Menko Muhaimin Imbau Warga Tak Tergiur Tawaran Kerja Ilegal ke Kamboja

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran kerja ke Kamboja. Ia menegaskan, negara tersebut bukan merupakan tujuan resmi penempatan pekerja migran Indonesia (PMI).

Elara | MataMata.com
Selasa, 28 Oktober 2025 | 10:30 WIB
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar rapat dengan Menteri PPPA Arifah Fauzi di Kantor Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta, Senin (27/10/2025). ANTARA/HO-Kemenko PM

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar rapat dengan Menteri PPPA Arifah Fauzi di Kantor Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta, Senin (27/10/2025). ANTARA/HO-Kemenko PM

Matamata.com - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran kerja ke Kamboja. Ia menegaskan, negara tersebut bukan merupakan tujuan resmi penempatan pekerja migran Indonesia (PMI).

“Kita terus mengampanyekan dan menyosialisasikan bahwa Kamboja bukan tempat aman bagi pekerja migran Indonesia,” kata Muhaimin di Jakarta, Senin (27/10).

Muhaimin menegaskan, setiap tawaran kerja yang menjanjikan penempatan di Kamboja dapat dipastikan bersifat ilegal. Hingga kini, Kamboja belum memiliki kerja sama resmi dengan Indonesia yang menjamin keselamatan dan pemenuhan hak-hak pekerja migran.

Menurut dia, pemerintah melalui Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) telah berulang kali menerbitkan peringatan agar calon pekerja migran tidak memilih Kamboja sebagai negara tujuan kerja.

Meski demikian, bagi PMI yang telah terlanjur bekerja di Kamboja, pemerintah memastikan tetap memberikan perlindungan, termasuk melalui koordinasi antara BP2MI, Kementerian Luar Negeri, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh.

“Kalau sudah terlanjur di sana, maka harus ada upaya perlindungan sistematis yang dilakukan oleh BP2MI dan seluruh lintas sektor,” ujar Muhaimin.

Ia juga memastikan, KBRI Kamboja selalu membuka akses komunikasi dan layanan bagi PMI yang menghadapi masalah di negara tersebut.

Muhaimin mengimbau calon PMI agar memastikan keberangkatan kerja dilakukan melalui jalur resmi dan terverifikasi oleh BP2MI untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang kerap menargetkan calon pekerja migran di kawasan Asia Tenggara. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Film Timur, debut penyutradaraan Iko Uwais sekaligus produksi perdana Uwais Pictures, hadir lewat special screening di 1...

news | 14:51 WIB

Badan Gizi Nasional (BGN) memperbarui standar operasional prosedur (SOP) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memba...

news | 10:00 WIB

Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memastikan pasokan pangan di seluruh wilayah DIY berada dalam...

news | 09:14 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya menjad...

news | 08:00 WIB

Torehan 31 medali emas yang diraih kontingen Indonesia hingga Sabtu (13/12) dan menempatkan Merah Putih di posisi tiga b...

news | 07:15 WIB

Film drama komedi terbaru Netflix, Lupa Daratan, hadir sebagai ajang pembuktian bagi sineas komedi Indonesia dalam menak...

news | 06:00 WIB

Upaya penyelundupan puluhan satwa reptil liar berhasil digagalkan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) bersama sejumlah inst...

news | 11:15 WIB

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengimbau agar berbagai sengketa yang terjadi di tengah masyarakat Bali diselesaikan ...

news | 11:02 WIB

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Maluku mengingatkan seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga sikap toleransi...

news | 10:28 WIB

Kontingen Indonesia berpeluang memperbesar raihan medali emas pada Sabtu ini, menyusul tampilnya sejumlah atlet Merah Pu...

news | 08:00 WIB