Dikritik Pembangunan 40 Kota Selevel Jakarta, Muhaimin Iskandar Buka-bukaan Soal Ini

Bergabungnya PKB ke Koalisi Perubahan bersama Nasdem dan PKS mengubah pandangan Cak Imin dengan menolak IKN.

Baktora | MataMata.com
Senin, 25 Desember 2023 | 10:00 WIB
Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar saat beradu argumen saat debat cawapres di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (22/12/2023). (Instagram/@cakiminow)

Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar saat beradu argumen saat debat cawapres di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (22/12/2023). (Instagram/@cakiminow)

Matamata.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, telah mengemukakan ide untuk membangun 40 kota sekelas Jakarta sebagai solusi terhadap kritik terhadap pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN Nusantara) yang mengonsumsi anggaran sekitar Rp466 triliun.

Dalam konteks ini, Cak Imin menyampaikan bahwa jika ia atau pemerintah memiliki anggaran sekitar Rp400 triliun, membangun satu kota akan memakan waktu lebih lama dibandingkan dengan membagi anggaran tersebut secara merata untuk pembangunan 40 kota.

"Kita punya uang Rp400-an triliun, kalau dibuat satu kota lebih lambat dibanding 40 kota dibagi rata," ujar Muhaimin Iskandar Senin (25/12/2023).

Menurut Cak Imin, dengan alokasi anggaran sebesar Rp466 triliun untuk pembangunan IKN, seharusnya, jika dibagi secara merata untuk 40 kota di Indonesia, dalam kurun waktu lima tahun, kota-kota tersebut dapat mencapai tingkat kemajuan yang sebanding dengan Jakarta.

"Anggaran sebesar Rp400 triliun yang dibagi ke berbagai kota seperti Banjarmasin, Balikpapan, Pontianak, dengan memberikan dana sekitar Rp5 triliun, dapat mempercepat kemajuan. Dengan demikian, dalam 5 tahun, akan terlihat kemajuan yang signifikan. Kami menganggap kemajuan rata-rata kota sebagai indikator menuju tingkat kesetaraan dengan Jakarta," jelas cawapres yang didukung oleh Koalisi Perubahan ini.

Sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Cak Imin menjelaskan bahwa pembangunan kota-kota tersebut akan melibatkan pengembangan infrastruktur yang komprehensif, mencakup infrastruktur air, transportasi publik, pendidikan, dan fasilitas umum. Dengan demikian, hasilnya diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi seluruh masyarakat.

"Prioritas utama adalah transportasi umum, khususnya transportasi publik yang terjangkau, nyaman, terintegrasi, dan menjadi satu kesatuan. Dengan demikian, masyarakat akan merasa lebih nyaman menggunakan transportasi publik daripada mobil pribadi, selain harganya yang lebih ekonomis," ungkap Cak Imin.

Cak Imin mengklaim sudah mempertimbangkan pembangunan 40 wilayah selevel Jakarta tersebut. Artinya tawaran saat debat cawapres bisa menjadi pilihan masyarakat yang setuju untuk pembangunan Indonesia ke depan.

Seperti diketahui, misi paslon Anies-Muhaimin untuk membangun 40 kota selevel Jakarta dilontarkan ketika debat cawapres pada Jumat (22/12/2023). Hal itu juga penolakan pembangunan IKN yang sudah berproses sekarang.

Dalam debat tersebut ada momen menarik saat Cak Imin disindir cawapres nomor urut 2. Gibran Rakabuming Raka menyindir soal tidak konsistennya Cak Imin terhadap IKN.

Baca Juga: Jusuf Kalla Beri Dukungan ke Anies-Muhaimin, Ini Respon TKN Prabowo-Gibran

Untuk diketahui, Cak Imin sebelum bergabung bersama Koalisi Perubahan mendukung terhadap pembangunan IKN di Kalimantan. Hal itu juga terlihat dari beberapa potretnya saat acara peresmian pembangunan IKN bersama Presiden Joko Widodo.

Bergabungnya PKB ke Koalisi Perubahan bersama Nasdem dan PKS mengubah pandangan Cak Imin dengan menolak pembangunan tersebut.

Dalam debat itu juga, Muhaimin Iskandar memberikan masukan terhadap konsep berkeadilan yang ia tawarkan terhadap masyarakat. Bukan tanpa alasan, Koalisi Perubahan melihat tak ada pemerataan yang dilakukan pemerintah saat ini.

Lebih lanjut, konsep perubahan itu sendiri nyatanya banyak yang mendukung. Tak jarang beberapa pendukung Prabowo Subianto yang sebelumnya berharap banyak, diketahui mengubah suaranya ke pasangan Anies-Muhaimin.

Kendati begitu, TKN Prabowo-Gibran mengklaim bahwa hal itu bukan masalah. Dengan bergabungnya Golkar, PAN, Demokrat, PBB, PSI, Partai Gelora, dan Partai Garuda bersama Gerindra tetap menjaga suara Prabowo-Gibran di Pemilu 2024 nanti.

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

KPK menyebut lemahnya kaderisasi parpol memicu mahar politik. Simak usulan KPK mulai dari jenjang kader hingga batasan m...

news | 15:32 WIB

Seskab Teddy Indra Wijaya dan Dirut KAI meninjau progres pembangunan 824 unit hunian layak bagi warga bantaran rel Senen...

news | 14:58 WIB

Kemenkes percepat penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk 26.000 dapur SPPG. Simak syarat dan cara ikut...

news | 14:51 WIB

Menko Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak menganggap pengkritik sebagai musuh, menyusul pelap...

news | 14:15 WIB

KPK menyerahkan hasil kajian tata kelola parpol kepada Presiden Prabowo dan DPR. Simak 3 rekomendasi utama KPK termasuk ...

news | 14:00 WIB

Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta mendesak PBB mengevaluasi total perlindungan pasukan UNIFIL di Lebanon menyusul gugurny...

news | 13:15 WIB

KPK memeriksa Direktur PT Marco Tour and Travel Syarif Thalib terkait dugaan jual beli kuota haji 2023-2024 yang merugik...

news | 11:30 WIB

Pemprov DKI Jakarta setujui penambahan 5.000 personel Satpol PP untuk kurangi beban kerja. Simak penjelasan Wagub Rano K...

news | 10:15 WIB

Permenhut Nomor 6 Tahun 2026 resmi dirilis untuk memberikan stabilitas dan kepastian hukum bagi investor di proyek karbo...

news | 09:15 WIB

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa ungkap strategi 'survival mode' RI. Pemerintah fokus hapus inefisiensi dan tutup kebocoran p...

news | 06:00 WIB