Iran Tegaskan Tak Gentar Hadapi Ancaman Sanksi Baru dari AS

Pemerintah Iran menegaskan akan menjaga kepentingan nasionalnya dari ancaman sanksi Amerika Serikat (AS) yang dikaitkan dengan kerja sama Teheran dan Moskow. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menyebut tekanan Washington selama

Elara | MataMata.com
Senin, 24 November 2025 | 06:00 WIB
Ilustrasi fasilitas nuklir Iran. /ANTARA/Anadolu/py

Ilustrasi fasilitas nuklir Iran. /ANTARA/Anadolu/py

Matamata.com - Pemerintah Iran menegaskan akan menjaga kepentingan nasionalnya dari ancaman sanksi Amerika Serikat (AS) yang dikaitkan dengan kerja sama Teheran dan Moskow. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menyebut tekanan Washington selama ini selalu berdampak negatif.

“Terkait ancaman AS yang kembali akan menjatuhkan sanksi terhadap Iran, kami menghadapi paket sanksi dari AS hampir setiap hari,” ujar Baghaei dalam pengarahan pada Ahad (23/11).

“Ini cerita panjang. Tentu saja sanksi merugikan kami, tetapi tidak akan pernah melemahkan tekad kami untuk mempertahankan hak dan kepentingan,” katanya menambahkan.

Baghaei menuturkan bahwa Iran tetap melanjutkan kerja sama dengan Rusia dalam pengembangan energi nuklir untuk tujuan damai. Ia menyebut kedua negara sedang membahas penguatan kolaborasi di sektor tersebut.

Sebelumnya, pada 17 November, Presiden AS Donald Trump menyampaikan bahwa rancangan undang-undang yang memperketat sanksi terhadap Rusia juga akan menjatuhkan hukuman kepada negara mana pun yang bekerja sama dengan Moskow, termasuk berpotensi menargetkan Iran.

Baghaei memastikan Iran tetap berkomitmen menjalin kerja sama dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) sesuai kewajiban dalam perjanjian nonproliferasi nuklir serta aturan nasional. Ia menegaskan keputusan terkait hubungan dengan IAEA berada di bawah kewenangan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran.

Menanggapi resolusi IAEA yang meminta Iran melaporkan cadangan uranium, Baghaei mengakui langkah itu dapat memperumit situasi. Namun, ia menekankan tidak ada kebuntuan dalam komunikasi antara Teheran dan badan pengawas nuklir PBB tersebut.

Pada Agustus, negara-negara E3—Inggris, Prancis, dan Jerman—telah mengajukan pemberitahuan kepada Dewan Keamanan PBB untuk mengaktifkan kembali mekanisme pemulihan sanksi internasional yang sebelumnya dicabut dalam kesepakatan nuklir 2015. Sanksi tersebut kembali diberlakukan pada September, mencakup larangan pengiriman bahan dan teknologi terkait nuklir, pembatasan penjualan senjata berat, teknologi produksi rudal balistik, serta pembekuan aset asing milik Iran. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk turut menyukseskan Program Makan Ber...

news | 17:32 WIB

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan fatwa mengenai pajak berkeadilan sebagai respons atas munculnya persoalan sosia...

news | 17:19 WIB

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian (Kementan) meresmikan kampung peramalan Organisme Pengganggu Tu...

news | 15:15 WIB

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, mengungkapkan bahwa Jawa Barat menjadi motor utama pere...

news | 14:00 WIB

Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, menyebut program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden P...

news | 12:00 WIB

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menegaskan bahwa perguruan tinggi harus...

news | 14:30 WIB

Kementerian Kesehatan Brasil melaporkan adanya peningkatan jumlah korban yang mendapatkan perawatan medis akibat insiden...

news | 12:15 WIB

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti arahan Menko Polkam Jenderal TNI (Purn) ...

news | 10:15 WIB

Para nelayan di kawasan Pantai Baru dan Pantai Kuwaru, Desa Poncosari, Srandakan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DI...

news | 08:15 WIB

Polda Jawa Tengah melalui Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) kini menyediakan saluran pelaporan digital bernama Duma...

news | 06:00 WIB