetap menjalankan namun memprioritaskan skala terpenting dari esensi pembangunan Indonesia ke depan.

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berencana menarik dana pemerintah sebesar Rp200 triliun dari Bank Indones...

news | 18:59 WIB

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa langkah Presiden Prabowo Subianto dalam merombak susunan menteri ...

news | 17:45 WIB

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan Presiden Prabowo Subianto berdiskusi dengan Wakil Ketua DPR ...

news | 16:45 WIB

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUH...

news | 15:45 WIB

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama istrinya, Selvi Ananda, didampingi Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Har...

news | 14:30 WIB

Anggota Komisi X DPR RI, Andi Muawiyah Ramly, menegaskan agar Kementerian Agama (Kemenag) memastikan penerapan Kurikulum...

news | 11:00 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan biaya komitmen dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyeleng...

news | 10:15 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya lobi yang dilakukan asosiasi agensi perjalanan haji kepada pejabat ...

news | 09:15 WIB

Mantan Ketua Badan Anggaran DPR RI 2015, Ahmadi Noor Supit, memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebaga...

news | 08:15 WIB

Pakar Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Tunjung Sulaksono, menilai menteri baru hasil reshuff...

news | 07:00 WIB
Tampilkan lebih banyak