Zulhas Murka Temukan 250 Ton Beras Ilegal Masuk Lewat Sabang

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengekspresikan kemarahannya setelah mengetahui ada 250 ton beras impor ilegal yang masuk ke Indonesia melalui Sabang, Aceh.

Elara | MataMata.com
Selasa, 25 November 2025 | 15:15 WIB
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam agenda Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Merah Putih Periode 2025-2030 di Jakarta, Selasa (25/11/2025). ANTARA/ (Muhammad Baqir Idrus Alatas)

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam agenda Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Merah Putih Periode 2025-2030 di Jakarta, Selasa (25/11/2025). ANTARA/ (Muhammad Baqir Idrus Alatas)

Matamata.com - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengekspresikan kemarahannya setelah mengetahui ada 250 ton beras impor ilegal yang masuk ke Indonesia melalui Sabang, Aceh.

“Ada beras di Sabang, kami marah betul kok bisa masuk 250 ton semua masuk gak ada izinnya. Saya bilang ditangkap tuh, pak Mentan (Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman) sudah bergerak,” ujarnya saat menghadiri Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus DPP APDESI Merah Putih Periode 2025–2030 di Jakarta, Selasa.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa satu gudang beras milik pengusaha swasta di Sabang telah disegel akibat mengimpor 250 ton beras tanpa izin pemerintah pusat.

Beras asal Thailand itu tiba di Indonesia pada 16 November 2025. Meski belum langsung dibongkar saat kedatangan, proses pembongkaran akhirnya dilakukan pada 22 November dan komoditas tersebut kemudian dipindahkan ke gudang perusahaan berinisial PT MSG.

Amran menilai terdapat kejanggalan dalam proses impor ini. Ia menyebut rapat koordinasi di Jakarta baru digelar pada 14 November, namun izin impor dari Thailand sudah lebih dulu terbit, menunjukkan adanya indikasi perencanaan yang matang.

Menurut dia, salah satu faktor yang memicu terjadinya kasus tersebut adalah status Sabang sebagai free trade zone atau kawasan bebas bea masuk. Namun area itu tetap tidak diperbolehkan melakukan impor karena bertentangan dengan kebijakan nasional yang menekankan kedaulatan pangan.

Senada dengan hal tersebut, Zulhas menegaskan bahwa beras impor ilegal yang masuk melalui Sabang jelas tidak dibutuhkan karena produksi dalam negeri saat ini sudah mencukupi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional mencapai 34,7 juta ton, meningkat 13,47 persen dibandingkan 2024. Selain itu, Indonesia juga tidak melakukan impor beras sepanjang tahun ini, berbeda dengan tahun lalu yang mencapai 4,5 juta ton.

Zulhas menambahkan, kenaikan produksi tersebut berdampak langsung pada peningkatan pendapatan petani.

“Pak Prabowo, Pak Presiden ingin membuktikan kepada rakyat kalau kita (melakukan kerja secara) benar itu ada hasilnya. Itu (produksi beras) naiknya 13,54 persen, naik produktivitasnya,” tutur Zulhas. (Antara)

Baca Juga: Menag Nasaruddin Umar: Guru Penentu Arah Pendidikan dan Masa Depan Bangsa

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan kembali peran sentral guru sebagai fondasi pembangunan pendidikan nasio...

news | 14:15 WIB

Kejaksaan Negeri (Kejari) Donggala, Sulawesi Tengah, menyita ratusan aset berupa kendaraan dan dokumen tanah dalam penyi...

news | 13:15 WIB

Menteri Pertanian yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, menegaskan bah...

news | 12:00 WIB

Presiden China Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump melakukan pembicaraan via telepon yang menyinggung i...

news | 11:00 WIB

PT Kereta Api Indonesia (KAI) resmi memberlakukan aturan baru terkait pembawaan dan penggunaan power bank selama perjala...

news | 10:15 WIB

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) te...

news | 09:00 WIB

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan pengawasan stok bahan bakar minyak (BBM) dan LPG dilakukan ...

news | 08:00 WIB

Komisi XI DPR RI mendesak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk memperkuat pengawasan arus barang dengan mengal...

news | 07:00 WIB

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mengaudit seluruh rumah sakit di Papua...

news | 06:00 WIB

DPR RI menyalurkan 98 ton bibit jagung hibrida unggulan ke dua kabupaten di Sulawesi Tenggara, yaitu Muna dan Muna Barat...

news | 16:15 WIB