Kemenhut Gandeng Ahli Hidrometeorologi dan Kayu Usut Kerusakan DAS di Sumut

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperkuat proses penyelidikan terkait dugaan kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) di wilayah Sumatera Utara dengan melibatkan tim ahli lintas disiplin. Langkah ini diambil untuk membongkar praktik pembalakan liar yan

Elara | MataMata.com
Selasa, 06 Januari 2026 | 14:00 WIB
Ilustrasi: Terlihat tumpukan kayu dan material pasir berlumpur memenuhi aliran sungai Batang Toru di Dusun Mabang Pasir, Desa Muara Hutaraja Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, pascabanjir bandang dan tanah longsor 25 November 2025, Minggu (4/1/2026). ANTARA/Kodir Pohan

Ilustrasi: Terlihat tumpukan kayu dan material pasir berlumpur memenuhi aliran sungai Batang Toru di Dusun Mabang Pasir, Desa Muara Hutaraja Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, pascabanjir bandang dan tanah longsor 25 November 2025, Minggu (4/1/2026). ANTARA/Kodir Pohan

Matamata.com - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperkuat proses penyelidikan terkait dugaan kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) di wilayah Sumatera Utara dengan melibatkan tim ahli lintas disiplin.

Langkah ini diambil untuk membongkar praktik pembalakan liar yang berdampak pada ekosistem di Kabupaten Tapanuli Utara dan Tapanuli Selatan.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut, Dwi Januanto Nugroho, mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya tengah menginvestigasi 11 subjek hukum yang diduga berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan di wilayah tersebut.

"Ditjen Gakkum Kehutanan telah mengundang ahli hidrometeorologi, ahli DAS, spesialis spasial, hingga ahli kayu untuk memperkuat bukti-bukti dalam proses penyelidikan yang sedang berjalan," ujar Dwi Januanto di Jakarta, Selasa (6/1/2026).

Dari 11 subjek hukum yang dipanggil, satu pihak yaitu Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) berinisial JAM telah naik ke tingkat penyidikan. Sementara itu, penyidik juga sedang mengembangkan kasus terhadap dua PHAT lainnya, yakni terduga M dan AR.

Berdasarkan analisis citra satelit per 5 Agustus 2025, ditemukan indikasi kuat pemanenan hasil hutan tanpa izin oleh terduga AR di hulu Sungai Batang Toru. Data menunjukkan adanya penebangan di luar peta areal PHAT seluas 33,04 hektare.

"Padahal dari total luas areal PHAT milik AR sekitar 45,2 hektare, area yang terbuka secara resmi hanya sekitar lima hektare. Sisanya terindikasi kuat ditebang secara ilegal di luar koordinat," tambah Dwi.

Dwi Januanto juga menyoroti maraknya modus operandi "pencucian kayu". Dalam skema ini, kayu hasil pembalakan liar disamarkan menjadi kayu legal melalui penyalahgunaan dokumen penatausahaan hasil hutan. Ia menegaskan bahwa praktik ini merupakan bagian dari kejahatan kehutanan yang terorganisir.

"Kami tidak akan segan menindak tegas pelaku yang merusak penyangga kehidupan kita melalui pembalakan liar dan manipulasi dokumen," pungkasnya.

Baca Juga: Retret Kabinet Merah Putih Hambalang: Satgas Jembatan Pamerkan Progres Awal Tahun 2026

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta masyarakat untuk mewaspadai penyebaran informasi palsu atau hoaks terkait...

news | 16:15 WIB

Presiden sementara Venezuela, Delcy Rodriguez, resmi mengumumkan masa berkabung nasional selama tujuh hari....

news | 15:15 WIB

Presiden RI Prabowo Subianto menganugerahkan tanda kehormatan kepada sejumlah tokoh dan pelaku sektor pertanian dalam ag...

news | 14:15 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan segera memberikan informasi terbaru terkait perpanjangan masa pencega...

news | 13:00 WIB

Presiden Prabowo umumkan Indonesia berhasil swasembada beras sepanjang 2025 dan berhenti impor. Simak detail pencapaian ...

news | 11:15 WIB

Ketua Umum PKB sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menanggapi santai kelaka...

news | 10:15 WIB

Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi tegas agar pelaksanaan peletakan batu pertama (groundbreaking) 18 proyek ...

news | 09:00 WIB

Presiden Prabowo Subianto memimpin retret kabinet di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Selasa (6/1/2026)....

news | 07:00 WIB

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa Indonesia, yang segera menjabat sebagai Presiden Dewan H...

news | 16:00 WIB

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan gejolak politik dan militer yang tengah melanda Venezuela t...

news | 15:30 WIB