Prabowo Koreksi Desain IKN: Tambah Embung dan Perkuat Antisipasi Karhutla
Presiden Prabowo Subianto meminta koreksi desain IKN dengan menambah embung dan sensor panas untuk antisipasi karhutla. Target rampung 2028.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (15/1/2026). ANTARA/Genta Tenri Mawangi
Matamata.com - Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan koreksi pada desain Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan menekankan keseimbangan iklim dan mitigasi bencana. Presiden meminta penambahan embung untuk meredam suhu panas di Kalimantan Timur serta sistem antisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa Kepala Negara sangat memperhatikan aspek fungsional kawasan IKN.
"Bapak Presiden meminta agar desain dan fungsi kawasan diperhatikan, misalnya penambahan embung-embung. Di sana masalah iklim itu pertama panas, kedua ada potensi kebakaran hutan karena wilayahnya banyak hutan," ujar Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (15/1).
Prasetyo menambahkan, Presiden Prabowo secara khusus meminta Kepala Otorita IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono untuk menyiapkan langkah preventif terhadap karhutla. Merespons hal itu, Basuki melaporkan rencana penggunaan teknologi sensor panas di titik-titik rawan.
"Kepala OIKN melaporkan sudah ada beberapa metode, seperti pemasangan sensor-sensor untuk mendeteksi potensi karhutla. Presiden meminta agar ini terus diuji coba," lanjutnya.
Target Selesai 2028 Selain soal desain, Presiden Prabowo menekankan percepatan pembangunan agar IKN siap menjadi pusat kegiatan politik (Ibu Kota Politik) pada tahun 2028.
Dalam kunjungan kerjanya ke IKN pada Senin (12/1) malam, Presiden memberikan penekanan pada penyelesaian fasilitas untuk lembaga legislatif dan yudikatif.
"Bapak Presiden memberikan penekanan untuk mempercepat proses pembangunan fasilitas yang akan dipergunakan untuk legislatif maupun yudikatif. Harapannya bisa selesai tahun 2028," jelas Prasetyo.
Saat ini, OIKN bersama Kementerian Pekerjaan Umum diminta untuk terus melakukan perbaikan desain dan fungsionalitas secara berkelanjutan guna memastikan proyek ini berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. (Antara)
Baca Juga: Presiden Prabowo Melawat ke Inggris Pekan Depan, Bidik Kerja Sama Universitas Papan Atas
- Share link:
Description: Komisi III DPR RI mengusulkan agar RUU Polri terbaru turut mengatur netralitas anggota aktif terhadap ormas...
Ketua Fraksi Golkar DPR M. Sarmuji mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) transparan dalam penunjukan titik SPPG dan mengeva...
KSP tegaskan komitmen selamatkan aset negara. Kepala KSP Dudung Abdurachman sebut Satgas PKH berhasil amankan aset & keu...
Menteri HAM Natalius Pigai mengusulkan agar jabatan utama nonoperasional di Polri dapat diisi oleh sipil lewat revisi UU...
Menkum Supratman Andi Agtas ingatkan ASN jangan main-main dengan layanan publik usai kasus korupsi Wamen Imigrasi Silmy ...
Mendag Budi Santoso resmi merevisi aturan PMSE (Permendag 31/2023). Kini, pedagang online wajib punya izin usaha, dan fi...
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra mendukung penuh KPK mengusut dugaan korupsi izin tinggal WNA Rp145,5 miliar yan...
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pastikan tarif bus Transjabodetabek, termasuk rute Blok M - Bandara Soetta naik bulan...
Mensos Saifullah Yusuf memberikan peringatan keras bahwa korupsi akan dikejar sampai pensiun. Kemensos kini menonaktifka...
