Uni Eropa Desak Israel Hentikan Proyek Permukiman E1, Sebut Sebagai Provokasi Serius

matamata.com - Uni Eropa mendesak Israel untuk segera menghentikan proyek permukiman E1 di wilayah pendudukan Tepi Barat. Uni Eropa memperingatkan bahwa langkah terbaru Israel untuk memperluas permukiman tersebut mengancam perdamaian dan stabilitas kawasan.

Juru Bicara Komisi Eropa, Anouar El Anouni, dalam pernyataan resminya menyatakan bahwa publikasi tender pembangunan 3.401 rumah dalam rencana E1, serta progres pembangunan jalan yang dijuluki “Sovereignty Road”, merupakan sebuah provokasi serius.

"Kebijakan permukiman Israel merupakan hambatan besar bagi perdamaian. Hal ini berisiko memperburuk ketidakstabilan di Tepi Barat, memicu pengungsian ribuan warga Palestina, hingga memutus konektivitas wilayah Tepi Barat," tegas El Anouni pada Jumat (16/1/2026).

Selain wilayah E1, Uni Eropa juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas rencana pembangunan permukiman di Atarot dan Nahalat Shimon, Yerusalem Timur.

El Anouni menambahkan bahwa perluasan yang terus berlanjut ini semakin melemahkan kelayakan solusi dua negara, yang memproyeksikan Yerusalem sebagai ibu kota masa depan bagi kedua negara.

Uni Eropa meminta otoritas Israel segera membatalkan perluasan yang dianggap ilegal menurut hukum internasional tersebut. Desakan ini muncul setelah terjadi percepatan persetujuan rencana permukiman baru dalam beberapa bulan terakhir.

"Israel harus mematuhi kewajiban hukum internasional serta memastikan perlindungan penuh bagi penduduk Palestina di wilayah pendudukan," lanjutnya.

Secara terpisah, ketegangan ini juga memicu langkah diplomasi intensif. Menteri Luar Negeri Siprus, Constantinos Kombos, mengungkapkan melalui platform X bahwa dirinya telah menjalin komunikasi telepon dengan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, dan Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar.

Dalam pembicaraan tersebut, para pihak menekankan pentingnya jalur diplomasi untuk meredakan eskalasi dan menjaga stabilitas keamanan di kawasan Timur Tengah. (Antara)

Baca Juga: Negara Gugat Enam Korporasi Rp4,8 Triliun Terkait Kerusakan Lingkungan di Sumatera Utara