Presiden Perintahkan Audit Layanan RS di Papua Usai Ibu Hamil Ditolak Empat Fasilitas Kesehatan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan melakukan audit paralel terhadap layanan kesehatan di Papua.

Elara | MataMata.com
Rabu, 26 November 2025 | 09:00 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. ANTARA/Suci Nurhaliza/am.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. ANTARA/Suci Nurhaliza/am.

Matamata.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan melakukan audit paralel terhadap layanan kesehatan di Papua.

Kemendagri akan memeriksa aspek regulasi, termasuk Peraturan Bupati hingga Peraturan Gubernur yang mengatur pelayanan di RSUD Kabupaten Jayapura dan RSUD Dok II sebagai rumah sakit rujukan di tingkat provinsi. Di sisi lain, Kemenkes menurunkan tim khusus untuk mengaudit aspek teknis pelayanan di sejumlah rumah sakit tersebut.

Tito menjelaskan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, bahwa Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keprihatinan mendalam atas kasus seorang ibu hamil yang ditolak oleh empat rumah sakit hingga akhirnya meninggal dunia. Presiden memerintahkan agar kejadian serupa tidak terjadi lagi, baik di Papua maupun wilayah lain.

“Pesan Pak Presiden jelas, jangan sampai kejadian seperti ini terulang. Segera lakukan audit untuk mengetahui pokok masalahnya dan lakukan perbaikan,” ujar Tito.

Ia menambahkan bahwa pemerintah segera mengirimkan tim untuk melakukan audit menyeluruh, sesuai instruksi langsung Presiden Prabowo. Tito juga telah berkoordinasi dengan Gubernur Papua, Mathius Fakhiri, untuk menyiapkan langkah darurat, termasuk memastikan keluarga korban memperoleh bantuan penuh.

Selain itu, Tito meminta pemerintah daerah mengumpulkan seluruh pimpinan rumah sakit, dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota, serta layanan kesehatan swasta untuk menelusuri akar persoalan.

“Saya minta Gubernur, setelah saya mendapat informasi, segera ke rumah korban. Keluarga korban harus dibantu,” kata Tito.


Kronologi Kejadian
Irene Sokoy, warga Kampung Hobong, Sentani, meninggal dunia bersama bayi dalam kandungannya pada Senin (17/11). Sehari sebelumnya, Minggu (16/11), keluarga membawanya ke RSUD Yowari untuk proses persalinan.

Dokter di RSUD Yowari menyarankan operasi dan merujuk Irene ke sejumlah rumah sakit: RS Dian Harapan, RSUD Abepura, dan RS Bhayangkara. Namun ia belum mendapat tindakan medis dan kembali dirujuk ke RSUD Jayapura.

Dalam perjalanan menuju RSUD Jayapura, Irene mengalami kejang sehingga ambulans memutar kembali ke RS Bhayangkara. Petugas medis telah melakukan resusitasi (CPR), tetapi nyawa Irene dan bayinya tidak tertolong. (Antara)

Baca Juga: Zulhas Murka Temukan 250 Ton Beras Ilegal Masuk Lewat Sabang

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea d...

news | 15:15 WIB

Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade dan Mensesneg Prasetyo Hadi memastikan stok BBM nasional aman dan harga BBM subs...

news | 14:15 WIB

Mendagri Tito Karnavian terbitkan SE terbaru soal aturan WFH ASN Pemda setiap hari Jumat. Simak daftar layanan yang teta...

news | 13:15 WIB

Mentan Andi Amran Sulaiman pastikan stok telur ayam ras surplus dan harga stabil. Presiden Prabowo akui pantau harga tel...

news | 12:15 WIB

Presiden Prabowo Subianto disambut pelukan hangat oleh Presiden Korsel Lee Jae-myung di Blue House. Simak agenda kunjung...

news | 11:27 WIB

Pertamina Patra Niaga memastikan distribusi BBM nasional berjalan lancar dan harga BBM subsidi maupun nonsubsidi tidak m...

news | 10:15 WIB

KPK fokus panggil biro haji (PIHK) untuk mengejar pemulihan kerugian negara sebesar Rp622 miliar dalam kasus korupsi kuo...

news | 09:30 WIB

Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) mengecam keras pengeroyokan warga Aceh di Polda Metro Jaya. Ia meminta Kapolri usut...

news | 08:15 WIB

Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin minta kebijakan WFH ASN setiap Jumat dievaluasi berkala agar tidak jadi ajang long...

news | 07:45 WIB

Indonesia menuntut PBB melakukan investigasi transparan atas serangan Israel di Lebanon yang menewaskan 3 prajurit TNI a...

news | 06:15 WIB