Sekolah Elit Tolak Makan Siang Gratis? BGN: Tidak Masalah, Alihkan ke yang Lebih Membutuhkan!

Badan Gizi Nasional (BGN) tegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bersifat sukarela. Sekolah elit diperbolehkan menolak, bantuan akan dialihkan ke warga yang lebih membutuhkan.

Elara | MataMata.com
Senin, 26 Januari 2026 | 10:30 WIB
Wakil Kepala BGN bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang (tengah) pada pertemuan bersama kepala SPPG se-Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu (26/1/2026). ANTARA/HO-BGN.

Wakil Kepala BGN bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang (tengah) pada pertemuan bersama kepala SPPG se-Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu (26/1/2026). ANTARA/HO-BGN.

Matamata.com - Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan tidak akan memaksa sekolah maupun siswa yang menolak Program Makan Bergizi Gratis (MBG). BGN menegaskan kepada seluruh kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah agar tetap mengedepankan prinsip sukarela dalam penyaluran bantuan gizi tersebut.

Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menyatakan bahwa pihaknya menghargai keputusan sekolah, terutama sekolah elit yang merasa siswanya sudah mampu memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri.

"Para kepala SPPG tidak boleh memaksa. Kalau ada sekolah yang tidak mau menerima MBG karena siswanya berasal dari keluarga mampu, ya tidak apa-apa," ujar Nanik dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (26/1/2026).

Bukan Indikator Ketidakpatuhan Pernyataan ini merespons keluhan kepala SPPG di Kabupaten Banyuwangi yang kesulitan mengajak sekolah-sekolah elit dengan ribuan siswa untuk bergabung dalam program MBG. Nanik menegaskan bahwa penolakan sebuah sekolah bukan berarti lembaga tersebut tidak mendukung program pemerintah.

"Tidak boleh ada intimidasi. Seolah-olah sekolah yang tidak mau menerima MBG dianggap tidak menyukseskan program pemerintah. Tidak ada unsur pemaksaan sedikit pun dari kami," tegasnya.

Meski visi utama pemerintah adalah memberikan kecukupan gizi bagi seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali, BGN menyadari adanya skala prioritas di lapangan.

Alihkan ke Kelompok Rentan Nanik menyarankan agar jajaran SPPG di daerah lebih proaktif memetakan wilayah untuk mencari penerima manfaat yang jauh lebih membutuhkan daripada sekolah elit. Fokus sasaran dapat dialihkan ke pesantren kecil, anak putus sekolah, hingga anak jalanan di usia sekolah.

"Masih banyak yang belum menerima MBG padahal mereka sangat membutuhkan. Selain anak-anak, sasar juga ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di wilayah masing-masing," pungkas Nanik.

Dengan kebijakan ini, BGN berharap distribusi Program Makan Bergizi Gratis dapat lebih tepat sasaran dan menjangkau masyarakat yang memiliki kerentanan gizi paling tinggi. (Antara)

Baca Juga: Gakkum Kemenhut Gagalkan Penyelundupan 544 Batang Kayu Ilegal di Makassar

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Badan Gizi Nasional (BGN) memproyeksikan 6 juta liter minyak jelantah dari Program Makan Bergizi Gratis setiap bulan unt...

news | 15:30 WIB

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mendampingi Presiden Prabowo di KTT BIMP-EAGA untuk mendorong interkoneksi listrik lintas ...

news | 15:00 WIB

Wapres Gibran Rakabuming Raka meninjau fasilitas modern di Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Lampung Timur untuk mendor...

news | 14:38 WIB

Presiden Prabowo Subianto mendorong negara-negara anggota ASEAN menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai zona perdamaian...

news | 14:29 WIB

Menteri Investasi Rosan Roeslani menyebut ekonomi Indonesia tumbuh 5,61% pada Kuartal I 2026 dengan realisasi investasi ...

news | 14:10 WIB

Pertamina resmi menyetop distribusi Biosolar di SPBU Teuku Umar Denpasar selama 30 hari akibat praktik curang penggunaan...

news | 10:56 WIB

Diaspora Indonesia di Filipina sampaikan rasa bangga dan apresiasi atas keramahan Presiden Prabowo Subianto saat menghad...

news | 10:51 WIB

Mensos Gus Ipul dan Wamensos Agus Jabo datangi KPK untuk konsultasi pengadaan barang dan jasa 2026. Fokus utama: menjaga...

news | 10:46 WIB

Anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mendukung usulan Bawaslu untuk mem-blacklist pelaku politik uang dari kepesertaa...

news | 09:45 WIB

Menteri PKP Maruarar Sirait siapkan regulasi KPR 40 tahun. Simak simulasi cicilannya yang diprediksi turun hingga Rp800 ...

news | 06:00 WIB