Kementan Minta Publik Kawal Penyaluran 1.200 Ton Beras untuk Korban Bencana di Sumatera

Kementerian Pertanian (Kementan) menyerukan keterlibatan publik untuk memastikan distribusi bantuan beras sebesar 1.200 ton bagi korban bencana di wilayah Sumatera berjalan transparan dan tepat sasaran.

Elara | MataMata.com
Selasa, 09 Desember 2025 | 10:00 WIB
Arsip - Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman (kanan) menyaksikan Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani (kedua kanan baris belakang) dan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu (tengah), menyerahkan bantuan pangan kepada warga terdampak banjir di Kabupaten Tapabuli Tengah, Sumatera Utara, Rabu (3/12/2025). ANTARA/Harianto

Arsip - Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman (kanan) menyaksikan Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani (kedua kanan baris belakang) dan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu (tengah), menyerahkan bantuan pangan kepada warga terdampak banjir di Kabupaten Tapabuli Tengah, Sumatera Utara, Rabu (3/12/2025). ANTARA/Harianto

Matamata.com - Kementerian Pertanian (Kementan) menyerukan keterlibatan publik untuk memastikan distribusi bantuan beras sebesar 1.200 ton bagi korban bencana di wilayah Sumatera berjalan transparan dan tepat sasaran.

"Hingga saat ini, pemerintah telah menyalurkan 1.200 ton bantuan beras senilai Rp16 miliar untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan, Moch. Arief Cahyono, dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin.

Arief juga menyampaikan bahwa secara total pemerintah menargetkan penyaluran hingga 10.000 ton beras. Karena itu, ia menegaskan perlunya pengawasan masyarakat untuk mencegah potensi penyimpangan dalam proses distribusi.

Menurut Arief, pengawasan publik menjadi elemen penting di tengah tantangan penyaluran bantuan di lapangan. Ia mengimbau masyarakat segera melapor jika menemukan dugaan penyelewengan dan menyampaikan apresiasi atas partisipasi publik selama ini.

“Dalam situasi seperti ini, concern utama kami adalah memastikan semua bentuk bantuan bisa disalurkan dengan cepat dan tepat. Dan kami berterima kasih publik terus mengawasi proses penyaluran. Kami meminta publik untuk tidak segan untuk melaporkan bila ditemukan penyimpangan,” katanya.

Ia menyebut pemerintah terus mengoptimalkan berbagai strategi agar bantuan, termasuk beras, dapat segera diterima masyarakat terdampak.

“Penyaluran bantuan menghadapi berbagai kendala yang tidak mudah. Untuk itu, kami mengapresiasi semua pihak yang terlibat untuk memastikan masyarakat terdampak bisa secepatnya mendapatkan bantuan,” tambahnya.

Bantuan dikirim melalui jalur darat, udara, dan laut, termasuk menggunakan pesawat Hercules serta Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) dengan dukungan penuh dari TNI. Mekanisme pengiriman dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan daerah terdampak.

Lebih lanjut, Arief menjelaskan bahwa pola distribusi juga menyesuaikan kondisi di lapangan. Di sejumlah wilayah yang aksesnya terputus, penyaluran dilakukan menggunakan moda alternatif, seperti bentor atau perahu kecil.

“Percepatan penyaluran bantuan beras terus dilakukan, termasuk agar masyarakat di wilayah yang aksesnya terputus tetap segera mendapatkan pangan yang mereka butuhkan,” tuturnya. (Antara)

Baca Juga: Kasus Chromebook di Kemendikbudristek: Kejagung Sebut Negara Rugi Lebih dari Rp2,1 Triliun

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Antisipasi krisis energi akibat blokade Selat Hormuz, Pemerintah Korea Selatan resmi terapkan sistem ganjil-genap kendar...

news | 12:15 WIB

Ombudsman RI meminta dukungan Komisi II DPR untuk realisasi anggaran pengawasan program prioritas seperti Makan Bergizi ...

news | 11:15 WIB

Menteri PPPA Arifah Fauzi meresmikan Ruang Bersama Indonesia (RBI) di Kelurahan Donan, Cilacap. Simak fungsinya untuk pe...

news | 10:23 WIB

Presiden Prabowo Subianto berhasil mengantongi komitmen investasi sebesar Rp173 triliun dari Korea Selatan, mencakup sek...

news | 09:15 WIB

Menaker Yassierli tegaskan aturan WFH satu hari seminggu bagi karyawan swasta per 1 April 2026 hanya bersifat imbauan. S...

news | 08:15 WIB

Malaysia resmi berlakukan WFH bagi pegawai pemerintah mulai 15 April 2026 demi hemat BBM. Simak perbandingannya dengan k...

news | 07:15 WIB

Presiden Prabowo tiba di Jakarta usai lawatan ke Jepang & Korsel. Membawa komitmen investasi Rp380 triliun dan 10 MoU st...

news | 06:00 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea d...

news | 15:15 WIB

Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade dan Mensesneg Prasetyo Hadi memastikan stok BBM nasional aman dan harga BBM subs...

news | 14:15 WIB

Mendagri Tito Karnavian terbitkan SE terbaru soal aturan WFH ASN Pemda setiap hari Jumat. Simak daftar layanan yang teta...

news | 13:15 WIB