Kejar Target 372 Unit Layanan Gizi di Kaltim, BGN Bakal Serap 18.600 Tenaga Kerja Lokal

BGN Kaltim kebut pembangunan 372 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk meratakan distribusi Makan Bergizi Gratis dan serap 18.600 tenaga kerja lokal.

Elara | MataMata.com
Sabtu, 31 Januari 2026 | 11:15 WIB
Pembagian MBG di salah satu SD di Desa Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. ANTARA/Ahmad Rifandi.

Pembagian MBG di salah satu SD di Desa Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. ANTARA/Ahmad Rifandi.

Matamata.com - Badan Gizi Nasional (BGN) wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) tengah mempercepat pembangunan 372 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah ini diambil untuk memastikan pemerataan distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi seluruh siswa di Benua Etam, termasuk di wilayah terpencil.

Pendamping Kepala Regional BGN Kaltim, Sirajul Amin, menyampaikan permohonan maaf terkait belum meratanya penerimaan manfaat MBG saat ini. Menurutnya, akselerasi infrastruktur adalah kunci untuk menjangkau siswa rentan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

"Saat ini baru tersedia 161 SPPG di seluruh kabupaten/kota di Kaltim, sehingga jangkauan layanan memang masih memiliki keterbatasan," ujar Sirajul di Samarinda, Sabtu (31/1/2026).

Sirajul menjelaskan bahwa setiap unit SPPG didesain untuk melayani maksimal 3.000 porsi per hari. Untuk menjaga kualitas dan kesegaran makanan, radius distribusi dibatasi maksimal enam kilometer dari lokasi unit pelayanan.

Ia juga menegaskan bahwa program ini bersifat inklusif tanpa memandang kelas ekonomi. "Setiap siswa memiliki hak yang sama untuk mendapatkan asupan gizi berkualitas," tegasnya.

Terkait kendala di lapangan, BGN mencatat tantangan utama ada pada pemenuhan masa komitmen 45 hari oleh calon mitra pengelola. Meski demikian, antusiasme mitra di Kaltim sangat tinggi dengan angka pengajuan mencapai 80 persen.

Untuk wilayah terjauh seperti Mahakam Ulu, pembangunan fisik unit pelayanan dilaporkan telah rampung dan kini memasuki tahap penilaian akhir (assessment) sebelum beroperasi penuh.

Selain fokus pada pemenuhan nutrisi anak sekolah, proyek strategis ini diproyeksikan menyerap 18.600 tenaga kerja di Kaltim dengan memprioritaskan warga lokal.

"Setiap unit layanan akan memberdayakan sekitar 50 personel, terdiri dari staf ahli BGN dan relawan yang direkrut dari lingkungan sekitar sekolah," tambah Sirajul.

Dengan tercapainya target 372 unit layanan tersebut, BGN optimistis jangkauan distribusi MBG dapat menyentuh seluruh pelosok ruang kelas, termasuk bagi anak-anak penyandang disabilitas dan siswa berisiko putus sekolah. (Antara)

Baca Juga: Gerbang Rafah Segera Dibuka, PBB Berharap Bantuan Kargo Bisa Segera Masuk Gaza

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menteri Kebudayaan Fadli Zon melantik 11 pejabat baru dan menginstruksikan pemangkasan prosedur birokrasi demi efisiensi...

news | 15:30 WIB

KPK menyebut pengusaha Muhammad Suryo mangkir dari panggilan saksi terkait kasus korupsi Bea Cukai. Simak kronologi dan ...

news | 14:15 WIB

Kemkomdigi melaporkan 100 persen layanan telekomunikasi di Sulawesi Utara pulih dalam 24 jam pascagempa M 7,6 di Bitung....

news | 13:15 WIB

DK PBB segera voting resolusi pengamanan Selat Hormuz 3 April 2026. Resolusi mencakup izin penggunaan kekuatan militer u...

news | 12:15 WIB

Pemerintah Indonesia berkoordinasi dengan PBB untuk mempercepat pemulangan jenazah tiga prajurit TNI yang gugur akibat s...

news | 11:15 WIB

Dirut Pupuk Indonesia menegaskan prioritas utama adalah petani lokal di tengah lonjakan harga urea global akibat konflik...

news | 10:15 WIB

KPK agendakan pemeriksaan maraton terhadap sejumlah biro haji (PIHK) pekan depan terkait kasus korupsi kuota haji yang m...

news | 09:30 WIB

Dirut Bulog Ahmad Rizal Ramdhani resmi menarik stok beras darurat di bandara dan pelabuhan Sumatera seiring pulihnya jal...

news | 08:30 WIB

GCC mendesak DK PBB segera amankan Selat Hormuz menyusul blokade Iran. Penutupan jalur maritim vital ini picu kenaikan h...

news | 07:00 WIB

KPK umumkan tingkat kepatuhan LHKPN 2025 mencapai 96,24%. Sektor yudikatif hampir 100%, sementara legislatif masih di an...

news | 06:15 WIB