Menko Muhaimin Imbau Warga Tak Tergiur Tawaran Kerja Ilegal ke Kamboja

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran kerja ke Kamboja. Ia menegaskan, negara tersebut bukan merupakan tujuan resmi penempatan pekerja migran Indonesia (PMI).

Elara | MataMata.com
Selasa, 28 Oktober 2025 | 10:30 WIB
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar rapat dengan Menteri PPPA Arifah Fauzi di Kantor Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta, Senin (27/10/2025). ANTARA/HO-Kemenko PM

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar rapat dengan Menteri PPPA Arifah Fauzi di Kantor Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta, Senin (27/10/2025). ANTARA/HO-Kemenko PM

Matamata.com - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran kerja ke Kamboja. Ia menegaskan, negara tersebut bukan merupakan tujuan resmi penempatan pekerja migran Indonesia (PMI).

“Kita terus mengampanyekan dan menyosialisasikan bahwa Kamboja bukan tempat aman bagi pekerja migran Indonesia,” kata Muhaimin di Jakarta, Senin (27/10).

Muhaimin menegaskan, setiap tawaran kerja yang menjanjikan penempatan di Kamboja dapat dipastikan bersifat ilegal. Hingga kini, Kamboja belum memiliki kerja sama resmi dengan Indonesia yang menjamin keselamatan dan pemenuhan hak-hak pekerja migran.

Menurut dia, pemerintah melalui Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) telah berulang kali menerbitkan peringatan agar calon pekerja migran tidak memilih Kamboja sebagai negara tujuan kerja.

Meski demikian, bagi PMI yang telah terlanjur bekerja di Kamboja, pemerintah memastikan tetap memberikan perlindungan, termasuk melalui koordinasi antara BP2MI, Kementerian Luar Negeri, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh.

“Kalau sudah terlanjur di sana, maka harus ada upaya perlindungan sistematis yang dilakukan oleh BP2MI dan seluruh lintas sektor,” ujar Muhaimin.

Ia juga memastikan, KBRI Kamboja selalu membuka akses komunikasi dan layanan bagi PMI yang menghadapi masalah di negara tersebut.

Muhaimin mengimbau calon PMI agar memastikan keberangkatan kerja dilakukan melalui jalur resmi dan terverifikasi oleh BP2MI untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang kerap menargetkan calon pekerja migran di kawasan Asia Tenggara. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Gubernur Khofifah Indar Parawansa memastikan stok hewan kurban di Jawa Timur 2026 surplus besar. Stok sapi mencapai 629....

news | 19:03 WIB

BPI Danantara mengevaluasi peluang investasi di sektor strategis guna memberikan dampak ekonomi bagi rakyat, termasuk re...

news | 19:01 WIB

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan minyak mentah Rusia segera masuk Indonesia. Komitmen 150 juta barel ini bertuju...

news | 18:57 WIB

Pakar pendidikan Prof. Susanto menilai Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda penting untuk mewujudkan pemerataan kualitas pe...

news | 11:24 WIB

Mendikdasmen Abdul Mu'ti menyebut Deep Learning sebagai program prioritas untuk mencapai cita-cita pendidikan nasional d...

news | 07:30 WIB

Presiden Prabowo Subianto dan KSP Dudung Abdurachman dijadwalkan hadir di Monas untuk menyerap aspirasi pada puncak Hari...

news | 15:03 WIB

TNI AU menggelar latihan matra udara Sarva Gesit-26 di Bogor untuk mengasah kemampuan pilot helikopter dalam misi tempur...

news | 14:58 WIB

Presiden Prabowo Subianto memberikan taklimat kepada 1.500 Komandan Satuan TNI di Unhan Sentul. Bahas peran strategis TN...

news | 13:03 WIB

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut kekayaan budaya Indonesia, seperti lukisan purba di Pulau Muna, adalah potensi eko...

news | 11:57 WIB

Mensos Saifullah Yusuf memastikan korban kecelakaan KRL di Bekasi mendapatkan asesmen pemberdayaan ekonomi agar kemandir...

news | 11:54 WIB