Prabowo Bahas Situasi Terkini dan Enam Kesepakatan DPR Bersama Dasco di Istana

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan Presiden Prabowo Subianto berdiskusi dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (10/9), membicarakan perkembangan terkini di tanah air hingga sejumlah progr

Elara | MataMata.com
Rabu, 10 September 2025 | 16:45 WIB
Presiden Prabowo Subianto (kiri) berdiskusi empat mata dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (10/9/2025). ANTARA/HO-Sekretariat Kabinet.

Presiden Prabowo Subianto (kiri) berdiskusi empat mata dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (10/9/2025). ANTARA/HO-Sekretariat Kabinet.

Matamata.com - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan Presiden Prabowo Subianto berdiskusi dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (10/9), membicarakan perkembangan terkini di tanah air hingga sejumlah program prioritas pemerintah.

“Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai hal, mulai dari perkembangan terkini di tanah air, hingga sejumlah program prioritas dan kebijakan pemerintah,” kata Teddy di Jakarta, Rabu sore.

Selain itu, Dasco juga melaporkan kepada Presiden mengenai keputusan DPR untuk merespons tuntutan masyarakat dalam beberapa hari terakhir. Menurut Teddy, laporan tersebut merujuk pada enam poin kesepakatan yang sebelumnya diumumkan Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (5/9).

Dasco menjelaskan, poin pertama kesepakatan DPR yakni penghentian pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI per 31 Agustus 2025. Kedua, DPR menetapkan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri mulai 1 September 2025, kecuali untuk undangan kenegaraan. Ketiga, DPR memangkas tunjangan dan fasilitas anggota setelah evaluasi, termasuk biaya listrik, telepon, komunikasi intensif, serta transportasi.

“Ada listrik dan biaya jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi,” ujar Dasco.

Keempat, anggota DPR yang dinonaktifkan partai politik tidak akan menerima hak-hak keuangan, termasuk gaji dan tunjangan. Kelima, pimpinan DPR menindaklanjuti status nonaktif anggota dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR berkoordinasi bersama mahkamah partai politik. Keenam, DPR berkomitmen memperkuat transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi dan kebijakan.

Enam kesepakatan itu telah ditandatangani Ketua DPR RI Puan Maharani bersama wakil ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurizal.

Di sisi lain, Presiden Prabowo juga menyoroti program-program prioritas pemerintah. Dalam rapat terbatas, Selasa (9/9), ia membahas perkembangan pembangunan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, penanaman kebun rakyat seluas 870.000 hektare, program Kampung Nelayan Merah Putih di 100 desa, revitalisasi tambak seluas 20.000 hektare di Pantura, hingga modernisasi 1.000 kapal nelayan. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Presiden Prabowo Subianto memanggil Ketua DEN Luhut Pandjaitan dan ekonom senior Chatib Basri ke Istana Kepresidenan, Se...

news | 16:44 WIB

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa memberi sinyal kebijakan efisiensi anggaran berlanjut pada 2027. Skema bansos dan subsidi ak...

news | 16:40 WIB

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan tiga strategi utama untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 5,8% hingga 6,5% pa...

news | 14:15 WIB

Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan perpanjangan batas usia pensiun Kapolri dalam RUU Polri baru disesuaikan dengan kebut...

news | 13:49 WIB

Bapanas rampungkan uji sampel dan sertifikasi mutu untuk ekspor 200 ribu ton beras ke Malaysia. Bulog pastikan harga jua...

news | 10:15 WIB

Tim Kepresidenan meluncurkan buku 'Presiden Solusi' yang mendokumentasikan 108 kebijakan strategis dan transformasi huku...

news | 09:15 WIB

Rencana kenaikan HET Minyakita bergulir. Mentan Amran Sulaiman siap gelar rapat koordinasi dengan Mendag Budi Santoso da...

news | 08:49 WIB

Kejagung limpahkan 11 tersangka korupsi ekspor CPO modus samarkan minyak sawit jadi limbah POME ke JPU. Tiga tersangka d...

news | 08:39 WIB

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan tidak ada jabatan yang kebal hukum terkait pengusutan dugaan kasus l...

news | 07:15 WIB

KPK dalami peran pemilik Maktour Fuad Hasan Masyhur dalam kasus korupsi kuota haji 2023-2024 setelah resmi menahan dua t...

news | 06:00 WIB