Wakil Ketua Komisi I DPR Minta Semua Pihak di Aceh Menahan Diri Pasca-insiden Pengibaran Bendera GAM

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono meminta seluruh pihak di Aceh untuk menahan diri guna menghindari gesekan yang dapat memperburuk situasi. Hal ini merespons adanya aksi konvoi warga yang membawa dan mengibarkan bendera Gerakan Aceh Merdeka (G

Elara | MataMata.com
Jum'at, 26 Desember 2025 | 16:15 WIB
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (8/9/2025). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi/aa.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (8/9/2025). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi/aa.

Matamata.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono meminta seluruh pihak di Aceh untuk menahan diri guna menghindari gesekan yang dapat memperburuk situasi. Hal ini merespons adanya aksi konvoi warga yang membawa dan mengibarkan bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Dave menyatakan keprihatinan mendalam atas terjadinya insiden ricuh antara masyarakat dan aparat di Aceh Utara tersebut. Ia menyayangkan peristiwa itu terjadi di tengah situasi bencana banjir yang seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas.

"Saya menghimbau masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dengan cara yang damai dan sesuai aturan, serta mengajak aparat keamanan tetap mengedepankan sikap profesional dan humanis dalam menjalankan tugas," kata Dave di Jakarta, Jumat (26/12).

Ia mengaku memahami niat baik masyarakat yang ingin menyalurkan bantuan kepada korban banjir sekaligus menyuarakan aspirasi agar penanganan bencana mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat. Namun, ia mengingatkan agar ekspresi di lapangan tidak mengganggu misi kemanusiaan.

"Jangan sampai perbedaan ekspresi di lapangan mengaburkan tujuan utama kita, yaitu memastikan keselamatan warga dan kelancaran distribusi bantuan," tuturnya.

Menurut Dave, komunikasi yang baik dan sikap saling menghormati adalah kunci untuk menghindari konflik. Ia menekankan perlunya penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar aspirasi warga tersampaikan tanpa memicu ketegangan.

Ia meyakini bahwa dengan semangat kebersamaan, penanganan bencana dapat menjadi prioritas utama, sementara perbedaan pandangan politik sebaiknya disalurkan melalui mekanisme yang tepat.

"Mari kita jadikan peristiwa ini sebagai pelajaran berharga untuk menjaga persatuan, mengedepankan kemanusiaan, dan memperkuat kepercayaan antara masyarakat dan aparat," pungkasnya. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan pemerasan dalam proses penegakan hukum yang menjerat tig...

news | 15:15 WIB

Iran meluncurkan serangan rudal dan UAV besar-besaran ke wilayah Israel serta pangkalan militer Amerika Serikat di Bahra...

news | 14:15 WIB

Otorita IKN (OIKN) memprioritaskan pembangunan gedung legislatif dan yudikatif pada 2026. Simak target pemindahan 4.000 ...

news | 13:15 WIB

Antisipasi krisis energi akibat blokade Selat Hormuz, Pemerintah Korea Selatan resmi terapkan sistem ganjil-genap kendar...

news | 12:15 WIB

Ombudsman RI meminta dukungan Komisi II DPR untuk realisasi anggaran pengawasan program prioritas seperti Makan Bergizi ...

news | 11:15 WIB

Menteri PPPA Arifah Fauzi meresmikan Ruang Bersama Indonesia (RBI) di Kelurahan Donan, Cilacap. Simak fungsinya untuk pe...

news | 10:23 WIB

Presiden Prabowo Subianto berhasil mengantongi komitmen investasi sebesar Rp173 triliun dari Korea Selatan, mencakup sek...

news | 09:15 WIB

Menaker Yassierli tegaskan aturan WFH satu hari seminggu bagi karyawan swasta per 1 April 2026 hanya bersifat imbauan. S...

news | 08:15 WIB

Malaysia resmi berlakukan WFH bagi pegawai pemerintah mulai 15 April 2026 demi hemat BBM. Simak perbandingannya dengan k...

news | 07:15 WIB

Presiden Prabowo tiba di Jakarta usai lawatan ke Jepang & Korsel. Membawa komitmen investasi Rp380 triliun dan 10 MoU st...

news | 06:00 WIB