Bulog Lipat Gandakan Stok Pangan di Sumbagut 3 Kali Lipat Jelang Ramadhan 2026

Perum Bulog siapkan stok pangan 3 kali lipat di Aceh, Sumut, dan Sumbar jelang Ramadhan 2026 untuk antisipasi bencana dan jaga stabilitas harga sesuai HET.

Elara | MataMata.com
Jum'at, 23 Januari 2026 | 13:15 WIB
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani (tengah) memberikan keterangan kepada pers di Jakarta, Jumat (23/1/2026). (ANTARA/Aria Ananda)

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani (tengah) memberikan keterangan kepada pers di Jakarta, Jumat (23/1/2026). (ANTARA/Aria Ananda)

Matamata.com - Perum Bulog mengambil langkah proaktif dengan melipatgandakan stok pangan di wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) hingga tiga kali lipat. Langkah ini dilakukan untuk menjamin stabilitas harga dan ketersediaan pasokan menjelang Ramadhan 2026, khususnya di daerah pascabencana yang rentan mengalami gangguan distribusi.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengungkapkan bahwa penguatan cadangan pangan difokuskan pada tiga provinsi utama: Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Selain mengantisipasi lonjakan konsumsi, kebijakan ini bertujuan memitigasi potensi hambatan logistik akibat cuaca ekstrem.

“Untuk daerah rawan bencana, stok kami lipatgandakan sampai tiga kali dari kebutuhan normal di masing-masing kabupaten dan kota,” ujar Rizal dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/1/2026).

Rizal mencontohkan, jika satu wilayah biasanya membutuhkan 1.000 ton, Bulog akan menyiagakan hingga 3.000 ton sebagai cadangan pengaman (buffer stock). Dengan skema ini, masyarakat dipastikan tetap mendapatkan akses pangan tanpa perlu menunggu kiriman dari wilayah lain jika terjadi kondisi darurat atau gangguan cuaca.

Berdasarkan data per 28 Desember 2025, stok beras di Aceh tercatat sebesar 97 ribu ton, Sumatera Utara 25 ribu ton, dan Sumatera Barat 9 ribu ton. Khusus untuk Aceh, Bulog memberikan perhatian ekstra guna mendukung tradisi Meugang yang memicu peningkatan konsumsi pangan secara signifikan.

“Gudang-gudang di Aceh kami penuhi semaksimal mungkin dengan komoditas utama seperti beras, minyak goreng, dan gula,” imbuhnya.

Selain urusan stok, Rizal menegaskan bahwa pengamanan ini selaras dengan arahan Pemerintah untuk menjaga harga agar tidak melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET). Dalam distribusinya, Bulog bersinergi dengan Satgas Pangan, pemerintah daerah, serta TNI/Polri guna memastikan pasokan sampai ke tingkat kabupaten/kota.

Sebagai informasi, pada tahun 2026 ini Bulog mendapatkan penugasan untuk menyerap hingga 4 juta ton beras secara nasional. Jumlah ini meningkat dibandingkan target tahun sebelumnya yang sebesar 3 juta ton.

“Kami ingin masyarakat menjalani Ramadhan dengan tenang karena pasokan aman dan harga tetap stabil,” pungkas Rizal. (Antara)

Baca Juga: Ultraverse Festival 2026: Konser "Connected Music" Jakarta-Surabaya-Bali Berkat XL Ultra 5G+

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

KPK menyebut pengusaha Muhammad Suryo mangkir dari panggilan saksi terkait kasus korupsi Bea Cukai. Simak kronologi dan ...

news | 14:15 WIB

Kemkomdigi melaporkan 100 persen layanan telekomunikasi di Sulawesi Utara pulih dalam 24 jam pascagempa M 7,6 di Bitung....

news | 13:15 WIB

DK PBB segera voting resolusi pengamanan Selat Hormuz 3 April 2026. Resolusi mencakup izin penggunaan kekuatan militer u...

news | 12:15 WIB

Pemerintah Indonesia berkoordinasi dengan PBB untuk mempercepat pemulangan jenazah tiga prajurit TNI yang gugur akibat s...

news | 11:15 WIB

Dirut Pupuk Indonesia menegaskan prioritas utama adalah petani lokal di tengah lonjakan harga urea global akibat konflik...

news | 10:15 WIB

KPK agendakan pemeriksaan maraton terhadap sejumlah biro haji (PIHK) pekan depan terkait kasus korupsi kuota haji yang m...

news | 09:30 WIB

Dirut Bulog Ahmad Rizal Ramdhani resmi menarik stok beras darurat di bandara dan pelabuhan Sumatera seiring pulihnya jal...

news | 08:30 WIB

GCC mendesak DK PBB segera amankan Selat Hormuz menyusul blokade Iran. Penutupan jalur maritim vital ini picu kenaikan h...

news | 07:00 WIB

KPK umumkan tingkat kepatuhan LHKPN 2025 mencapai 96,24%. Sektor yudikatif hampir 100%, sementara legislatif masih di an...

news | 06:15 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan pemerasan dalam proses penegakan hukum yang menjerat tig...

news | 15:15 WIB