Menko Muhaimin Imbau Warga Tak Tergiur Tawaran Kerja Ilegal ke Kamboja

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran kerja ke Kamboja. Ia menegaskan, negara tersebut bukan merupakan tujuan resmi penempatan pekerja migran Indonesia (PMI).

Elara | MataMata.com
Selasa, 28 Oktober 2025 | 10:30 WIB
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar rapat dengan Menteri PPPA Arifah Fauzi di Kantor Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta, Senin (27/10/2025). ANTARA/HO-Kemenko PM

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar rapat dengan Menteri PPPA Arifah Fauzi di Kantor Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta, Senin (27/10/2025). ANTARA/HO-Kemenko PM

Matamata.com - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran kerja ke Kamboja. Ia menegaskan, negara tersebut bukan merupakan tujuan resmi penempatan pekerja migran Indonesia (PMI).

“Kita terus mengampanyekan dan menyosialisasikan bahwa Kamboja bukan tempat aman bagi pekerja migran Indonesia,” kata Muhaimin di Jakarta, Senin (27/10).

Muhaimin menegaskan, setiap tawaran kerja yang menjanjikan penempatan di Kamboja dapat dipastikan bersifat ilegal. Hingga kini, Kamboja belum memiliki kerja sama resmi dengan Indonesia yang menjamin keselamatan dan pemenuhan hak-hak pekerja migran.

Menurut dia, pemerintah melalui Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) telah berulang kali menerbitkan peringatan agar calon pekerja migran tidak memilih Kamboja sebagai negara tujuan kerja.

Meski demikian, bagi PMI yang telah terlanjur bekerja di Kamboja, pemerintah memastikan tetap memberikan perlindungan, termasuk melalui koordinasi antara BP2MI, Kementerian Luar Negeri, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh.

“Kalau sudah terlanjur di sana, maka harus ada upaya perlindungan sistematis yang dilakukan oleh BP2MI dan seluruh lintas sektor,” ujar Muhaimin.

Ia juga memastikan, KBRI Kamboja selalu membuka akses komunikasi dan layanan bagi PMI yang menghadapi masalah di negara tersebut.

Muhaimin mengimbau calon PMI agar memastikan keberangkatan kerja dilakukan melalui jalur resmi dan terverifikasi oleh BP2MI untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang kerap menargetkan calon pekerja migran di kawasan Asia Tenggara. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Banggar DPR desak OJK penuhi standar transparansi MSCI setelah IHSG anjlok hingga 8,5%. OJK ajukan proposal buka data ke...

news | 14:30 WIB

Menko Airlangga Hartarto merespons pengunduran diri Iman Rachman dari Dirut BEI. Iman mundur sebagai bentuk tanggung jaw...

news | 13:35 WIB

Wapres Gibran Rakabuming kunjungi Aceh Tamiang hari ini untuk tinjau pemulihan pascabencana banjir bandang, mulai dari s...

news | 12:30 WIB

KPK panggil mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Simak detail penyidikan ...

news | 11:30 WIB

Polri mengapresiasi dukungan masyarakat terkait posisi institusi yang tetap berada di bawah Presiden. Kadiv Humas tegask...

news | 10:30 WIB

Kemenhaj terapkan standar semi-militer bagi calon petugas haji 2026. Enam peserta dicopot karena indisipliner, bukti tak...

news | 09:30 WIB

Pemerintah perkuat koordinasi TPIP jelang Lebaran 2026. Simak strategi pengendalian inflasi pangan serta rencana diskon ...

news | 08:30 WIB

Terdakwa korupsi LNG Pertamina, Hari Karyuliarto, mendesak Ahok dan Nicke Widyawati hadir di sidang Tipikor untuk klarif...

news | 07:30 WIB

Presiden Prabowo menerima laporan progres pembangunan rusun subsidi 30 hektare di Cikarang. Proyek 141.000 unit rumah in...

news | 06:30 WIB

Seskab Teddy Indra Wijaya dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf bahas percepatan 4.000 hunian pascabencana dan skema bantuan r...

news | 16:15 WIB