Kemensos Kaji Penebalan Bansos 2026 untuk Jaga Daya Beli, Cair Pekan Ketiga April

matamata.com - Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) tengah mengkaji opsi penebalan bantuan sosial (bansos) pada tahun 2026. Langkah ini diproyeksikan sebagai bagian dari skema stimulus ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat ketegangan di Timur Tengah.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa pembahasan mengenai stimulus tersebut saat ini masih dalam tahap awal, meliputi simulasi dan koordinasi lintas kementerian.

"Sudah ada pembahasan, tapi belum keputusan. Baru simulasi-simulasi untuk memberikan stimulus ekonomi. Bentuknya macam-macam, salah satunya biasanya penebalan atau penambahan jumlah penerima manfaat bansos," ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul saat ditemui di Kantor Kemensos, Jakarta, Senin (13/4/2026).

Gus Ipul menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan final dari Presiden. Namun, pemerintah berkaca pada tahun lalu di mana skema serupa efektif memperkuat ekonomi domestik.

Sebagai catatan, tahun lalu pemerintah sempat meningkatkan jumlah penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari 18 juta menjadi 35 juta keluarga, mencakup kelompok desil 1-4 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Kita belajar dari tahun lalu. Apakah tahun ini akan sama? Kita tunggu kebijakan dari Bapak Presiden," tambahnya.

Meski skema tambahan masih dikaji, Gus Ipul memastikan penyaluran bansos reguler untuk 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tetap berjalan sesuai jadwal. Saat ini, Kemensos tengah mempersiapkan penyaluran untuk triwulan kedua atau Tahap II.

"Mudah-mudahan pekan ketiga April sudah bisa mulai salur. Insya Allah," ungkap Mensos.

Penyaluran periode ini mencakup dua program utama:

• Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT): Senilai Rp600.000 per tahap (per triwulan).
• Program Keluarga Harapan (PKH): Besaran bantuan bervariasi sesuai komponen, mulai dari ibu hamil, anak sekolah, hingga kelompok rentan lainnya. (Antara)

Baca Juga: Mendes Yandri Susanto Tegaskan Dana Desa Tidak Dipotong Pusat, Ini Penjelasannya