Joko Widodo Ingatkan Kritik harus Ikuti Etika, Sinyal Buat BEM KM UGM agar Enggak Kebablasan?

Ketua BEM KM UGM, Gielbran Muhammad Noor menilai bahwa Joko Widodo tak mampu menyelesaikan persoalan fundamental selama dua periodenya.

Baktora | MataMata.com
Senin, 11 Desember 2023 | 15:33 WIB
Poster Presiden Joko Widodo mendapat nominasi Alumnus UGM Paling Memalukan di Bundaran UGM. [Hiskia Andika Weadcaksana/Suarajogja.id]

Poster Presiden Joko Widodo mendapat nominasi Alumnus UGM Paling Memalukan di Bundaran UGM. [Hiskia Andika Weadcaksana/Suarajogja.id]

Matamata.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya mengikuti etika dan norma-norma timur dalam menyampaikan kritik atau pendapat, sebagai tanggapan terhadap kritik yang disampaikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM KM UGM) terhadapnya.

Seperti diketahui BEM KM UGM telah menyampaikan kritik terhadap Presiden Jokowi melalui spanduk berukuran 4x3 meter yang dipasang di sebelah utara Bundaran UGM, Yogyakarta, pada Jumat (8/12/2023) lalu.

Spanduk tersebut menampilkan tulisan berwarna merah dengan kalimat "Penyerahan Nominasi Alumnus UGM Paling Memalukan" sambil menampilkan gambar wajah Jokowi yang terbagi menjadi dua bagian, satu dengan mahkota raja dan satu lagi dengan topi petani.

Jokowi tak mempersoalkan terhadap kritikan yang dilayangkan BEM KM UGM tersebut. Justru ia membolehkan hal itu karena Indonesia masih menganut sistem demokrasi.

"Ya, itu proses demokrasi, boleh-boleh saja [mengkritik]," kata Jokowi dikutip, Senin (11/12/2023).

Jokowi menyatakan bahwa meskipun kritik merupakan bagian dari proses demokrasi yang sah, dia juga ingin mengingatkan tentang pentingnya menjaga etika dan sopan santun ketimuran dalam berkomunikasi.

"Tetapi, perlu saya juga mengingatkan, kita ini ada etika, sopan santun ketimuran," tambahnya.

Memberi tanggapan terhadap nominasi Alumnus UGM yang paling memalukan, tentu Presiden tak hanya memberi jawaban. Ia juga mengingatkan kepada BEM KM UGM untuk tetap mengikuti aturan kritik yang membangun.

Dalam pernyataan Ketua BEM KM UGM, Gielbran Muhammad Noor menilai bahwa Joko Widodo tak mampu menyelesaikan persoalan fundamental selama dua periodenya memimpin Indonesia.

"Mulai dari kasus korupsi, yang sekarang malah pimpinan KPK yanng menjadi garda terdepan memberantas korupsi justru jadi pelaku kriminal," terang Gielbran.

Baca Juga: Politikus PDIP Bambang Pacul Larang Orang Serang Jokowi, Sindir Rocky Permalukan Andre Rosiade: Jangan Lawan Orang Baik!

Tak hanya itu, ia juga mengkritik kebebasan berpendapat yang membuat aktivis mudah dikriminalisasi.

Ia juga menyoroti soal bukti kesalahan hakim konstitusi dalam sidan MKMK yang secara jelas terlihat MK tak independen selama Jokowi menjabat. Bukan tanpa alasan, kedekatan Jokowi dengan Anwar Usman memicu pandangan masyarakat setelah batas usia capres-cawapres diubah.

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Indonesia mendorong negara Asia Pasifik menjadi kompas pembangunan global dalam Sidang UNESCAP ke-82 di Bangkok. Simak p...

news | 15:15 WIB

Peneliti BRIN ungkap potensi besar ikan gabus sebagai superfood lokal. Kaya akan albumin untuk penyembuhan luka dan nutr...

news | 14:15 WIB

Wapres Gibran Rakabuming Raka menjalani prosesi adat Mansorandak dalam kunjungan perdananya ke Raja Ampat. Simak momen h...

news | 13:15 WIB

Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan strategis kepada Penasihat Khusus Pertahanan Jenderal (Purn) Dudung Abdurach...

news | 12:15 WIB

KPK beberkan alasan panggil staf PBNU berinisial SB sebagai saksi kasus korupsi kuota haji yang seret eks Menag Yaqut Ch...

news | 11:30 WIB

Sebanyak 391 jemaah haji Kloter 1 Embarkasi Jakarta resmi diberangkatkan via Bandara Soetta. Simak fasilitas Makkah Rout...

news | 10:15 WIB

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tegaskan aturan pajak kendaraan listrik terbaru (Permendagri 11/2026) tidak menambah beban k...

news | 09:30 WIB

Presiden Prabowo terima laporan realisasi investasi kuartal I 2026 sebesar Rp498,79 triliun. Simak rincian sektor dan ne...

news | 08:15 WIB

Kemenag bantah keras isu pemerintah ambil alih uang kas masjid. Thobib Al Asyhar tegaskan narasi yang mencatut Menag Nas...

news | 07:00 WIB

Kemenhut terbitkan Permenhut 6/2026 tentang perdagangan karbon. Aturan ini mempermudah masyarakat lokal dan adat terliba...

news | 06:00 WIB