560 Dapur MBG Sudah Kantongi Sertifikat Higiene Sanitasi dari BGN

Sebanyak 560 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia kini telah memperoleh Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sebagai bukti bahwa dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) mereka memenuhi standar kebersihan dan kesehatan pangan yan

Elara | MataMata.com
Senin, 27 Oktober 2025 | 19:00 WIB
560 Dapur MBG Sudah Kantongi Sertifikat Higiene Sanitasi dari BGN

560 Dapur MBG Sudah Kantongi Sertifikat Higiene Sanitasi dari BGN

matamata.com - Sebanyak 560 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia kini telah memperoleh Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sebagai bukti bahwa dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) mereka memenuhi standar kebersihan dan kesehatan pangan yang ditetapkan pemerintah.

“Sampai hari ini ada sekitar 560-an kalau tidak salah. Saya belum terima data terbaru,” ujar Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di Jakarta, Senin (27/10).

Dadan menjelaskan, seluruh SPPG telah mengajukan proses sertifikasi tersebut dan sebagian besar masih menunggu penerbitan resmi. Ia memastikan, dalam waktu dekat semua SPPG akan memiliki sertifikat tersebut.

“Insya Allah dalam waktu dekat seluruhnya akan tersertifikasi,” katanya optimistis.

Untuk SPPG yang baru berdiri, lanjut Dadan, prosesnya dilakukan setelah lolos verifikasi dari BGN dan memperoleh rekomendasi dari Dinas Kesehatan setempat sebelum memulai operasional.

“Insya Allah dalam waktu dekat seluruhnya sudah dilakukan sertifikasi,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang menegaskan bahwa lembaganya berkomitmen menjaga keamanan dan kualitas makanan yang dihasilkan oleh SPPG bersertifikat.

“Regulasi ini merupakan salah satu persyaratan wajib yang ditetapkan BGN untuk memastikan standar kesehatan dan kebersihan dalam proses produksi menu Program MBG,” jelasnya.

Nanik juga mendorong seluruh SPPG yang sudah beroperasi agar segera menuntaskan proses sertifikasi sebelum Oktober 2025.

“Kami mendorong SPPG yang sudah operasional agar segera mengurus penerbitan SLHS hingga Oktober 2025,” ujarnya.

Baca Juga: Purbaya Fokus Awasi Impor Ilegal di Pelabuhan: Saya Nggak Akan ke Pasarnya

Menurutnya, sertifikasi ini penting sebagai bentuk perlindungan bagi penerima manfaat dan jaminan keamanan pangan.

“Kami juga terus memonitor perkembangan sertifikasi SPPG setiap hari,” kata Nanik. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku menjadi penggemar BTS atau "ARMY gadungan" karena pengaruh sang anak. Simak j...

news | 13:53 WIB

Kuasa hukum Sarwendah, Chris Sam Siwu, membantah tudingan sebagai dalang demo boikot Ruben Onsu dan resmi melaporkan sej...

news | 14:30 WIB

Politisi PKB Lalu Hadrian Irfani mengusulkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai pengganti Wapres Gibran...

news | 13:30 WIB

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan tidak mengajukan nama calon wakil presiden usai ber...

news | 13:00 WIB

Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto menyebut Rapat Paripurna pemilihan wapres pengganti Gibran Rakabuming Raka dipercepat a...

news | 12:48 WIB