Menkeu Siapkan Rp200 Triliun di BI untuk Pacu Ekonomi Nasional

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berencana menarik dana pemerintah sebesar Rp200 triliun dari Bank Indonesia (BI) guna memperkuat kinerja perekonomian yang dinilai tengah melambat.

Elara | MataMata.com
Rabu, 10 September 2025 | 18:59 WIB
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa saat wawancara cegat usai Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, di Jakarta, Rabu (10/9/2025). ANTARA/Imamatul Silfia

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa saat wawancara cegat usai Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, di Jakarta, Rabu (10/9/2025). ANTARA/Imamatul Silfia

Matamata.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berencana menarik dana pemerintah sebesar Rp200 triliun dari Bank Indonesia (BI) guna memperkuat kinerja perekonomian yang dinilai tengah melambat.

“Saya lihat sistem finansial kita agak kering, makanya ekonomi melambat. Dua tahun terakhir orang susah cari kerja dan lain-lain karena ada kesalahan kebijakan, baik moneter maupun fiskal. Saya lihat Kementerian Keuangan bisa berperan di situ,” ujar Purbaya usai Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu.

Menurut Purbaya, faktor utama yang menahan laju pertumbuhan ekonomi adalah lambatnya realisasi belanja pemerintah sehingga sistem keuangan menjadi kurang likuid.

“Pemerintah rajin menarik pajak, lalu masuk ke bank sentral. Kalau dibelanjakan lagi nggak apa-apa, tapi ini kan nggak,” tegasnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kemenkeu berencana memanfaatkan dana pemerintah di BI sebagai instrumen untuk memperbaiki mesin moneter dan fiskal.

Dari sisi moneter, dana tersebut akan digunakan untuk menyuntik likuiditas perbankan. Dengan begitu, bank akan terdorong menyalurkan dana agar tidak terbebani biaya dana (cost of fund) dan sekaligus mencari imbal hasil yang lebih tinggi.

“Jadi, saya memaksa mekanisme pasar berjalan dengan memberi ‘senjata’ ke mereka. Memaksa perbankan berpikir lebih keras untuk mendapatkan return yang lebih tinggi,” jelasnya.

Purbaya menambahkan, pemerintah tidak bisa mengontrol seluruh pelaku ekonomi, melainkan menciptakan situasi yang kondusif agar mereka dapat berkembang secara alami.

Sementara dari sisi fiskal, ia berkomitmen mempercepat realisasi belanja pemerintah melalui peninjauan program di kementerian/lembaga. Jika terdapat hambatan dalam pelaksanaan, ia siap turun tangan langsung.

Dengan strategi tersebut, Purbaya optimistis mesin moneter dan fiskal dapat berjalan optimal secara bersamaan. Bila berhasil, langkah itu akan diteruskan hingga memberi dampak signifikan terhadap sistem keuangan. Ia juga memastikan koordinasi dengan BI untuk merealisasikan strategi ini. (Antara)

Baca Juga: Wapres Gibran: Reshuffle Kabinet Sudah Dihitung Matang oleh Presiden Prabowo

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa langkah Presiden Prabowo Subianto dalam merombak susunan menteri ...

news | 17:45 WIB

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan Presiden Prabowo Subianto berdiskusi dengan Wakil Ketua DPR ...

news | 16:45 WIB

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUH...

news | 15:45 WIB

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama istrinya, Selvi Ananda, didampingi Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Har...

news | 14:30 WIB

Anggota Komisi X DPR RI, Andi Muawiyah Ramly, menegaskan agar Kementerian Agama (Kemenag) memastikan penerapan Kurikulum...

news | 11:00 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan biaya komitmen dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyeleng...

news | 10:15 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya lobi yang dilakukan asosiasi agensi perjalanan haji kepada pejabat ...

news | 09:15 WIB

Mantan Ketua Badan Anggaran DPR RI 2015, Ahmadi Noor Supit, memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebaga...

news | 08:15 WIB

Pakar Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Tunjung Sulaksono, menilai menteri baru hasil reshuff...

news | 07:00 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tengah mendalami 11 tuntutan antikorupsi yang diajukan Indonesia Corruptio...

news | 17:53 WIB
Tampilkan lebih banyak