Zulhas Murka Temukan 250 Ton Beras Ilegal Masuk Lewat Sabang

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengekspresikan kemarahannya setelah mengetahui ada 250 ton beras impor ilegal yang masuk ke Indonesia melalui Sabang, Aceh.

Elara | MataMata.com
Selasa, 25 November 2025 | 15:15 WIB
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam agenda Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Merah Putih Periode 2025-2030 di Jakarta, Selasa (25/11/2025). ANTARA/ (Muhammad Baqir Idrus Alatas)

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam agenda Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Merah Putih Periode 2025-2030 di Jakarta, Selasa (25/11/2025). ANTARA/ (Muhammad Baqir Idrus Alatas)

Matamata.com - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengekspresikan kemarahannya setelah mengetahui ada 250 ton beras impor ilegal yang masuk ke Indonesia melalui Sabang, Aceh.

“Ada beras di Sabang, kami marah betul kok bisa masuk 250 ton semua masuk gak ada izinnya. Saya bilang ditangkap tuh, pak Mentan (Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman) sudah bergerak,” ujarnya saat menghadiri Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus DPP APDESI Merah Putih Periode 2025–2030 di Jakarta, Selasa.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa satu gudang beras milik pengusaha swasta di Sabang telah disegel akibat mengimpor 250 ton beras tanpa izin pemerintah pusat.

Beras asal Thailand itu tiba di Indonesia pada 16 November 2025. Meski belum langsung dibongkar saat kedatangan, proses pembongkaran akhirnya dilakukan pada 22 November dan komoditas tersebut kemudian dipindahkan ke gudang perusahaan berinisial PT MSG.

Amran menilai terdapat kejanggalan dalam proses impor ini. Ia menyebut rapat koordinasi di Jakarta baru digelar pada 14 November, namun izin impor dari Thailand sudah lebih dulu terbit, menunjukkan adanya indikasi perencanaan yang matang.

Menurut dia, salah satu faktor yang memicu terjadinya kasus tersebut adalah status Sabang sebagai free trade zone atau kawasan bebas bea masuk. Namun area itu tetap tidak diperbolehkan melakukan impor karena bertentangan dengan kebijakan nasional yang menekankan kedaulatan pangan.

Senada dengan hal tersebut, Zulhas menegaskan bahwa beras impor ilegal yang masuk melalui Sabang jelas tidak dibutuhkan karena produksi dalam negeri saat ini sudah mencukupi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional mencapai 34,7 juta ton, meningkat 13,47 persen dibandingkan 2024. Selain itu, Indonesia juga tidak melakukan impor beras sepanjang tahun ini, berbeda dengan tahun lalu yang mencapai 4,5 juta ton.

Zulhas menambahkan, kenaikan produksi tersebut berdampak langsung pada peningkatan pendapatan petani.

“Pak Prabowo, Pak Presiden ingin membuktikan kepada rakyat kalau kita (melakukan kerja secara) benar itu ada hasilnya. Itu (produksi beras) naiknya 13,54 persen, naik produktivitasnya,” tutur Zulhas. (Antara)

Baca Juga: Menag Nasaruddin Umar: Guru Penentu Arah Pendidikan dan Masa Depan Bangsa

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea d...

news | 15:15 WIB

Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade dan Mensesneg Prasetyo Hadi memastikan stok BBM nasional aman dan harga BBM subs...

news | 14:15 WIB

Mendagri Tito Karnavian terbitkan SE terbaru soal aturan WFH ASN Pemda setiap hari Jumat. Simak daftar layanan yang teta...

news | 13:15 WIB

Mentan Andi Amran Sulaiman pastikan stok telur ayam ras surplus dan harga stabil. Presiden Prabowo akui pantau harga tel...

news | 12:15 WIB

Presiden Prabowo Subianto disambut pelukan hangat oleh Presiden Korsel Lee Jae-myung di Blue House. Simak agenda kunjung...

news | 11:27 WIB

Pertamina Patra Niaga memastikan distribusi BBM nasional berjalan lancar dan harga BBM subsidi maupun nonsubsidi tidak m...

news | 10:15 WIB

KPK fokus panggil biro haji (PIHK) untuk mengejar pemulihan kerugian negara sebesar Rp622 miliar dalam kasus korupsi kuo...

news | 09:30 WIB

Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) mengecam keras pengeroyokan warga Aceh di Polda Metro Jaya. Ia meminta Kapolri usut...

news | 08:15 WIB

Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin minta kebijakan WFH ASN setiap Jumat dievaluasi berkala agar tidak jadi ajang long...

news | 07:45 WIB

Indonesia menuntut PBB melakukan investigasi transparan atas serangan Israel di Lebanon yang menewaskan 3 prajurit TNI a...

news | 06:15 WIB