Denmark Peringatkan AS: Upaya Rebut Greenland Bisa Jadi Lonceng Kematian NATO

Menteri Luar Negeri Denmark, Lars Lokke Rasmussen, memberikan peringatan keras bahwa setiap upaya Amerika Serikat (AS) untuk menguasai Greenland secara paksa akan menjadi "lonceng kematian" bagi aliansi militer NATO.

Elara | MataMata.com
Kamis, 15 Januari 2026 | 16:10 WIB
Ilustrasi - Rumah-rumah warga di Greenland. ANTARA/Anadolu/py/pri.

Ilustrasi - Rumah-rumah warga di Greenland. ANTARA/Anadolu/py/pri.

Matamata.com - Menteri Luar Negeri Denmark, Lars Lokke Rasmussen, memberikan peringatan keras bahwa setiap upaya Amerika Serikat (AS) untuk menguasai Greenland secara paksa akan menjadi "lonceng kematian" bagi aliansi militer NATO.

Dalam wawancara dengan Fox News, Rabu (14/1), Rasmussen menegaskan bahwa tindakan sepihak Washington terhadap wilayah otonom Denmark tersebut bakal merusak fondasi aliansi Atlantik Utara.

"Saya tentu tidak berharap demikian karena saya pikir hal tersebut akan menjadi akhir dari NATO," ujar Rasmussen saat merespons pertanyaan mengenai sikap Kopenhagen jika AS melakukan langkah agresif untuk mencaplok Greenland.

Rasmussen baru saja bertemu dengan Wakil Presiden AS, JD Vance, di Washington untuk membahas keamanan Arktika. Meski Denmark memahami kekhawatiran AS di kawasan tersebut, ia menekankan adanya batasan hukum dan moral yang harus dihormati.

"Pada tahun 2026 ini, Anda bisa berdagang dengan orang-orang, tetapi Anda tidak bisa memperdagangkan manusia," tegasnya, merujuk pada perlindungan hak-hak masyarakat pribumi Greenland.

Bantah Pengaruh China Selain menyinggung kedaulatan, Rasmussen membantah keras narasi AS mengenai keberadaan rival geopolitik, khususnya China, di Greenland. Ia memastikan bahwa pengaruh Beijing di wilayah utara tersebut hampir tidak ada.

"Kami tidak melihat adanya kapal perang China di kawasan ini selama satu dekade terakhir. Sama sekali tidak ada investasi China di Greenland," kata Rasmussen.

Ia mengungkapkan bahwa saat menjabat sebagai Perdana Menteri, dirinya telah melakukan "intervensi pribadi" untuk membatalkan proyek infrastruktur China guna mencegah keterlibatan Beijing di wilayah tersebut.

Faktor Kesejahteraan Sosial Terkait opsi penyerahan wilayah atau kemerdekaan, Rasmussen menilai warga Greenland tidak akan mendukung langkah tersebut. Salah satu alasan utamanya adalah ketergantungan pada sistem jaminan sosial Skandinavia yang didanai Denmark.

"Jujur saja, saya pikir AS tidak akan bersedia membiayai sistem jaminan sosial model Skandinavia di Greenland," tambahnya.

Baca Juga: Kemenhaj: Petugas Haji Wajib Berseragam dan Tidak Pakai Ihram saat Puncak Armuzna

Meski tensi meningkat, Rasmussen menyatakan Denmark dan AS telah sepakat membentuk kelompok kerja tingkat tinggi. Tim ini bertugas menjajaki kerja sama di Arktika yang tetap menghargai keutuhan wilayah Denmark, sekaligus menanggapi ambisi Presiden Donald Trump.

Tahun lalu, Denmark telah mengucurkan investasi hampir 8 miliar dolar AS (sekitar Rp125 triliun) di Arktika untuk menjaga kawasan tersebut tetap stabil dan bebas dari ketegangan militer. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan pemerasan dalam proses penegakan hukum yang menjerat tig...

news | 15:15 WIB

Iran meluncurkan serangan rudal dan UAV besar-besaran ke wilayah Israel serta pangkalan militer Amerika Serikat di Bahra...

news | 14:15 WIB

Otorita IKN (OIKN) memprioritaskan pembangunan gedung legislatif dan yudikatif pada 2026. Simak target pemindahan 4.000 ...

news | 13:15 WIB

Antisipasi krisis energi akibat blokade Selat Hormuz, Pemerintah Korea Selatan resmi terapkan sistem ganjil-genap kendar...

news | 12:15 WIB

Ombudsman RI meminta dukungan Komisi II DPR untuk realisasi anggaran pengawasan program prioritas seperti Makan Bergizi ...

news | 11:15 WIB

Menteri PPPA Arifah Fauzi meresmikan Ruang Bersama Indonesia (RBI) di Kelurahan Donan, Cilacap. Simak fungsinya untuk pe...

news | 10:23 WIB

Presiden Prabowo Subianto berhasil mengantongi komitmen investasi sebesar Rp173 triliun dari Korea Selatan, mencakup sek...

news | 09:15 WIB

Menaker Yassierli tegaskan aturan WFH satu hari seminggu bagi karyawan swasta per 1 April 2026 hanya bersifat imbauan. S...

news | 08:15 WIB

Malaysia resmi berlakukan WFH bagi pegawai pemerintah mulai 15 April 2026 demi hemat BBM. Simak perbandingannya dengan k...

news | 07:15 WIB

Presiden Prabowo tiba di Jakarta usai lawatan ke Jepang & Korsel. Membawa komitmen investasi Rp380 triliun dan 10 MoU st...

news | 06:00 WIB