Menteri ATR: Empat Visi Presiden Prabowo Bertumpu pada Pemanfaatan Tanah dan Tata Ruang

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyatakan bahwa empat visi Presiden Prabowo Subianto bertumpu pada pemanfaatan tanah dan tata ruang yang berkeadilan.

Elara | MataMata.com
Jum'at, 07 November 2025 | 17:00 WIB
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menjawab pertanyaan awak media di Jakarta. (ANTARA/Aji Cakti)

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menjawab pertanyaan awak media di Jakarta. (ANTARA/Aji Cakti)

Matamata.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyatakan bahwa empat visi Presiden Prabowo Subianto bertumpu pada pemanfaatan tanah dan tata ruang yang berkeadilan.

Menurut Nusron, kebijakan penataan ruang harus menjadi instrumen utama untuk mewujudkan empat visi besar Presiden Prabowo, yakni ketahanan pangan, kemandirian energi, industrialisasi nasional, dan penyediaan perumahan rakyat yang terjangkau.

“Ketahanan pangan membutuhkan tanah yang harus dilindungi, ketahanan energi juga butuh tanah, industrialisasi butuh tanah, dan perumahan murah pun memerlukan tanah yang sama. Inilah pentingnya tata ruang yang mampu menyeimbangkan semuanya,” ujar Nusron dalam keterangan di Jakarta, Jumat (7/11).

Ia menambahkan, tata ruang berfungsi menjaga keseimbangan pembangunan agar tidak terjadi tumpang tindih kepentingan antar sektor. Karena itu, seluruh Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di daerah perlu diselaraskan dengan arah pembangunan nasional.

“Kita harus pastikan niat pembangunan itu benar sejak awal. Kalau salah niatnya, maka salah juga tata ruangnya. Kesalahan dalam tata ruang berarti ada yang keliru dalam memaknai visi pembangunan itu sendiri,” kata Nusron.

Sebagai langkah konkret, Kementerian ATR/BPN akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menuntaskan penyusunan 2.000 RDTR dalam dua tahun ke depan.

Dengan tata ruang yang sinkron dan berkeadilan, Kementerian ATR/BPN optimistis arah pembangunan Indonesia akan semakin jelas menuju kedaulatan pangan, kemandirian energi, kemajuan industri, serta keadilan akses hunian bagi seluruh rakyat.

Nusron menegaskan bahwa kebijakan agraria dirancang untuk memberi manfaat bagi masyarakat dengan menjaga tanah dan menata ruang secara optimal. Ia menyebut langkah tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan Astacita dengan memastikan tanah terjaga dan ruang tertata, sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat saat ini maupun generasi mendatang. (ANtara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat produksi garam nasional pada tahun 2025 mencapai sekitar 1 juta ton. J...

news | 17:11 WIB

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa percepatan pemulihan pasca-bencana banjir dan tanah longsor di P...

news | 16:15 WIB

Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, memberikan respons terkait pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Tru...

news | 15:30 WIB

Wakil Ketua Umum I PSSI, Zainudin Amali, mengungkapkan bahwa seluruh proses pemilihan pelatih baru tim nasional Indonesi...

news | 13:30 WIB

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi, menyatakan pemerintah tengah melaku...

news | 12:30 WIB

Pemerintah menetapkan target pengadaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar 4 juta ton untuk tahun 2026. Langkah ini ...

news | 11:15 WIB

Fase penjualan tiket melalui sistem undian acak (Random Selection Draw) untuk Piala Dunia 2026 berhasil memecahkan rekor...

news | 10:00 WIB

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan pengelolaan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Baturaden yang t...

news | 09:00 WIB

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan bahwa perayaan Natal dan Tahun Baru kali ini menjadi momentum penting untuk mem...

news | 08:15 WIB

Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hasanuddin Wahid, memberikan klarifikasi terkait pertemuan empa...

news | 07:00 WIB