Iran Tegaskan Tak Gentar Hadapi Ancaman Sanksi Baru dari AS

Pemerintah Iran menegaskan akan menjaga kepentingan nasionalnya dari ancaman sanksi Amerika Serikat (AS) yang dikaitkan dengan kerja sama Teheran dan Moskow. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menyebut tekanan Washington selama

Elara | MataMata.com
Senin, 24 November 2025 | 06:00 WIB
Ilustrasi fasilitas nuklir Iran. /ANTARA/Anadolu/py

Ilustrasi fasilitas nuklir Iran. /ANTARA/Anadolu/py

Matamata.com - Pemerintah Iran menegaskan akan menjaga kepentingan nasionalnya dari ancaman sanksi Amerika Serikat (AS) yang dikaitkan dengan kerja sama Teheran dan Moskow. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menyebut tekanan Washington selama ini selalu berdampak negatif.

“Terkait ancaman AS yang kembali akan menjatuhkan sanksi terhadap Iran, kami menghadapi paket sanksi dari AS hampir setiap hari,” ujar Baghaei dalam pengarahan pada Ahad (23/11).

“Ini cerita panjang. Tentu saja sanksi merugikan kami, tetapi tidak akan pernah melemahkan tekad kami untuk mempertahankan hak dan kepentingan,” katanya menambahkan.

Baghaei menuturkan bahwa Iran tetap melanjutkan kerja sama dengan Rusia dalam pengembangan energi nuklir untuk tujuan damai. Ia menyebut kedua negara sedang membahas penguatan kolaborasi di sektor tersebut.

Sebelumnya, pada 17 November, Presiden AS Donald Trump menyampaikan bahwa rancangan undang-undang yang memperketat sanksi terhadap Rusia juga akan menjatuhkan hukuman kepada negara mana pun yang bekerja sama dengan Moskow, termasuk berpotensi menargetkan Iran.

Baghaei memastikan Iran tetap berkomitmen menjalin kerja sama dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) sesuai kewajiban dalam perjanjian nonproliferasi nuklir serta aturan nasional. Ia menegaskan keputusan terkait hubungan dengan IAEA berada di bawah kewenangan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran.

Menanggapi resolusi IAEA yang meminta Iran melaporkan cadangan uranium, Baghaei mengakui langkah itu dapat memperumit situasi. Namun, ia menekankan tidak ada kebuntuan dalam komunikasi antara Teheran dan badan pengawas nuklir PBB tersebut.

Pada Agustus, negara-negara E3—Inggris, Prancis, dan Jerman—telah mengajukan pemberitahuan kepada Dewan Keamanan PBB untuk mengaktifkan kembali mekanisme pemulihan sanksi internasional yang sebelumnya dicabut dalam kesepakatan nuklir 2015. Sanksi tersebut kembali diberlakukan pada September, mencakup larangan pengiriman bahan dan teknologi terkait nuklir, pembatasan penjualan senjata berat, teknologi produksi rudal balistik, serta pembekuan aset asing milik Iran. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) resmi memperpanjang status tanggap darurat bencana Aceh hingga 22 Januari 2026 kare...

news | 20:05 WIB

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir untuk segera mempersiapkan...

news | 19:50 WIB

Mensesneg Prasetyo Hadi tegaskan tidak ada anggaran khusus untuk Satgas Rehabilitasi. Dana Rp60 triliun adalah estimasi ...

news | 19:30 WIB

Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meminta Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhidin, untuk menunjukkan empati...

news | 18:00 WIB

Jaksa Agung ajukan penyitaan aset tanah dan bangunan milik Nadiem Makarim di Dharmawangsa terkait kasus korupsi pengadaa...

news | 17:45 WIB

Kemenhut optimalkan ratusan batang kayu hanyutan banjir di Aceh dan Sumut untuk bangun huntara warga. Simak detail peman...

news | 12:00 WIB

Badan Gizi Nasional (BGN) tegaskan guru, tenaga TU, hingga petugas kebersihan sekolah wajib dapat Makan Bergizi Gratis m...

news | 10:30 WIB

Presiden AS Donald Trump klaim kesepakatan minyak baru dengan Venezuela. Hasil penjualan minyak disebut akan digunakan h...

news | 09:15 WIB

Presiden Prabowo Subianto targetkan Kejaksaan Agung sita tambahan 4-5 juta hektare lahan sawit ilegal di 2026 demi selam...

news | 08:15 WIB

Mentan Amran Sulaiman ungkap swasembada beras Indonesia di era Presiden Prabowo sukses tekan harga beras global hingga 4...

news | 07:00 WIB