Iran Tegaskan Tak Gentar Hadapi Ancaman Sanksi Baru dari AS

Pemerintah Iran menegaskan akan menjaga kepentingan nasionalnya dari ancaman sanksi Amerika Serikat (AS) yang dikaitkan dengan kerja sama Teheran dan Moskow. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menyebut tekanan Washington selama

Elara | MataMata.com
Senin, 24 November 2025 | 06:00 WIB
Ilustrasi fasilitas nuklir Iran. /ANTARA/Anadolu/py

Ilustrasi fasilitas nuklir Iran. /ANTARA/Anadolu/py

Matamata.com - Pemerintah Iran menegaskan akan menjaga kepentingan nasionalnya dari ancaman sanksi Amerika Serikat (AS) yang dikaitkan dengan kerja sama Teheran dan Moskow. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menyebut tekanan Washington selama ini selalu berdampak negatif.

“Terkait ancaman AS yang kembali akan menjatuhkan sanksi terhadap Iran, kami menghadapi paket sanksi dari AS hampir setiap hari,” ujar Baghaei dalam pengarahan pada Ahad (23/11).

“Ini cerita panjang. Tentu saja sanksi merugikan kami, tetapi tidak akan pernah melemahkan tekad kami untuk mempertahankan hak dan kepentingan,” katanya menambahkan.

Baghaei menuturkan bahwa Iran tetap melanjutkan kerja sama dengan Rusia dalam pengembangan energi nuklir untuk tujuan damai. Ia menyebut kedua negara sedang membahas penguatan kolaborasi di sektor tersebut.

Sebelumnya, pada 17 November, Presiden AS Donald Trump menyampaikan bahwa rancangan undang-undang yang memperketat sanksi terhadap Rusia juga akan menjatuhkan hukuman kepada negara mana pun yang bekerja sama dengan Moskow, termasuk berpotensi menargetkan Iran.

Baghaei memastikan Iran tetap berkomitmen menjalin kerja sama dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) sesuai kewajiban dalam perjanjian nonproliferasi nuklir serta aturan nasional. Ia menegaskan keputusan terkait hubungan dengan IAEA berada di bawah kewenangan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran.

Menanggapi resolusi IAEA yang meminta Iran melaporkan cadangan uranium, Baghaei mengakui langkah itu dapat memperumit situasi. Namun, ia menekankan tidak ada kebuntuan dalam komunikasi antara Teheran dan badan pengawas nuklir PBB tersebut.

Pada Agustus, negara-negara E3—Inggris, Prancis, dan Jerman—telah mengajukan pemberitahuan kepada Dewan Keamanan PBB untuk mengaktifkan kembali mekanisme pemulihan sanksi internasional yang sebelumnya dicabut dalam kesepakatan nuklir 2015. Sanksi tersebut kembali diberlakukan pada September, mencakup larangan pengiriman bahan dan teknologi terkait nuklir, pembatasan penjualan senjata berat, teknologi produksi rudal balistik, serta pembekuan aset asing milik Iran. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Mentan Andi Amran Sulaiman dukung penuh pakan ayam probiotik inovasi IPB. Siap bawa ke Presiden Prabowo jika mampu pacu ...

news | 11:39 WIB

Waketum PAN Saleh Daulay mengajak Jusuf Kalla untuk berdialog langsung dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana guna m...

news | 09:15 WIB

Menteri PU Dody Hanggodo memutuskan ASN Kementerian PU tidak menerapkan WFH. Fokus pada penanganan bencana di Sumatera m...

news | 08:15 WIB

Ekonom Universitas Paramadina memprediksi ekonomi Indonesia 2026 tumbuh di atas proyeksi Bank Dunia (4,7%), meski sulit ...

news | 07:00 WIB

Untuk naskah berikutnya, tambahkan sedikit info mengenai kondisi fisik pemain atau apakah ada pemain yang absen karena a...

news | 06:00 WIB

Peneliti BRIN kembangkan teknologi DBD Plasma untuk produksi amonia (pupuk nitrogen) yang lebih ramah lingkungan, hemat ...

news | 14:00 WIB

Mentan Andi Amran Sulaiman menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah investasi jangka panjang untuk mencetak ...

news | 13:27 WIB

KPK tegaskan pemeriksaan saksi dan layanan publik seperti LHKPN tetap berjalan normal meski kebijakan WFH nasional setia...

news | 13:23 WIB

Menag Nasaruddin Umar resmi menerapkan kebijakan WFH setiap Jumat bagi ASN Kemenag mulai 10 April 2026 sebagai bagian da...

news | 13:00 WIB

KPK menyerahkan aset rampasan senilai Rp3,88 miliar dari koruptor Tagop Soulisa dan Puput Tantriana ke Kementerian PU un...

news | 12:55 WIB