Prabowo Perkenalkan Danantara di WEF Davos, Kelola Aset US$ 1 Triliun untuk Transformasi Ekonomi

Presiden Prabowo memperkenalkan Danantara di WEF Davos 2026. Dengan aset US$ 1 triliun, Danantara diproyeksikan merasionalisasi BUMN dan menarik investasi global.

Elara | MataMata.com
Jum'at, 23 Januari 2026 | 06:00 WIB
Presiden Prabowo Subianto (kiri) menyampaikan pidato saat World Economic Forum (WEF) 2026 di Congress Hall, Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026). Presiden Prabowo dalam pidatonya membahas Danantara dan peran dalam ekonomi Indonesia. ANTARA FOTO/Aria Cindyara/bay/tom.

Presiden Prabowo Subianto (kiri) menyampaikan pidato saat World Economic Forum (WEF) 2026 di Congress Hall, Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026). Presiden Prabowo dalam pidatonya membahas Danantara dan peran dalam ekonomi Indonesia. ANTARA FOTO/Aria Cindyara/bay/tom.

Matamata.com - Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi memperkenalkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di hadapan para pemimpin dunia dan investor global dalam ajang World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, Jumat (23/1).

Presiden menegaskan bahwa Danantara merupakan instrumen krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui tata kelola modal yang efisien. Menurutnya, stabilitas politik dan perdamaian harus dibarengi dengan manajemen investasi yang profesional.

"Pada Februari lalu, kami membentuk sovereign wealth fund kami, Danantara Indonesia," ujar Presiden Prabowo dalam pidatonya.

Ia memaparkan bahwa Danantara mengelola aset fantastis yang mencapai US$ 1 triliun. Kehadiran lembaga ini sekaligus menjadi penanda bahwa Indonesia kini berdiri sebagai mitra yang setara di kancah komunitas global.

"Dengan Danantara, saya dapat berdiri di hadapan Anda semua sebagai mitra yang setara. Indonesia kini bukan hanya negeri yang damai dan stabil, tetapi juga negeri yang penuh peluang ekonomi," tegasnya.

Rasionalisasi BUMN dan Rekrutmen Global Lebih lanjut, Presiden menjelaskan bahwa Danantara dirancang untuk mendanai industri masa depan guna mempercepat hilirisasi dan industrialisasi nasional. Pemerintah membuka ruang seluas-luasnya bagi mitra global untuk berinvestasi bersama pada sektor-sektor strategis yang bernilai tambah tinggi.

Untuk menjaga kredibilitas, Danantara menerapkan sistem pengawasan ketat. Saat ini, lembaga tersebut menaungi 1.044 Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun, Presiden mengungkapkan rencana besar untuk melakukan perampingan demi efisiensi.

"Ke depan, jumlah tersebut akan dirasionalisasi menjadi maksimal 300 perusahaan," ungkap Prabowo.

Guna memastikan pengelolaan yang kompetitif dan berkelas dunia, Presiden juga membuka peluang bagi Danantara untuk merekrut talenta eksekutif terbaik, termasuk tenaga profesional mancanegara. Langkah ini diambil untuk memastikan Danantara dikelola secara profesional sesuai standar global. (Antara)

Baca Juga: Kementerian ESDM Kaji Dampak Pencabutan Izin PLTA Batang Toru oleh Satgas PKH

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

KPK menyebut pengusaha Muhammad Suryo mangkir dari panggilan saksi terkait kasus korupsi Bea Cukai. Simak kronologi dan ...

news | 14:15 WIB

Kemkomdigi melaporkan 100 persen layanan telekomunikasi di Sulawesi Utara pulih dalam 24 jam pascagempa M 7,6 di Bitung....

news | 13:15 WIB

DK PBB segera voting resolusi pengamanan Selat Hormuz 3 April 2026. Resolusi mencakup izin penggunaan kekuatan militer u...

news | 12:15 WIB

Pemerintah Indonesia berkoordinasi dengan PBB untuk mempercepat pemulangan jenazah tiga prajurit TNI yang gugur akibat s...

news | 11:15 WIB

Dirut Pupuk Indonesia menegaskan prioritas utama adalah petani lokal di tengah lonjakan harga urea global akibat konflik...

news | 10:15 WIB

KPK agendakan pemeriksaan maraton terhadap sejumlah biro haji (PIHK) pekan depan terkait kasus korupsi kuota haji yang m...

news | 09:30 WIB

Dirut Bulog Ahmad Rizal Ramdhani resmi menarik stok beras darurat di bandara dan pelabuhan Sumatera seiring pulihnya jal...

news | 08:30 WIB

GCC mendesak DK PBB segera amankan Selat Hormuz menyusul blokade Iran. Penutupan jalur maritim vital ini picu kenaikan h...

news | 07:00 WIB

KPK umumkan tingkat kepatuhan LHKPN 2025 mencapai 96,24%. Sektor yudikatif hampir 100%, sementara legislatif masih di an...

news | 06:15 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan pemerasan dalam proses penegakan hukum yang menjerat tig...

news | 15:15 WIB